Pikiran Rakyat
USD Jual 14.007,00 Beli 14.105,00 | Umumnya cerah, 25.8 ° C

Emil Pertanyakan Pembatalan Perda RDTR

Tri Joko Her Riadi
WALI Kota Bandung Ridwan Kamil.*
WALI Kota Bandung Ridwan Kamil.*
BANDUNG, (PR).- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mempertanyakan maksud Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membatalkan Peraturan Derah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi (RDTR dan PZ) Kota Bandung. Ia juga menyebut perubahan warna pola ruang merupakan sebuah kesepakatan yang dimungkinkan.

“Kalau sekarang (Perda RDTR) mau ditarik lagi, ya silakan saja. Cuma, saya mempertanyakan waktu enam bulan (review) itu kenapa tidak dilihat masalah-masalah itu?” kata Ridwan, Selasa (1/11/2016).

Rencana pembatalan Perda RDTR Kota Bandung oleh Pemprov Jabar muncul setelah mencuat kontroversi rencana pembangunan kondotel di kawasan Ledeng. Pemprov menyoroti adanya perubahan warna pola ruang di kawasan tersebut. Dari warna hijau, yang artinya tidak boleh dibangun, di Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan pada 2011, menjadi warna kuning pada Perda RDTR yang disahkan 2015 lalu.

Ridwan mengaku mendukung penuh kebijakan Pemprov, namun ia menyayangkan kenapa temuan ini tidak terjadi dalam tahapan review ketika bentuknya masih rancangan peraturan daerah. “Di provinsi lebih dari enam bulan, diperiksa, dilihat-lihat, diteropong, disetujui. Lalu dibalikin ke saya,” ucapnya.

Dijelaskan Ridwan, perubahan warna pola ruang merupakan kesepakatan yang dimungkinkan. Ia menganalogikan dengan apa yang terjadi pada kawasan Antapani. “Antapani dulu apa? Sawah! Kenapa jadi perumahan dan berwarna kuning? Berarti dalam sebuah proses sejarah, ada keputusan politik yang menetapkan Antapani yang sawah jadi perumahan. Apakah salah? Belum tentu salah,” tuturnya.

Ridwan berpendapat, perubahan warna pola ruang merupakan buah kesepakatan. Bukan urusan salah atau benar. “Nah sekarang kesepakatan sudah keluar, ditarik lagi, ya tak ada masalah juga. Saya fatsun saja,” katanya.

Ditanya tentang perubahan warna pola ruang di titik bakal pembangunan kondotel, Ridwan mengakut idak tahu. Sekali lagi ia menegaskan bahwa perubahan warna pola ruang dimungkinkan. “Tapi saya tidak hafal titik-titiknya,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat berencana membatalkan Perda RDTR Kota Bandung karena keluar dari kesepakatan substantif. Perda yang dinilai menyimpang tersebut terutama mengenai perizinan pembangunan Kondominium Hotel (Kondotel) di Kawasan Bandung Utara (KBU). Pemprov Jabar sebelumnya telah memberikan rekomendasi terhadap RDTR Kota Bandung bahwa Kondotel tidak boleh berdiri di kawasan hijau. “Kok tiba-tiba Perdanya berubah, ada apa ini? Makanya kita akan batalkan Perda tentang RDTR Kota Bandung karena telah keluar dari kesepakatan substantif,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.***
Bagikan: