Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Cerah berawan, 28.5 ° C

Warga CGC Pertanyakan Penerapan Pasal oleh JPU

Yedi Supriadi
BANDUNG, (PRLM).- Warga Perumahan Citra Grand Cibubur (CGC) yang menjadi korban kejahatan lingkungan yang dilakukan AEB, mempertanyakan penerapan pasal oleh Jaksa Penuntut Umun (JPU). Pasal tuntutan pidana kepada terdakwa AEB, dinilai hanya sekadar 'pepesan kosong'.

Penasehat hukum korban, Heru Baruna mengatakan, dasar yuridis yang digunakan JPU dalam menjerat terdakwa AEB yaitu pasal 94 Undang-Undang RI nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Padahal Undang-Undang itu sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan 85/PUU-XII/2013 pada Rabu (18/3/2013) tentang Undang-Undang Sumber Daya Air.

"Berarti tuntutan jaksa tidak tepat. Pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa ini hanya pasal 'pepesan kosong'," kata Heru kepada wartawan, di Bandung, Rabu (20/1/2016).

Heru mengungkapkan, JPU menuntut terdakwa AEB dalam perkara pidana nomor 1005/Pid.B/2015/PN.Bks di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi pada 12 Januari 2016. Tuntutan yang dijatuhkan jaksa itu hukuman tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan dan denda Rp 50 juta sebagaimana diatur dalam pasal 94 ayat 3 huruf D Undang- Undang RI nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air.

Tidak hanya itu, Heru pun menyatakan jika JPU menyimpulkan terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 200 ayat 1, pasal 201 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia menduga, ada upaya membebaskan terdakwa melalui rekayasa sejak awal yaitu tuntutan tiga bulan penjara dan enam bulan masa percobaan.

Seharusnya, lanjut Heru, terdakwa dituntut berdasarkan surat dakwaan yang dibuatnya dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Yaitu terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 200 ayat 1 jo pasal 201 ayat 1 huruf E KUHP jo pasal 94 ayat 3 huruf C dan D UU RI Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air dengan tuntutan delapan tahun penjara dan denda senilai Rp 100 miliar.

"Kami pertanyakan tuntutan ini. Ini jelas tidak berpegangan pada prinsip keadilan," ujar Heru.

Lebih lanjut Heru mengungkapkan, perkara itu sendiri terjadi pada November 2010 sampai dengan April 2012, di perumahan Citra Gran Cibubur. Perbuatan tindak pidana kejahatan terhadap warga dilakukan oleh terdakwa AEB.

Dalam aksinya, terdakwa melakukan perusakan lingkungan secara sengaja sehingga menyebabkan rumah dan bangunan warga rusak. Perbuatannya juga dinilai menimbulkan bahaya bagi barang dan nyawa, kerugian materi dan kerusakan lingkungan.

Modus yang dilakukan terdakwa yaitu menimbun tanah dari 3 sampai 3,5 meter dan melakukan pengerukan yang mengakibatkan retak pada bangunan rumah tinggal para korban. Terdakwa secara sengaja membangun retaining wall tersebut.

Mengomentari tudingan penerapan pasal pepesan kosong itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, Feri Wibisono menyebut pasal itu masih berlaku. "Yang sudah tidak berlaku itu Undang-Undang Sumber Daya Air-nya. Tapi sifatnya (pasal 94) tidak mengikat," kata Feri.

Ia menegaskan, pasal tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa AEB itu bukanlah payung hukum 'pepesan kosong'. Pandangan penasehat hukum terkait tuntutan tersebut, lanjutnya, memang tidak bisa dihindari.

"Tang terpenting saat ini, biarkan majelis hakim menentukan apakah pasal yang digunakan dalam tuntutan sesuai atau tidak. Perbedaan pandangan antara jaksa dan pengacara itu adalah hal biasa. Kita serahkan saja proses peradilan ini dihadapan majelis hakim," tambah Feri.

Ia juga menyatakan, pasal 94 Undang-Undang RI nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air masih berlaku untuk diterapkan dalam proses peradilan. Menurutnya, pasal itu mujarab menjerat seorang terdakwa jika kejadian perkara bertepatan saat Undang-Undang tersebut belum dibatalkan.

"Apabila kejadian itu terjadi sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu bisa digunakan. Pasalnya tidak mengikat walaupun Undang-Undangnya dianulir," ungkap Feri. (Yedi Supriadi/A-147)***
Bagikan: