Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Ditarget Tumbuh 2,5%

USU for Lombok/ANTARA FOTO
FOTO udara ribuan mahasiswa baru Universitas Sumatera utara (USU) membentuk formasi mozaik "USU For Lombok" saat Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Medan, Sumatera Utara, Senin 27 Agustus 2018. Pembentukan formasi mozaik tersebut sebagai bentuk kepedulian USU terhadap korban gempa bumi Lombok, NTB.*

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menargetkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi tumbuh 2,5% pada 2019. Target tersebut akan tercapai jika perguruan tinggi mampu membuka model pendidikan jarak jauh (PJJ). 

Pada 2017, APK pendidikan tinggi Indonesia berada pada angka 30%, sedangkan pada tahun ini meningkat jadi 32,5%. Kemenristekdikti menargetkan APK pendidikan tinggi menyentuh 35% pada 2019. APK pendidikan tinggi Indonesia masih jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang mencapai di atas 90%. 

Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, PJJ menjadi solusi untuk mengatasi kendala wilayah tanah air yang sangat luas dan kepualauan. Menurut dia, PJJ akan melibatkan semua perguruan tinggi yang sudah memiliki infrastruktur memadai.

“Dalam hal membangun kualitas sumber daya manusia di Indonesia, dapat dilakukan pendidikan melalui jarak jauh. Seperti dilakukan oleh Universitas Terbuka (UT) yang dapat menjangkau banyak wilayah, baik di dalam, maupun di luar negeri melalui program belajar jarak jauhnya,” ujar Nasir, di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Rabu 5 September 2018.

Ia mengatakan, revolusi industri 4.0 mendorong dunia pendidikan untuk beradaptasi. Di antaranya dengan menggelar PJJ. Ia menegaskan, perguruan tinggi harus merancang terobosan dan program yang seirama dengan perkembangan zaman. Sistem PJJ yang selama ini sudah berjalan seperti di UT harus berevolusi dan mendapat sentuhan perkembangan teknologi 4.0.

“Agar mampu menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi. Era revolusi industri 4.0 ada pergeseran yang luar biasa, saat ini produk apapun dapat terintegerasi ‘digital’, fisik, dan human-nya. Hal ini dapat dimanfaatkan di bidang pendidikan jarak jauh. Saya membayangkan nantinya orang yang sedang berlayar di berbagai belahan dunia bisa berkuliah dengan hanya membawa handphone,” katanya.

Kualitas pendidikan di pinggiran bisa meningkat

Rektor UT Ojat Darojat menuturkan, PJJ sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984. Perguruan tinggi wajib memberikan layanan akses perguruan tinggi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kualitas hidup manusia di Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan, terutama di daerah pinggiran akan meningkat.

“Kepentingan UT untuk membangun kualitas SDM, bukan hanya di perkotaan, tapi juga ke wilayah provinsi dari Sabang sampai Merauke. Kami siap mendukung program Kemenristekdikti serta membantu perguruan tinggi lain agar memiliki kapasitas dalam pembelajaran jarak jauh,” kata Ojat.

Sejauh ini, dari sekitar 4.500 perguruan tinggi dan swasta, hanya 90 perguruan tinggi siap menggelar PJJ. Di antaranya, selain UT, ada Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB).

Ojat menegaskan, PJJ harus tetap memperhatikan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kemenristekdikti harus mengawasi dengan ketat penyelenggaraan PJJ. Mulai dari pengelolaan sistem, bagaimana sistem pendidikan tersebut digelar, sistem pemberian tugas, serta sistem penjaminan mutu.***

Baca Juga

PGRI Minta Seleksi CPNS Guru Ditunda

JAKARTA, (PR).- Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) meminta pemerintah menunda perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk guru.

Kekurangan Guru Tertutupi 7 Tahun Lagi

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan pemenuhan kebutuhan 707.324 guru pegawai negeri sipil atau PNS dapat tercapai dalam kurun 7 tahun ke depan.