FAGI Desak Pemkot Bandung Segera Cairkan Dana Hibah Guru Honorer

Istigasah/ADE BAYU INDRA/PR
SEJUMLAH guru honorer mengikuti istigasah Guru Honorer Kota Bandung, di Masjid Raya Jabar, Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung, Rabu, 27 Desember 2017. Aksi istigosah dan shalat dhuha berjamaah itu dilakukan terkait beberapa persoalan nasib guru honorer, diantaranya belum cairnya dana hibah 2017 dan belum adanya insentif guru non pns di Kota Bandung.*

BANDUNG, (PR).- Forum Aksi Guru Indonesia  (FAGI) mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk segera mencairkan dana hibah guru honorer. Mereka mendesak agar pencairan dilakukan sebelum 1 Januari 2018 mendatang.

Jika sampai 1 Januari 2018 tidak juga dicarikan, FAGI mengancam akan lakukan gugatan hukum, karena Pemkot Bandung dinilai lalai dalam pencairan dana Hibah Guru Honorer  2017.

Ketua FAGI Iwan Hermawan menuturkan pencairan dana hibah guru honorer Kota Bandung hingga Rabu, 27 Desember 2017 ini belum juga cair. Adapun dana hibah yang menjadi hak guru honorer Kota Bandung adalah sebesar Rp 2,9 Juta per tahun.

"Setidaknya bisa digunakan untuk biaya liburan akhir tahun seperti rekan mereka yang sudah PNS yang mendapat tunjangan Profersi Guru (TPG) dan gaji serta Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang besarnya paling sedikit 12 Juta Rupiah sebagimana yang disampaikan walikota Bandung kepada media masa," ujarnya dalam siaran pers yang diterima 'PR', Rabu, 27 Desember 2017.

Berharap nasib para guru honorer mendapatkan perhatian pemerintah Kota Bandung, FAGI menggelar salat dhuha dan istigasah bersama di Halaman mesjid Raya Jawa Barat, Alun - alun Kota Bandung pada Rabu, 27 Desember 2017. Kegiatan yang berlangsung sejak sekitar pukul 08.00 WIB itu diikuti oleh puluhan guru honorer.

Selain mendesak pencairan dana hibah, FAGI juga meminta agar pada 2018 mendatang dianggarkan Tunjangan Insentif Daerah bagi guru-guru Non PNS dan Non GTY (Guru Tetap Yayasan). Pembayaran tunjangan insetif daerah tersebut dilakukan sekurang-kurangnya setiap bulan, sesuai UMP Kota Bandung. 

Tidak hanya itu, Pemkot Bandung juga diminta untuk segera memberikan SK sebagai Guru Honorer Daerah. SK tersebut khususnya kepada guru honorer SD dan SMP Negeri. 

"Sehingga mereka bisa mendapatkan insentif dari BOS pusat dan dapat diikutsertakan Sertifikasi sebagaimana guru tetap  PNS dan Guru Tetap Yayasan (GTY) ," ujarnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung mendapatkan rapor merah dari Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI). Hal ini karena Pemkot Bandung dinilai tidak mampu mengelola Guru Honorer yang ada di Kota Bandung.***

Baca Juga

Pemkot Bandung Dinilai Tak Mampu Kelola Guru Honorer

BANDUNG, (PR).- Di akhir 2017 ini, Pemerintah Kota Bandung mendapatkan rapor merah dari Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI). Hal ini karena Pemkot Bandung dinilai tidak mampu mengelola Guru Honorer yang ada di Kota Bandung.

Guru Honorer akan Dapatkan Honor Resmi dari BOS

SUMEDANG, (PR).- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumedang akan segera merealisasikan pencairan uang honor bagi  para guru honorer (pendidik dan tenaga kependidikan non PNS) dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai 15 persen.

Raja Salman Tegaskan Dukungan untuk Palestina

RIYADH, (PR).- Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz As-Saud menegaskan dukungan kuat negerinya bagi hak rakyat Palestina untuk memiliki Jerusalem Timur sebagai Ibu Kota Negara Palestina.

Pemprov Jabar Luncurkan Sekolah Ramah Anak

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, meluncurkan program Sekolah Ramah Anak tahun 2017.

Bandung Raya Macet, Wisatawan Kapok?

BANDUNG, (PR).- Jumlah kunjungan wisatawan saat musim liburan terbilang sangat meningkat terutama di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya. Namun, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan wisatawan.