DPR RI

Pemerintah Diminta Perbaiki Manajemen Lapas

JAKARTA, (PR).- Demi menghindari napi plesiran seperti yang terjadi di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Jamil mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Pemerintah Diminta Ambil Sikap Terkait Kebijakan Diskriminatif Trump

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang masuknya warga negara dari tujuh negara muslim yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria atau Yaman ke Amerika Serikat sangatlah diskriminatif.

Pelaksanaan UU Desa Harus Sejalan dengan Visi Presiden

JAKARTA, (PR).- Salah satu visi dan misi Presiden Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Agenda prioritas tersebut salah satunya mengimplementasikan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Fadli Zon: Penambahan Kursi DPR RI Wajar

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpendapat soal rencana penambahan kursi di DPR RI dari total kursi di DPR saat 560 masih wajar.

Pengelolaan Pulau untuk Kepentingan Hajat Hidup Bangsa

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan negara harus mendominasi dalam pengelolaan pulau. Dia juga menegaskan bahwa prinsip pengelolaan pulau untuk hajat hidup bangsa dan rakyat Indonesia.

Mengunjungi Israel Sama Dengan Menghina Bung Karno

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan bahwa seharusnya Indonesia bangga karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Untuk itu siapapun tokoh atau pejabat yang menyambangi Israel merupakan penghinaan terhadap pendiri bangsa dan amanat pembukaan UUD 1945.

Lemahnya Pengawasan TKA Diperburuk dengan Aturan Longgar

JAKARTA, (PR).- Sekalipun tidak ada angka yang pasti, pemerintah mengakui ada tenaga kerja asing (TKA) ilegal. TKA ilegal dapat semakin banyak jumlahnya jika pengawasan yang dilakukan pemerintah tidak serius.

BSBI Belum Bekerja Optimal Awasi BI

JAKARTA, (PR).- Terbatasnya kewenangan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), membuat institusi ini tak optimal bekerja mengawasi kebijakan Bank Indonesia (BI). UU No.6/2009 tentang BI yang mengatur BSBI cenderung tak jelas.