Kamis, 5 Desember 2019
Advertorial

Piala Humas Jabar 2019, KPK Ingatkan Peran Informasi sebagai Pertanggungjawaban Pekerjaan Pemerintah

- 9 Agustus 2019, 20:57 WIB
KEPALA Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus Juru Bicara KPK Febri Diansyah di acara Piala Humas Jabar 2019 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat 9 Agustus 2019.*/DOK. HUMAS PEMPROV JABAR

BANDUNG, (PR).- Dulu, tugas Hubungan Masyarakat (Humas) kementerian/lembaga maupun daerah hanya sekadar menyampaikan informasi kepada publik. Tetapi, kini Humas juga bertugas mengelola informasi.

Apa bedanya? Menurut Febri Diansyah, Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus Juru Bicara KPK, pengelola informasi juga bertugas menjawab harapan publik.

"Kontrol informasi harus ada di Humas, dengan catatan informasi itu benar dan berorientasi pada pelayanan publik. Niat bekerjanya yang saya kira harus berada dalam cara berpikir: bekerja karena ada yang mempercayai kita di instansi atau jabatan apa pun," ujar Febri di acara Piala Humas Jabar 2019 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat 9 Agustus 2019..

Dalam mengelola informasi itu, Febri berujar penting bagi Humas untuk menentukan isi konten dan audiensi. Ketika dua hal itu usai, Humas bisa membuat strategi komunikasi turunan yakni memilih tools atau saluran yang digunakan untuk masing-masing target sasaran.

"Ini memang perlu agak sistematis, agar lagi-lagi, kerja humas tidak terjebak hanya sekadar menyampaikan informasi saja," tambah Febri.

Kepada Humas Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) dan 27 kabupaten/kota di dalamnya, dia meminta ada standardisasi dan penentuan arah dari tugas kehumasan, terutama mengembangkan interaksi dengan masyarakat.

"Karena itu membuat kredibilitas dari pemerintah daerah ada dan bisa dipercaya. Harapannya, dari forum-forum seperti ini (Piala Humas) ada sharing pengalaman dan perlu ada semacam kesepakatan bersama untuk standardisasi fungsi humas dalam konteks pelayanan publik," kata Febri.

Saat ini, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK sendiri mencapai 85 persen. Itu tak lepas dari cara pandang Humas KPK dalam melihat peran informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pekerjaan yang dilakukan.

"KPK bertanggung jawab pada publik, jadi bukan sosialisasi keberhasilan, tapi lebih dari itu (yakni) mempertanggungjawabkan uang yang diberikan kepada masyarakat untuk apa saja," ucap Febri.


Halaman:

Editor: Ari Nursanti

Tags

Komentar

Terkini

X