Lawan Berita ”Hoax” dengan Pendidikan Budi Pekerti

BERITA hoax sudah ada sejak dahulu kala. Simak beberapa kisah peperangan kerajaan yang penuh intrik, saling menjatuhkan lawan bukan melalui perang fisik saja tetapi juga menyebarkan rumor untuk melemahkan semangat pasukan lawan. Saat ini berita hoax tampak marak diakibatkan beberapa aspek, antara lain globalisasi, demokrasi, bisnis/kepentingan, character building, dan era digital.

Mengingat space yang tersedia, tidak mungkin untuk membahas satu per satu secara aspek tersebut secara mendalam. Singkat kata, tiga aspek globalisasi, demokrasi, dan bisnis/kepentingan sudah tidak mungkin kita hindari lagi, mengingat perubahan/perkembangan zaman. Yang masih bisa dibenahi dan dikendalikan adalah character building dan industri digital.

Berita hoax jelas-jelas menyalahi hukum dan melanggar etika. Namun meski sudah banyak undang-undang/hukum untuk menjerat para pembuat/penyebar berita hoax, para oknum pembuat/penyebar berita hoax tidak takut atau jera. Jika oknum yang satu tertangkap dan jera, akan muncul oknum lainnya dengan jumlah dan konten yang lebih dahsyat. Pendekatan law enforcement (pemberantasan melalui jalur hukum) saja tidak akan mampu menghentikan berita hoax apalagi saat ini di belakang berita hoax ada nilai komersial alias duit yang sangat menggiurkan.

Jika diizinkan urun rembuk, silakan dicoba pendekatan melalui hal berikut. Pertama, aspek character building atau pendidikan moral bangsa dengan membangkitkan kembali pelajaran budi pekerti/etika. Dalam hal ini memang membutuhkan waktu cukup panjang serta peran para pendidik, kepala keluarga, dan para tokoh agama sangat penting. Para kepala keluarga jangan hanya prioritaskan kehidupan hedonis alias persaingan duniawi semata. Namun utamakan pendidikan moral/etika bagi keluarga di dalam rumah tangganya. Jika ukuran sukses hanya berdasarkan nilai rapor, materi/harta, atau jabatan tanpa sentuhan etika, yang terjadi banyak pribadi/kalangan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai sukses. Contoh kasus, sudah banyak oknum pejabat dan oknum politikus yang terjerat kasus pidana maupun etika.

Kedua aspek digitalisasi, membludaknya berita hoax akibat kapitalisasi/mobilisasi melalui media sosial (medsos) dan instant messaging. Medsos marak akibat industri digital Indonesia yang sangat liberal. Namun, ironisnya tidak berdaya ”melawan” dominasi industri over the top (OTT). Salah satu bentuk industri OTT adalah medsos/instant messaging.

Dalam hal ini regulator telematika bertanggung jawab dan bertindak atas munculnya serta tersebarnya berita hoax. Hal awal yang sangat mudah dibenahi oleh regulator telematika adalah validasi identitas pengguna nomor-nomor prabayar telco secara serius (sinkronisasi dengan daftar e-KTP) dan perketat registrasi nomor pra-bayar telco baru. Saat ini masih banyak dijumpai nomor-nomor pra-bayar telco baru yang dijual di counter-counter tetapi sudah langsung aktif. Konsumen tidak perlu repot-repot mendaftar. Nomor tersebut sering disalahgunakan oleh para pembuat berita hoax karena identitasnya asal-asalan.

Untuk kepentingan jangka panjang, tidak ada salahnya berani bersikap ”keras” kepada seluruh pelaku bisnis telematika agar Indonesia terhindar dari kemerosotan moral dan perpecahan bangsa. Selain itu, segera bangun pusat data (Badan Siber Nasional?) guna memfilter dan mengendalikan arus lalu lintas komunikasi data.

Demikian sekelumit urun rembuk saya. Mohon maaf jika ada yang kurang pas. Terima kasih.

 

S Teguh

Taman Holis Indah

Blok B1/18 Kota Bandung