Advertorial

Setiap 13 Hari Sekali, Pemprov Jabar Raih Penghargaan

- 12 Desember 2017, 15:22 WIB
WARGA berfoto menggunakan gawainya dengan latar belakang air mancur dan Gedung Sate di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu 30 April 2017. Gedung Sate menjadi salah satu tempat favorit untuk berfoto saat liburan sebagai ikon Jawa Barat.*

BANDUNG, (PR).- Taburan prestasi membuat Jabar">Pemprov Jabar dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan intensif meraih penghargaan per 13 hari sekali. 

Dengan jumlah penghargaan mencapai 250 dalam durasi kepemimpinannya yang menginjak tahun ke-9, jika dianggap 1 tahun 365 hari dikalikan sembilan tahun dan dibagi 250 penghargaan, muncul angka 13 hari sekali perolehan penghargaan. 

Data dari bagian Humas Jabar menunjukkan, penghargaan pertama diraih tahun 2008 lalu yakni tiga besar Pemeringkatan E-Government Indonesia dari Departemen Komunikasi Informatika. Sementara pencapaian terakhir yaitu 8 Desember 2017 lalu lewat Penghargaan Produktivitas Paramakarya dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Jika diurut berdasarkan tahunnnya, penerimaan penghargaan dimulai tahun 2008 dengan 5 penghargaan, 2009 (9), 2010 (12), 2011 (31), 2012 (37), 2013 (34), 2014 (40), 2015 (21), dan 2016 (6). Adapun rekapitulasi data tahun 2017 masih dilakukan.  

Dari semuanya itu, banyak penghargaan utama diperoleh seperti pemerintah provinsi berkinerja terbaik secara nasional dua tahun berturut-turut (2016-2017) yang diberikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang mewakili Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerahke XXI tahun 2017 di Alun-alun Kota Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 25 April 2017.

Selain itu, Jabar">Pemprov Jabar juga menjadi Pemda paling sering meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari (WTP) BPK selama enam kali berturut-turut dari tahun 2011-2016, yang terakhir, penghargaannya diberikan Joko Widodo kepada Ahmad Heryawan di Istana Negara Jakarta, Kamis 14 September 2017.

Ahmad Heryawan mengatakan, raihan provinsi kinerja terbaik didapat antara lain berkat program inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang telah berjalan sukses. Seperti tiga aplikasi pelayanan publik yang baru-baru ini telah diadopsi oleh 17 provinsi di Indonesia dan menjadi pilot project KPK dalam pencegahan tindak korupsi. 

Aplikasi tersebut yakni pelayanan perizinan terpadu satu pintu, aplikasi sasaran kinerja pegawai online berbasis tunjangan perbaikan penghasilan pegawai dan aplikasi e-samsat.

Sementara raihan opini WTP menggambarkan akuntabilitas kinerja dalam laporan keuangan dan hasil kerja di lapangan berupa terwujudnya pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat Jabar.

Halaman:

Editor: Advertorial


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X