Perlindungan Satwa & Ancaman Kepunahan

BERDASARKAN laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK), terungkap bahwa dewasa ini populasi beberapa jenis burung berkicau menyusut sekitar 50 persen di dalam habitatnya (”PR”, 9/8/2018, hal 11). Ditilik dari sejarah perlindungan aneka satwa di Nusantara, sesungguhnya upaya untuk melindungi aneka satwa itu telah dilakukan sejak lama. Misalnya, pada masa silam, Pemerintah Kolonial Belanda telah berupaya untuk melindungi berbagai satwa liar di Indonsia. Pertimbangan utamanya, karena jenis-jenis satwa tersebut menguntungkan di alam/ekosistem, seperti membantu penyerbukan tumbuhan, menyebar biji tumbuhan, ikut mengendalian hama, dan lainnya; sifat endemik; kelangkaan; keterancaman kepunahan di alam.

Upaya perindungan jenis-jenis satwa di masa silam tersebut, di antaranya dengan dikeluarkan Peraturan Perlindungan Binatang-binatang Liar 1931 (Dierenbeschermingsverordening 1931). Berdasarkan peraturan tersebut, dibuat daftar jenis-jenis binatang yang dilindungi UU di Indonesia. Pada umumnya, daftar jenis-jenis binatang yang dilindungi UU tersebut menggunakan bahasa lokal/nama Indonesia, dengan dilengkapi nama familinya. Misalnya, burung udang, radja udang (Alcedinidae); burung djulang, anggang, rangkong, kangkareng, dsb (Bucerotodae); burung paok, burung tjatjing (Pittidae), dan burung sesap, pengisap madu (Nectariniidae).

Pasca Kolonial Belanda, Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian sejak 1970-an hingga 1980-an telah menambahkan berbagai jenis satwa yang dilindungi UU. Kemudian dengan adanya UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, disertai dengan PP-nya No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, semua jenis satwa yang telah dilindung terdahulu diakomodir masuk semua berdasarkan PP tersebut.

Lantas, pada 2018, berkaitan dengan PP No 7 tahun 1999, mengalami perubahan, antara lain dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi di Indonesia. Bila disimak dari Perturan Menteri LHK No P.20 tersebut sungguh baik. Pasalnya, dalam Lampiran Peraturan Menteri LHK Indonesia tersebut nama jenis-jenis fauna yang dilindungi UU di Indonesia dilengkapi dengan nama ilmiah dan nama Indonesia. Namun, kalau dicermati secara saksama dari daftar nama jenis-jenis fauna tersebut, terdapat beberapa jenis yang dulu dilindungi UU kini tidak ada dalam daftar tersebut. Misalnya, berdasarkan pengalaman penulis dari studi perdagangan aneka burung di berbagai pasar burung di kota besar, seperti Kota Bandung, Kota Malang, dan lainnya, dalam beberapa dekade terakhir ini menemukan maraknya aneka jenis burung yang dilindungi UU, seperti cekakak jawa (Halcyon chloris) dan cekakak sungai (Halcyon/Todirhampus chloris) dari famili Alcedinidae; beberapa jenis sesap madu, seperti sriganti (Nectarinia jugularis) dan burung janung (Arachnothera longirostra) famili netariniidae; burung kipas (Rhipidura javanica) famili Muscicapidae, dan burung paok (Pitta guajana) di pasar-pasar burung di kota. Padahal, semua jenis burung famili nectariniidae dan alcedinidae dilindungi UU, dengan pertimbangan menguntungkan di ekosistem, seperti penyerbuk tanaman dan penyebar biji tumbuhan, indikator kualitas lingkungan, serta kelangkaan di alam. Kini, dalam peraturan baru KLHK No P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, dapat disimak bahwa famili nectarinidae dari sekitar 22 jenis yang ada di Indonesia, hanya 5 jenis yang dilindungi, dan tidak ada nama burung sriganti dan burung jantung yang biasa marak diperdagangkan di pasar burung. Jenis-jenis burung udang (famili Alcedinidae) dulu seluruh jenisnya dilindungi. Di Indonesia tercatat sekitar 46 jenis. Kini yang dilindungi tercatat 17 jenis saja. Pun burung yang biasa marak diperdagangkan di pasar burung, seperti cekakak jawa dan cekakak sungai tidak tercantum dalam daftar satwa yang dilindungi UU tersebut. Demikian pula jenis-jenis burung paok (Pitta guajana) famili Pittidae yang juga biasa marak diperdagangkan di pasar burung, tidak ada dalam daftar tersebut. Tidak hanya itu, jenis burung kuntul kerbau (Bubulcus ibis) yang berperan penting di ekosistem sawah, sebagai pemakan serangga hama, dan jumlahnya tidak banyak di alam, oleh pemerintah Belanda dilindungi berdasarkan Peraturan Perlindungan Bintang-binatang Liar 1931. Akan tetapi, pada PP No 20, tidak dicantumkan lagi sebagai jenis satwa dilindungi UU.

Oleh karena itu, menyimak P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tersebut, saya tidak mendapat penjelasan mengapa dalam kondisi saat ini, dimana berbagai habitat satwa liar banyak yang rusak bahkan hilang, pencemaran racun pestisida dan limbah racun lainnya melimpah di alam, serta maraknya perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar, tapi berbagai jenis satwa yang tadinya dilindungi UU, kini dikeluarkan dari daftarnya. Hal tersebut kurang menguntungkan. Pasalnya, jenis-jenis satwa liar yang jelas-jelas telah dilindungi UU saja, marak diburu dan atau diperdangkan. Apalagi jenis-jenis satwa tersebut kini tidak dilindungi UU di Indonesia. Ancaman kepunahan terhadap jenis-jenis satwa tersebut pun sungguh mengkhawatirkan.

 

Johan Iskandar

Penulis Buku ”Ornitologi dan Etnoornitologi" 

Jalan Permai V-A93

Kompleks Cipadung Permai

Kota Bandung 40614

Telf 022-7802485