Sentral, Peran Pemda dalam Memberantas Buta Aksara

Ilustrasi/CANVA

JAKARTA, (PR).- Peran pemerintah daerah dalam memberantas buta aksara sangat sentral. Pasalnya, pemerintah provinsi, kota/kabupaten menjadi pihak yang paling tahu akan kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya serta kearifan lokal masyarakatnya. Pemerintah daerah harus mampu memetakan masalah apa saja yang membuat penduduknya masih mengalami buta aksara.

Pengamat pendidikan Itje Chodidjah menegaskan, memberantas buta aksara harus dimulai dari validasi data siswa putus sekolah yang akurat. Akurasi data tersebut sangat bergantung pada laporan dari aparatur negara di tingkat terendah, seperti RT dan RW.

Menurut dia, dengan pembenahan data dan asumsi masalah, pemerintah pusat kemudian bisa menentukan skala prioritas daerah mana saja yang dipandang perlu diperlakukan khusus.

Ia menegaskan, memberantas buta aksara merupakan pekerjaan kompleks karena banyak kendala yang harus diatasi. Buta aksara tak akan tuntas hanya dengan membangun sekolah di penjuru daerah terpencil, tetapi juga kompetensi guru dan kepala sekolah.

"Pemerintah sudah membuat kurikulum KTSP yang di antaranya memasukan unsur kearifan lokal dalam menggelar proses belajar mengajar. Jika itu dilaksanakan dengan baik, tak akan ada siswa yang berasal, misalnya, dari kampung adat tertentu memilih berhenti sekolah. Dengan akulturasi budaya, siswa dari kampung adat akan nyaman saat mengenyam pendidikan formal," kata Itje kepada "PR", di Jakarta, Jumat, 7 September 2018.

Ia menilai, pemberantasan buta aksara menjadi berjalan lambat karena pemerintah pusat dan daerah tak punya data komprehensif penyebab buta aksara. Di antaranya daerah mana saja yang penduduk dengan usia sekolahnya masih banyak drop out.

"Kelemahan utama adalah pemerintah tak bisa mendeteksi dengan akurat anak yang tak bisa membaca ada di mana," ujarnya.

Kemiskinan

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Harris Iskandar mengatakan, kemiskinan berkaitan erat dengan penderita buta aksara selain kondisi geografis dan faktor kearifan lokal. Menurut dia, untuk mengatasi perbedaan cara pandang masyarakat kampung adat terhadap fungsi sekolah formal membutuhkan pendekatan khusus dari guru dan kepala sekolah.

"Sistem pendidikan nasional kita memang belum sempurna. Banyak siswa yang drop out saat kelas 1 atau 2 SD yang penyebabnya bukan kemiskinan. Tapi lebih dipengaruhi cara pandang orang tua siswa terhadap fungsi sekolah. Mereka, warga kampung adat punya paradigma sendiri. Ini yang harus mendapat perhatian dari semua pihak, utamanya dari pemerintah daerah," katanya.

Kemendikbud mencatat, sebanyak 3,4 juta jiwa atau sekitar 2,07% penduduk Indonesia masih buta aksara. Badan Pusat Statistik (BPS) mendata, penduduk yang tak mengenal huruf itu sebagian besar tersebar di 11 provinsi dengan rentang usia 15-59 tahun.

Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang angka buta aksara penduduknya di bawah rata-rata angka nasional 1%. Hanyak sekitar 106.000 jiwa atau setara 0,35% dari total penduduk berusia 15-59 tahun.

Sebanyak 11 provinsi dengan angka buta aksara tertinggi yaitu Papua (28,75%), NTB (7,91%), NTT (5,15%), Sulawesi Barat (4,58%), Kalimantan Barat (4,50%), Sulawesi Selatan (4,49%), Bali (3,57%), Jawa Timur (3,47%), Kalimantan Utara (2,90%), Sulawesi Tenggara (2,74%), dan Jawa Tengah (2,20%). "Memberantas buta aksara tidak mungkin 100% selama kemiskinan masih ada. Negara sebesar AS saja penduduknya masih ada yang buta aksara," ujar Harris.***

Baca Juga

Rancangan Pedoman PPBD Berbasis Zonasi Dimatangkan

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mematangkan rancangan pedoman skema penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2019.

20 Siswa SMK Magang Bidang STEM di Thailand Selama Tiga Bulan

JAKARTA, (PR).- Sebanyak 20 siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) dikirim ke Thailand untuk mengikuti magang di bidang sains, teknologi, kerekayasaan dan matematika. Mereka akan menjalani pelatihan peningkatan kompetensi selama 3 bulan di pabrik Casio Computer Co.,Ltd.

Guru Diminta Kuasai Multibahasa

JAKARTA, (PR).- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta guru mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk menguasai bahasa asing dan daerah.

250.000 Ruang Kelas SD Rusak Berat

JAKARTA, (PR).- Sekitar 250.000 ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dalam keadaan rusak berat. Sebagian besar tersebar di wilayah Indonesia timur seperti Maluku, Papua dan Papua Barat.

PPPK Kemajuan Bagi Honorer

JAKARTA, (PR).- Keputusan pemerintah untuk menerapkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer kategori 2 (K2) merupakan kemajuan.