Mahasiswa Desak Pemerintah Perhatikan Pendidikan Perkoperasian

Unjuk Rasa/SARNAPI/PR
MAHASISWA Ikopin Jatinangor berunjuk rasa di badan jalan Raya Jatinangor depan kampus Ikopin menuntut kepedulian semua pihak terhadap nasib koperasi, Kamis, 12 Juli 2018.*

BANDUNG,(PR).- Akibat kondisi koperasi yang belum membaik sampai sekarang membuat sekitar 50 mahasiswa Ikopin Jatinangor mengadakan unjuk rasa di Jln. Raya Jatinangor, Kamis, 12 Juli 2018. Para mahasiswa mendesak agar pemerintah lebih serius menangani koperasi yang diklaim sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

"Sungguh memprihatinkan kondisi koperasi di Indonesia karena nasibnya dipinggirkan," kata ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Ikopin, Widi Rizaldi.

Dia menambahkan, selain kurang diperhatikan, nasib koperasi juga distempel dengan citra buruk.  "Ada lintah darat yang mengatasnamakan koperasi sehingga akhirnya masyarakat mencap koperasi sebagai lembaga pemeras rakyat," katanya.

Para mahasiswa mendesak agar pemerintah segera menangani koperasi agar mampu bersaing dengan badan usaha lainnya.

"Diperlukan rebranding, sosialisasi, dan kampanye koperasi secara masif. Pemerintah juga harus membuat sertifikasi koperasi sehingga masyarakat bisa menyaksikan koperasi-koperasi yang sehat bukan koperasi lintah darat," ucapnya.

Selain itu, BEM Ikopin juga mendesak adanya perbaikan SDM koperasi yang selama ini apa adanya. "Pendidikan perkoperasian juga harus diperhatikan agar dapat mendukung sektor riil," katanya.

Unjuk rasa berbarengan dengan Hari Koperasi ke-71 tersebut sempat memacetkan lalu lintas di jln. Raya Jatinangor depan kampus Ikopin. Aparat kepolisian mengatur arus kendaraan agar tak terlalu macet karena para mahasiswa berdiri di setengah badan jalan.

You voted 'tidak peduli'.

Baca Juga

PTS Jabar Keberatan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

BANDUNG,(PR).- Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Jabar merasa berat dengan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga meminta keringanan pajaknya. Dari 27 kabupaten/kota baru 14 kabupaten/kota yang sudah memberikan keringanan pembayaran PBB dari 40 persen sampai 50 persen.

Begini Alur PPDB untuk TK, SD, Hingga SMP Kota Bandung

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Kota Bandung mulai menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Senin 2 Juli 2018. PPDB Kota Bandung melayani calon peserta didik yang akan mendaftar ke TK, SD dan SMP negeri secara serentak.