Aher: Guru yang Merokok di Sekolah Akan Saya Pecat

Program Sekolah Ramah Anak/DEWIYATINI/PR
GUBERNUR Jabar Ahamd Heryawan saat meluncurkan program Sekolah Ramah Anak di Jalan Cicendo, Kamis, 21 Desember 2017.*

BANDUNG,(PR).- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akan memecat guru yang masih merokok di sekolah. Ia menyarankan siswa, guru, atau pihak lain yang menemukan aktifitas merokok di sekolah segera melaporkannya.

“Kalau masih ada guru yang merokok di sekolah, laporkan. Akan segera saya pecat,” kata Ahmad Heryawan atau Aher usai merilis program Sekolah Ramah Anak di Jalan Cicendo, Kamis, 21 Desember 2017.

Aher menyebutkan sekolah harus menjadi rumah kedua bagi anak. Sehingga, di sekolah tidak perlu ada lagi intimidasi kepada siswa.

“Guru di sekolah tidak boleh lagi cemberut. Apalagi menjewer dan memukul,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan persoalan akademik juga tidak boleh jadi bentuk intimidasi bagi siswa. Ia mencontohkan penahanan ijazah karena persoalan administrasi sekolah merupakan salah satu bentuk intimidasi.

“Siswa harus merasa aman dan nyaman di sekolah,” ujarnya.

Kekerasan di sekolah masih terjadi

Dikatakan Hadadi, Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (PPAI) mencatat 84% peserta didik pernah mengalami kekerasan di sekolah, 75% peserta didik mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah. Sebanyak 45% peserta didik laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah  yang melakukan kekerasan, 22% peserta didik perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah yang melakukan kekerasan, 40% peserta didik usia 13 – 15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan dari teman sebayanya, Dan 50% anak melaporkan pernah mengalami perundungan (bullying) di sekolah.

Pada situasi tersebut selayaknya pemerintah hadir untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan jaminan pada hak anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Hadadi mengatakan pemerintah hadir untuk membangun kesadaran para pemangku kepentingan pendidkan untuk menjadi bagian membangun proses pendidikan yang ramah dan yang mendukung berkembangnya potensi anak.

Di sekolah, anak tidak seharusnya mengalami kekerasan dan diskriminasi. Anak selalu jadi yang utama sehingga anak dijamin perkembangannya. Semua itu, kata Hadadi, dikemas dalam kebijakan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak (SRA) di lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB serta Satuan Pendidikan Dasar yang ada dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.***

Baca Juga

Sarana dan Prasarana Pengaruhi Angka Partisipasi Kasar

BANDUNG,(PR).- Ketersediaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat terus meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana.

UNBK 2018, SMPN 7 Bandung Belum Miliki Perangkat Memadai

BANDUNG,(PR).- SMPN 7 Bandung berharap mampu melaksanakan Ujian Nasional Berbasiskan Komputer (UNBK) 2018 secara mandiri. Namun, perangkat komputer yang tersedia tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.

Rapor Merah untuk Kemendikbud, Apa Alasannya?

JAKARTA, (PR).- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberi nilai merah terhadap kinerja dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepanjang 2017.