Zonasi Tetap Berlaku untuk PPDB SMP di Bandung Barat

PPDB 2018/DEDEN IMAN/PR
ORANG tua mengantar anaknya untuk mengikuti Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Cimahi, Jalan Pecinan, Kota Cimahi, Senin, 4 Juni 2018. Pendaftaran secara daring berlangsung lancar, pihak sekolah menyiapkan operator khusus yang membantu masyarakat melakukan pendaftaran dan mengunggah data calon siswa.*

NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberlakukan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Tahun 2018. Penerimaan siswa baru ini ditentukan oleh nilai Ujian Sekolah Bertandar Nasional serta jarak antara sekolah dengan tempat tinggal siswa.

"Semakin jauh tempat tinggal siswa dari sekolah, nilai radiusnya makin kecil dan kecil juga peluangnya untuk diterima di sekolah tersebut," kata Dadang Sapardan, Kasi Kurikulum Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Rabu 6 Juni 2018.

Dadang menuturkan, zonasi diberlakukan untuk 90 persen kuota PPDB di setiap sekolah di Bandung Barat. Dari angka tersebut, 5 persen kuota dialokasikan untuk siswa keluarga guru dan 5 persen untuk siswa dari keluarga miskin. Sementara itu, 10 persen kuota nonzonasi berlaku untuk siswa berprestasi serta siswa keluarga TNI/Polri, masing-masing 5 persen.

Khusus untuk pendaftaran nonzonasi, dilaksanakan pada 5-8 Juni ini. Sementara pendaftaran siswa zonasi, akan dilaksanakan pada 2-6 Juli nanti. 

Menurut Dadang, pihak sekolah nantinya akan menggunakan GPS untuk menghitung jarak antara sekolah dengan  tempat tinggal calon siswa. Semakin dekat jaraknya, semakin besar peluang calon siswa untuk diterima sekolah tersebut.

"Jadi, nanti setiap jarak ada nilainya. Misal jarak 0-1 km, nilainya 50, 2-3 km nilainya 45, dan seterusnya. Sampai dengan siswa yang ada di luar daerah, itu nilai radiusnya 0," ujar Dadang.

Sesuai permendikbud

Dia mengungkapkan, sistem zonasi ini diberlakukan sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentan PPDB pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan yang sederajat. Pemberlakuan sistem ini tujuannya untuk memeratakan pendidikan di berbagai daerah, sehingga tak ada istilah sekolah favorit dan tidak favorit. 

Selain itu, zonasi juga diberlakukan untuk menghindari praktik jual beli kursi siswa di sekolah favorit. Sebab, sering kali orangtua memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah favorit dengan cara pintas.

Meski demikian, menurut Dadang, sistem zonasi ini biasanya hanya terasa bagi sekolah-sekolah di wilayah perkotaan, seperti Ngamprah, Padalarang, dan Lembang. "Kalau untuk sekolah-sekolah di daerah, sepertinya zonasi ini tidak berpengaruh. Sebab, mereka biasa menerima siswa asal daerah setempat," tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya optimistis jumlah SMP di Bandung Barat bisa menampung lulusan SD. Saat ini, ada 158 SMP negeri dan swasta dengan daya tampung sekitar 25.000 siswa lebih. "Lulusan SD setiap tahun jumlahnya pun kurang lebih 25.000-26.000. Jadi, daya tampung SMP masih cukup," katanya.***

You voted 'marah'.

Baca Juga