BPJS Kesehatan Defisit, Rakyat Menjerit

ISU BPJS Kesehatan tidak akan mengover delapan penyakit yang berbiaya tinggi atau katastropik telah menggemparkan masyarakat. Pihak BPJS Kesehatan segera mengklarifikasi bahwa isu tersebut adalah hoaks. Dirut BPJS, Fachmi Idris menegaskan bahwa penyakit tersebut tetap akan ditanggung BPJS Kesehatan 100 persen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kabar tersebut muncul saat BPJS Kesehatan diundang dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX DPR RI terkait kondisi BPJS Kesehatan yang mengalami defisit dengan tren meningkat sejak 2014. Tahun ini pun mencapai Rp 9 triliun.

Permasalahan ini semakin menambah peliknya kasus pelayanan kesehatan di masyarakat, ribetnya administrasi BPJS, rumah sakit yang selalu penuh serta masih harus iuran biaya masih sering mewarnai pelaksanaan program JKN-KIS yang telah memasuki tahun keempat. Dengan defisitnya BPJS, bukan hanya masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan yang merasa kecewa dengan kondisi pelayanan kesehatan saat ini, tetapi juga tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.

Sampai saat ini ada beberapa puskesmas dan rumah sakit yang belum menerima pembayaran kapitasi dan klaim pelayanan kesehatan. Akibatnya, banyak jasa medis yang belum diterima oleh tenaga kesehatan dan cashflow fasilitas kesehatan menjadi terganggu. Jika cashflow terganggu maka akan berakibat pada terhambatnya pelayanan kesehatan. Misalnya, tidak bisa membeli obat rumah sakit karena kekurangan dana. Sampai saat ini pun, pemerintah belum punya solusi terhadap masalah defisitnya BPJS ini.

Jika ditelusuri, akar permasalahannya adalah karena negara telah mengabaikan perannya yang hakiki sebagai pelayan rakyat. Rakyat dipaksa menanggung beban negara dengan dalih tolong-menolong atau goyong-royong. Rakyat wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dan membayar iuran setiap bulannya. Jika tidak maka sejumlah sanksi telah menanti. Jika menunggak, kepesertaan segera dinonaktifkan. Katanya jaminan sosial tapi faktanya asuransi sosial. Inilah buah diterapkannya hukum buatan manusia.

Oleh karena itu, solusi tuntas bagi permasalahan ini adalah dengan mengembalikan semuanya kepada syariat Islam, Hukum Allah, Sang Pencipta manusia. Allah yang paling mengetahui yang terbaik bagi manusia. Islam telah menjadikan pembiayaan kesehatan sebagai tanggung jawab negara secara langsung. Artinya, pelayanan kesehatan gratis tidak hanya diberikan kepada yang miskin tetapi kepada setiap individu warga negara dengan kualitas terbaik. Wallahu A'lam Bish Showab.

 

Wiwin Novita Indrayanti

Dusun Mandalaherang RT 2 RW 2

Cimalaka, Sumedang