Biaya Pilkada Serentak 2017 Capai Rp 4,2 Triliun

Pilkada Serentak 2017/MADE RAMA BHAWANA SUTA

JAKARTA, (PR).- Besarnya biaya Pilkada yang dikeluarkan dari pajak yang dibayar rakyat, akan terbuang sia-sia jika proses tahapan Pilkada tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebagai wahana membangun akuntabilitas pemerintahan daerah kedepan, Pilkada dapat menjadi momentum membangun kontrak-kontrak sosial antara pemilih dan pasangan calon.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Masykurudin Hafidz mengatakan, dari aspek pendanaan, biaya penyelenggaran Pilkada serentak kedua tahun 2017 yang dilaksanakan di 101 daerah mencapai Rp 4,2 Triliun. Bila dibagi secara merata, masing-masing kabupaten/kota setara dengan Rp 26 miliar, kecamatan setara dengan Rp 3 miliar dan desa/keluaran sebesar Rp 150 juta.

Sebagian besar dana digunakan untuk membayar honor penyelenggara, memproduksi logistik seperti surat suara dan membiayai kampanye pasangan calon. "Apabila dihitung secara sederhana, maka setiap orang yang mempunyai hak pilih pada 15 Pebruari nanti berbiaya sebesar Rp 105.000," katanya melalui siaran pers, Senin, 7 November 2016 malam.

Menurutnya, Pilkada tidak hanya hari pemungutan saja. Triliunan rupiah telah dikeluarkan untuk perhelatan akbar di daerah. Hal tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sepanjang tahapan Pilkada.

Aktivasi pemilih dengan memanfaatkan masa kampanye melalui pertemuan dengan pasangan calon baik secara terbatas maupun tatap muka, menurutnya, adalah kesempatan terbaik lima tahun sekali. "Pilihan di bilik suara nantinya diawali dengan sejauh mana pasangan calon dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas," tuturnya.***

Baca Juga

APBD Perubahan 2018, Pemprov Jabar Sampaikan Target Kenaikan

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Jawa Barat di Tahun 2018 ini yang mengalami  kenaikan mencapai angka Rp 1,29 Triliun.