Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Langit umumnya cerah, 26.2 ° C

Kasus Korupsi SMAN 22 Bandung, Olih Dituntut 9 Tahun

Yedi Supriadi
BANDUNG, (PR).- Olih Darmawan Hartadji (61), dituntut hukuman 9 tahun penjara plus denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. Terdakwa dinilai terbukti melakukan korupsi dana pembebasan lahan untuk pembangunan SMAN 22 Bandung senilai Rp 7 miliar.

Demikian terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, 22 Agustus 2016. Dalam sidang tersebut jaksa penuntut umum Intan Permata Hati membacakan tuntutan. "Memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan terdakwa Olih bersalah. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun plus denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan," katanya.

Selain dituntut hukuman kurungan dan denda, Olih juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 7 miliar. Jika tidak dibayar, harus mengganti dengan hukuman kurungan selama 2 bulan. Pada sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Naisyah Kadir itu, JPU Intan mengatakan, telah melakukan persekongkolan jahat dengan aparat pemerintah untuk mendapatkan uang pembayaran tanah yang bukan haknya.

Menurut JPU, akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan hingga Rp 7 miliar. Untuk memuluskan aksinya, Olih bekerjasama dengan Didi Rismunadi, mantan Kepala Bidang di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung.

Di tingkat Pengadilan Negeri Bandung, Didi divonis 4 tahun penjara. Namun di tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Barat, hukumannya diperingan menjadi 2 tahun penjara. Didi kini bahkan sudah bebas.

Menurut JPU, kasus korupsi dana pengadaan lahan untuk pembangunan SMAN 22 Bandung 2013 itu, bermula ketika digelar pembahasan soal ganti rugi tanah oleh DPKAD Kota Bandung, pertengahan 2013.

Dalam rapat, pihak BPN Kota Bandung meminta agar ganti rugi tanah SMAN 22 Bandung ditunda karena tidak memiliki dasar yang kuat. Bukti kepemilikan yang dimiliki Olih dan Rachmat Affandi Hartadji, hanya berupa surat pernyataan dan surat keterangan lurah serta camat. "Saran BPN agar ganti rugi tidak dilakukan. Kemudian Didi Rismunadi mengaku akan meminta pendapat hukum (legal opinion) dari Kejati Jabar," kata JPU.

Setelah rapat itu, pada Juni 2013 Bagian Hukum Pemkot Bandung mengeluarkan nota dinas yang memberi pendapat terkait pembayaran ganti rugi. Selain meminta kejelasan status tanah, Bagian Hukum juga meminta dibuatkan sertifikat karena tanah itu masih berstatus tanah adat. Jika syarat itu terpenuhi, pembayaran ganti rugi bisa dilakukan.

Menurut JPU, setelah itu kemudian digelar rapat bersama Wali Kota Bandung saat itu, Dada Rosada. Wali Kota ketika itu meminta agar proses ganti rugi dimatangkan terlebih dahulu, dan harus sesuai prosedur serta aturan yang berlaku. "Tapi Didi Rismunadi dengan surat yang ditandatanganinya sendiri meminta pendapat hukum/legal oponion dari Kejati Jabar," kata JPU.

Legal Opinion Kejati Jabar, kemudian menetapkan tanah seluas 4.190 meter persegi yang diatasnya berdiri SMAN 22 Bandung itu merupakan milik Idji Hartadji. Surat juga mempersilahkan Pemkot Bandung melakukan pembayaran kepada ahli waris Idji Hartadji. Padahal seharusnya, lahan itu bukan milik ahli waris Idji Hartadji.

Apalagi pada tahun 1983 Pemkot Bandung sebenarnya sudah mengganti rugi tanah itu. Dengan kata lain, telah terjadi dua kali ganti rugi yang dibayarkan untuk obyek sama kepada dua pihak yang berbeda.

Menurut JPU, Olih telah melanggar pasal 2 dan 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain Olih dan Didi Rismunadi, pada kasus ini juga ada tersangka lain yakni pejabat di Pengadilan Negeri (PN) Bandung Alex Tachsin Ibrahim. Namun Alex divonis bebas majelis hakim PN Bandung. Jaksa kemudian mengajukan kasasi dan kini masih menunggu putusan Mahkamah Agung (MA). Usai membacakan tuntutan, majelis hakim mengundur sidang hingga Senin (29/8/2016), dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi dari terdakwa.***
Bagikan: