Pers Mahasiswa, Didanai Kampus tetapi Mengkritisi Kampus

"Jumpa" berfoto bersama BJ Habibie/AMALIYA/PR

PERS mahasiswa (persma) juga menjalankan fungsi pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum (public watch dog). Namun, apa jadinya jika kampus sebagai lembaga yang dikritisi juga adalah yang mendanai persma?

Konflik kepentingan sudah pasti bakal terjadi. Pers mahasiswa berada di posisi dilematis. "Pas wawancara sering dapat pesan ‘nanti pemberitaannya jangan gini yah’," ujar Pemimpin Umum Isola Pos Universitas Pendidikan Indonesia, Nurul Yunita. Ia ditemui "Kampus PR" di Jalan Merdeka, Sabtu 6 Januari 2018.

Nurul yang akrab dipanggil Caca, mengakui sulit bagi persma untuk berdikari dalam keuangan. Alasan utamanya tentu saja karena anggota persma adalah mahasiswa yang masih dibebani tugas-tugas kuliah.

Namun, untuk sekadar menambal kas, Caca dkk. mengupayakan pemasukan sampingan. Sebagai contoh Isola Pos bersedia menjadi media partner ketika mahasiswa UPI mengadakan acara. Sekali peliputan, persma mendapat Rp 50.000.

"Kami juga menjual buku. Bahkan pada tahun 2000-an, teman-teman persma bikin buku berjudul Dari Isola ke Bumi Siliwangi," kata mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan itu.

Isola UPI adalah satu dari tiga persma tertua di Kota Bandung. Dua lainnya adalah Suara Kampus Universitas Islam Negeri Bandung dan Jurnalis Mahasiswa Universitas Pasundan (Jumpa). Isola Pos berusia 30 tahun, Suaka 31 tahun, dan Jumpa 23 tahun.

Dari majalah ke laman

Eksistensi Isola Pos ditandai dengan antusiasme mahasiswa UPI menyambut koran kampus dan majalah yang terbit secara kontinu. Namun, sejak tahun 2000 produk pers yang diterbitkan hanya majalah seukuran A4.

"Lalu tidak terbit sejak 2012 sampai sekarang karena jumlah SDM (sumber daya manusia) kurang. Pernah cuma tiga orang, sekarang 12 orang. Tapi masih aktif di website, awal booming website tahun 2003, Isola sudah memulai," ujar Caca. 

Pada 2016, majalah Isola Pos nyaris terbit, dummy-nya pun sudah dirancang. Namun, rapat memutuskan konten yang akan diterbitkan kurang beragam dan kurang gereget sehingga batal dicetak. Alhasil, pemberitaan sekitar kampus diborong di media daring.

Meski begitu, persma tetap butuh anggaran khususnya untuk memperpanjang sewa domain media daring. Dibutuhkan sekitar Rp 600.000/tahun yang lagi-lagi diajukan kepada pihak kampus.

Pers mahasiswa agaknya layak diapresiasi karena tetap kritis di tengah konflik kepentingan dengan pemberi dana. Sorotan-sorotan persma tetap tajam dalam memperjuangkan kepentingan publiknya.

Isola Pos bahkan memuat unsur kritisi di hampir 90% pemberitaannya. "Karena itu yang menjual," kata Caca.

Beberapa pemberitaan yang pernah diusung. Antara lain tentang ladang uang kampus pendidikan, otak-atik pembantu rektor, juga perubahan Keluarga Mahasiswa menjadi Republik Mahasiswa yang tidak mengakui Badan Eksekutif Mahasiswa fakultas.

Atas kritik pedas itu, menurut Caca, semuanya harus berpikir bahwa universitas seharusnya diibaratkan sebuah keluarga. Rektorat adalah orangtua, sedangkan unit kegiatan mahasiswa adalah anak-anaknya. Ketika orangtua salah, maka anak-anak mengingatkan.

"Lebih baik dikritik keluarga sendiri daripada dikritik orang lain," tutur perempuan berkacamata itu.

60% kritisi kampus

Setali tiga uang, kritik pedas kepada pihak kampus juga sering dilancarkan Suara Mahasiswa UIN Bandung. Suaka menerbitkan tabloid setiap bulan dan majalah dua kali dalam setahun. Sebanyak 60% isinya mengkritisi kampus.

Pemimpin Umum (PU) Suaka UIN Bandung, Isthi Qonita, mengatakan isu kampus selalu mendapat porsi di laporan utama. Puji-pujian hanya ada di beberapa rubrik seperti sosok dan kampusiana. "Tapi kampusiana ada juga kritiknya, misalnya UKM sukses tetapi tidak diapresiasi oleh kampus," tuturnya.

Judul-judul yang disajikan Suaka baik dalam tabloid dan majalahnya terbilang tajam. Mereka misalnya mengkritisi dugaan korupsi pembangunan kampus hingga belum siapnya UIN menghadapi globalisasi. Suaka juga sempat membahas peraturan-peraturan yang dianggap tidak penting. Seperti larangan mengenakan celana jins, sorotan atas uang kuliah tunggal yang mahal, juga peraturan Bidikmisi yang tak dipatuhi.

Isthi menilai kritik kepada universitas dan lingkungan merupakan kontrol yang seharusnya dilakukan. Agar tidak menimbulkan perbuatan atau kebijakan yang mengganggu dan merugikan orang lain. Pembiayaan persma oleh kampus, menurut dia, juga merupakan kewajaran. Mengingat semua mahasiswa membayar UKT dan ada peran negara membiayai kampus.

"Jadi mereka tidak berhak menuntut kita. Ini salah satu bentuk idealisme mahasiswa," kata dia. Namun, dia menegaskan dalam pemberitaan, persma menganut prinsip kerja dan kode etik jurnalistik seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pers No 40/1999.

Isthi mengajak semua orang berpikir bahwa persma yang sekilas tampak jahat, sebenarnya sedang berbuat baik. Dia menganalogikan pers sebagai cermin. Ketika seseorang yang becermin buruk rupa, maka bukan cermin yang seharusnya disalahkan. Orang itulah yang seharusnya mempercantik diri.

Dalam setahun, Suaka mendapat alokasi dana Rp 16 juta seperti UKM lainnya. Dana itu hanya cukup untuk memproduksi majalah dua kali dalam setahun. Sekali cetak, Suaka memproduksi 500 majalah dengan ongkos Rp 8 juta. Sementara biaya sekali cetak tabloid Rp 2,5 juta.

Suaka artinya kekurangan Rp 30 juta untuk mencetak tabloidnya setiap bulan. Untuk menyiasati, bahan produksi seperti kertas akan dibeli langsung dari penjual tangan pertama.

"Selebihnya kami upayakan melalui iklan di tabloid seperti toko-toko sekitar kampus. Lalu bisa beriklan di Instagram Suaka yang punya 8.000 followers dengan bayar Rp 50.000," katanya.

Mencari dana swadaya hingga diancam drop out

Ada saja uang yang masuk ke kas Suaka. Suaka terbilang aktif menjalin kerja sama misalnya dengan stasiun televisi yang menggelar seminar broadcasting. Suaka meraup rupiah melalui penjualan tiket seminar.

Pemasukan lain adalah prestasi Suaka sebagai pemenang pers mahasiswa tingkat nasional pada akhir 2017. Kompetisi dilakukan oleh Kementerian Agama bagi perguruan tinggi agama Islam se-Indonesia.

Isthi mengatakan, sebenarnya dahulu anggaran Suaka jauh lebih tinggi daripada UKM lain, yakni Rp 80 juta/tahun. Dana dari mahasiswa baru disisihkan Rp 5.000 untuk Suaka. Namun, lontaran kritis Suaka terhadap kampus sejak 2005 membuat kebijakan penyisihan itu dihapuskan.

Suaka juga pernah hampir ditutup dan PU waktu itu diancam drop out (DO) gara-gara menyoroti dugaan korupsi pembangunan.

"Namun, kami mengandalkan jejaring dengan AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia), LBH (lembaga bantuan hukum), dan persma lain. Juga jejaring dengan wartawan yang siap memberitakan sehingga akhirnya tidak sampai di-DO," kata dia.

Ancaman DO, menurut PU Isola Pos UPI Caca, sudah biasa terjadi. Namun, pada akhirnya pihak universitas akan melunak seiring terkuaknya kebenaran berita. "Jadi asalkan kita pakai asas-asas jurnalistik, nggak masalah," kata Caca.

Hal itu berbeda dengan Jurnalis Mahasiswa Universitas Pasundan. Ketua Umum Lembaga Pers Mahasiswa Jumpa Unpas, Durrotul Istiqomah Mardhiyyah mengatakan, meski mengkritisi kampus di 70% berita daring, Jumpa tetap mendapat suntikan dana yang lancar dari kampus.

Namun, Isti enggan menyebutkan nominal dana itu. Tidak ada pula ancaman DO maupun pemberedelan. Jumpa sampai saat ini masih bisa mempertahankan eksistensi media cetak berupa tabloid dua edisi setiap tahunnya. "Sejauh ini pendanaan kami masih dari kampus karena setiap UKM sudah punya anggarannya," tuturnya.***

Baca Juga

Mengintip Anggaran Mahasiswa Hobi Dugem Setiap Bulan

KETIKA berseragam putih abu-abu, Kartika Kusramadhani terpaksa mengubur keinginannya mencicipi dunia gemerlap (dugem). Ingin rasanya masuk ke diskotek atau kelab yang selama ini mengusik rasa penasarannya.