LL Dikti Mengemban Misi Hapus Diskriminasi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Dok Humas Kemenristekdikti
PARA Kepala LL Dikti setiap wilayah menandatangani surat pelantikan dan penetapan jabatan di Kantor Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Jakarta, Kamis 26 Juli 2018. Selain mengganti fungsi Kopertis, LL Dikti juga berperan membina PTN dan PTS dan tersebar di 14 wilayah.*

JAKARTA, (PR).- Pemerintah resmi membentuk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti). LL Dikti bukan hanya mengganti peran dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), tetapi juga menaungi Perguruan Tnggi Negeri (PTN).

Untuk sementara, lembaga yang berada di bawah binaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tersebut tersebar di 14 wilayah.

Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, misi utama dari LL Dikti adalah menghapus diskriminasi antarperguruan tinggi. PTN dan PTS akan mendapat layanan setara dari pemerintah. Wacana pembentukan LL Dikti sebetulnya sudah digagas sejak 2016.

Kendati demikian, karena beragam masalah, seperti penolakan dari PTN, LL Dikti akhirnya tak bisa dibentuk pada 2017.

“LL Dikti akan bertanggung jawab mengkoordinasikan perguruan tinggi swasta dan negeri yang ada di wilayahnya.Jadi tugas utamanya, untuk tahap awal, melakukan pengawasan dan pembinaan. Penertiban administrasi,” ujar Nasir setelah pelantikan di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Kamis 26 Juli 2018.

Ia menuturkan, LL Dikti juga diberi kewenangan untuk memverifikasi kampus yang mengajukan pembukaan program studi. Wewenang tersebut untuk mempermudah perguruan tinggi dalam memenuhi persayaratan administrasi membuka prodi. Kendati demikian, surat keputusan pembukaan prodi tetap dari Kemenristekdikti.

“(Membuka prodi) dikoordinasikan dengan LL  Dikti. Jadi sekarang untuk prodi, kalau universitas, institut ingin membuka prodi baru tetap menunggu SK dari kementerian. LL Dikti melakukan review dan penertiban administrasi saja,” kata Nasir.

 

Administrasi izin prodi harus melalui LL Dikti

Ia mengakui, resistensi dengan PTN pasti akan ada. Menurut dia, beberapa PTN, terutama yang besar menganggap LL Dikti menambah panjang birokrasi. PTN yang biasanya bisa langsung mengajukan izin prodi ke kementerian, kini harus menyelesaikan administrasinya dulu di LL Dikti.

“Ya biasanya kan gitu karena ini kan hal baru. Khususnya PTN. Yang selama ini lagsung ke kementerian. Kalau iniada beberapa adminstrasi yang dihadapkan pada LL Dikti mereka banyak menolak. Tapi nanti ada beberapa hal yang tetap ke pusat, ada yang daerah cukup ke LL DIkti,” ucapnya.

Kepala LL Dikti Wilayah IV Uman Suherman mengakui, LL Dikti harus bekerja keras dan menjalin koordinasi dengan semua perguruan tinggi. Pasalnya, untuk wilayah Jawa Barat dan Banten, ketimpangan kualitas perguruan tinggi masih cukup tinggi. Menurut dia, dari 478 PTS yang ada di Jabar, hanya 3 kampus, yakni Universitas Islam Bandung, Telkom University dan Universitas Parahyangan yang mengantongi akreditasi A.

“Pertama kami harus sepakat membentuk persepsi yang sama bahwa setelah LL Dikti ini dibentuk untuk menghilangkan diskriminasi dan dikotomi PTN dan PTS. Yang ada adalah perguruan tinggi yang bermutu. Orientasinya harus sama menciptakan perguruan tinggi yang bermutu sehingga tidak ada lagi persaingan yang sangat tajam,” kata Uman.

Ia mengatakan, untuk meningkatkan mutu, LL Dikti mendorong perguruan tinggi menjalin kerja sama. “PTS itu tidak semuanya jelek, PTN juga tidak semuanya bagus, sehingga nanti akan kami lakukan bagaimana PT yang bagus untuk membina PT yang kurang bagus. PTN tidak perlu khawatir, keberadaan LL Dikti justeru membantu menyederhanakan urusan administrasi,” ujarnya.***

Baca Juga

Mendikbud Mohon Guru Fokus Mengajar

JAKARTA, (PR).- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memohon kepada para guru untuk tetap fokus mengajar.

Mohamad Nasir Akan Evaluasi Proses Pemilihan Rektor Unpad

BANDUNG, (PR).- Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir akan melakukan evaluasi pada proses Pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran periode 2009-2024 sebelum menggunakan hak pilihnya.  Ia ingin memastikan semua proses