POLITIK

Atty, Cawalkot Cimahi Paling Kaya

CIMAHI, (PR).- Seluruh peserta Pilkada Cimahi 2017 sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari enam calon wali kota/wakil wali kota, calon wali kota petahana Atty Suharti diketahui memiliki harta yang paling banyak.

KPU Belum Bagikan Bahan Kampanye Pilkada Cimahi

CIMAHI, (PR).- Sepuluh hari setelah masa kampanye dimulai pada 28 Oktober 2016 lalu, sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi masih belum membagikan bahan peraga kampanye kepada ketiga tim sukses pasangan calon peserta Pilkada Cimahi 2017.

Biaya Pilkada Serentak 2017 Capai Rp 4,2 Triliun

JAKARTA, (PR).- Besarnya biaya Pilkada yang dikeluarkan dari pajak yang dibayar rakyat, akan terbuang sia-sia jika proses tahapan Pilkada tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Warga Tanpa E-KTP Masuk DPS Pilbup Bekasi

CIKARANG, (PR).– Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2017 sebanyak 2.131.082 orang.

Jelang Pilkada, Sejumlah Anggaran 'Aneh' Muncul

CIKARANG, (PR).- Sejumlah anggaran pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2017 dipertanyakan. Dewan memertanyakan munculnya beberapa anggaran baru dengan nominal yang terbilang besar.

‎Dicky-Denny Nomor 1, Budi-Yusuf Nomor 2, Dede-Asep Nomor 3

TASIKMALAYA, (PR).- Pasangan Dicky Candranegara-Denny Romdony maju pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 dengan nomor urut satu. Sementara petahana Budi Budiman- Muhammad Yusuf nomor urut dua, dan Dede Sudrajat-Asep Hidayat nomor urut tiga.

175 Peserta Ikuti Sekolah Antikorupsi Demokrat Jabar

BANDUNG, (PR).- DPD Partai Demokrat Jawa Barat menggelar Sekolah anti korupsi angkatan V, Pengenalan dan pemahaman gratifikasi dalam upaya mengunci pintu masuk korupsi di partai politik yang diikuti oleh 175 peserta di Hotel Horison, Kota Bandung, Sabtu, 22 Oktober 2016.

Polisi Pantau Kampanye Pilkada Tasik di Media Sosial

TASIKMALAYA,(PR).- Meningkatnya kampanye hitam melalui media sosial pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 mendatang menjadi salah satu perhatian Panitia Pengawas Pemilu dan Kepolisian Daerah Jawa Barat.