Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sebagian berawan, 18.5 ° C

Jaksa Fachri Nurmallo Dijatuhi Vonis 7 Tahun

Yedi Supriadi
Jaksa Fachri Nurmallo yang ditangkap KPK karena kasus suap sidang BPJS Subang dijatuhi vonis 7 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu 23 November 2016.*
Jaksa Fachri Nurmallo yang ditangkap KPK karena kasus suap sidang BPJS Subang dijatuhi vonis 7 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu 23 November 2016.*
BANDUNG, (PR).- Jaksa Fachri Nurmallo yang ditangkap KPK karena kasus suap sidang BPJS Subang dijatuhi vonis 7 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu 23 November 2016. Sedangkan rekan kerjanya Deviyanti Rochaeni divonis 4 tahun penjara dalam kasus yang sama.

Dalam putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Longser Sormin, keduanya juga diharuskan membayar denda Rp 300 juta, subsider kurungan empat bulan.

Sebelumnya tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut dua jaksa penerima suap kasus BPJS Subang, Fahri Nurmallo hukuman sembilan tahun dan Deviyanti Rochaeni hukuman lima tahun. Keduanya juga diharuskan membayar denda Rp 300 juta, subsider kurungan enam bulan penjara.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Longser Sormin menyatakan, kedua terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama, yakni 12 huruf a dan 11 undang-undang Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke satu KUHpidana, Jo Pasal 65 ayat satu KUHPidana.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Fahri tujuh tahun penjara, denda Rp 300 juta, subsider kurungan empat bulan," katanya.

Sementara untuk terdakwa Devi, Longser Sormin menjatuhkan hukuman empat tahun penjara, denda Rp 300 juta, subsider kurungan empat bulan.

Sebelum membacakan amar tuntutannya, majelis juga membacakan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemberantasan korupsi, dan menciderai korps penegak hukum (kejaksaan).

Sementara untuk yang meringankan, kedua terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum. Khusus untuk terdakwa dua (Deviyanti) ditetapkan sebagai justice collaborator dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

Dalam uraiannya, Majelis menyebutkan, bahwa terdakwa satu Fahri Nurmallo dan terdakwa dua Deviyanti Rochaeni pada 31 Maret dan 11 April 2016 bertempat di Kanto Kejati Jabar telah menerima uang Rp 200 juta dari Jajang Abdul Kholik dan Ojang Suhandi melalui Lenih Marliani, dan uang sebesar Rp 100 juta dari Budi Subiantoro melalui Kristanto Wibowo.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk. Menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," katanya.

Menurutnya, saat itu terdakwa satu dan dua patut menduga bahwa uang senilai Rp 300 juta diberikan untuk meringankan tuntutan terhadap Jajang Abdul Kholik dan Budi subianto dalam kasus korupsi penyalahgunaan anggaran pengelolaan dana kapitasi dan program Jamkesnas Ta 2014 di Dinkes Subang.

Apa yang dilakukan kedua terdakwa bertentangan dengan kewajiban sebagai pegawai negeri dan JPU sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara uyang ebrsih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta pasal 1 ayat dua UU No 16 tahun 204 tentang kejaksaan RI pasal 4 angka 8 Peraturan pemerintaj No 53 tahun 2010 tentang disipilin pegawai negeri, dan pasal 7 ayat satu hurup b peraturan Jaksa Agung RI. Atas putusan majelis hakim tersebut kedua terdakwa menerima sedangkan jaksa KPK menyatakan pikir-pikir.***
Bagikan: