Forum Rektor Indonesia Menilai Merger PTS Butuh Insentif

Ilustrasi/REUTERS

JAKARTA, (PR).- Forum Rektor Indonesia (FRI) menilai rencana penggabungan (merger) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) perlu diperkuat dengan pemberian insentif berupa bantuan dana. Kepastian mendapat bantuan dana sangat penting agar biaya operasional kampus dapat terpenuhi.

Ketua FRI Suyatno mengatakan, pemerintah juga harus memastikan bahwa PTS yang digabungkan adalah PTS yang tidak sehat, baik secara administrasi atau pun kualitasnya.

“Saya kira insentif itu penting agar proses merger berjalan lebih baik. Sampai saat ini, setahu saya pemerintah belum ada rencana untuk memberikan insentif. Merger ini tujuannya bagus, agar kampus mampu menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien,” kata Suyatno dalam acara Fokus Grup Diskusi FRI di Kampus Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Selasa 5 Desember 2017.

Rektor Universitas Al Azhar Indonesia Asep Saefuddin menguatkan pendapat Suyatno. Menurut dia, jumlah PTS yang saat ini mencapai sekitar 3.128 kampus harus dievaluasi. Pasalnya, dari jumlah tersebut, PTS yang mengantongi akreditasi A tidak mencapai setengahnya. Ia menegaskan, insentif bisa menjadi stimulan bagi PTS untuk mau mengikuti merger.

“Merger itu bagus dan seharusnya ada klasifikasinya. Karena tidak semua bisa digabungkan. Jadi harus diikuti dengan kebijakan yang tepat,” kata Asep.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan, pemerintah belum berencana untuk memberikan insentif berupa bantuan dana kepada PTS yang siap digabungkan. Kendati demikian, pemerintah akan mempermudah prosedur penggabungannya.

“Merger ini kan intinya untuk menyehatkan PTS yang bermasalah. Agar lebih efisien. Pendampingan kepada PTS yang siap merger terus dilakukan. Tapi kalau insentif, belum bisa kami berikan. Insentif untuk PTN saja masih memberatkan,” kata Nasir.

Solusi peningkatan PTN

Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo menuturkan, penggabungan PTS merupakan satu dari beberapa solusi yang ditawarkan pemerintah untuk meningatkan kualitas pendidikan tinggi nasional. Kemenristekdikti sudah membentuk panitia khusus untuk memperlancar proses penggabungn PTS ini.

“Supaya penanganannya lebih baik, dan PTS tidak kecewa, saya buatkan panitia khusus untuk penyatuan dan penggabungan tersebut. Jangan sampai PTS dipersulit, karena mereka sudah membantu program pemerintah,” ucap Patdono.

Ia mengatakan, sekitar 14% dari total 3.128 PTS dikategorikan kurang sehat atau kesulitan operasional. Pemerintah menargetkan sebanyak 1.000 PTS yang kurang sehat sudah dapat bergabung dengan PTS yang sehat pada 2019. “Sehingga mereka dapat tetap beroperasi secara efisien,” ujarnya.

Ia menuturkan, sebagian besar dari 14% PTS yang tidak sehat itu terjadi karena tidak bisa menjalankan operasional kampus, kekurangan dosen dan mahasiswa. Menurut dia, PTS yang bermasalah itu terpaksa terus beroperasi meskipun tidak sesuai standar pendidikan tinggi nasional. “Bahkan ada yang akhirnya sudah ditutup,” ujarnya.

Saat ini, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) juga sedang memperjuangkan sebanyak 102 PTS yang berada dalam masalah agar tidak ditutup. Aptisi meminta waktu hingga akhir tahun kepada Kemenristekdikti untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah sudah menutup sebanyak 25 PTS yang sebagian besar tersebar di Pulau Jawa. ***

Baca Juga

Kalla Tantang Ilmuwan Diaspora

JAKARTA, (PR).- Wakil Presiden Jusuf Kalla menantang 40 ilmuwan diaspora Indonesia yang kini berkarier di 32 kampus di 11 negara untuk membuat standar baru dalam dunia pendidikan tinggi nasional.

USBN SD Hanya untuk 3 Mata Pelajaran

JAKARTA, (PR).- Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tiga mata pelajaran untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dirancang untuk merangsang murid berpikir kritis dan meningkatkan kompetensi guru dalam membuat soal yang memenuhi standar pendid

Ini 5 Elemen untuk Hadapi Revolusi Industri 4.0

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyiapkan 5 elemen yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Ketua Umum PB PGRI Akan Setuju Jika USBN SD dan SMP Dihapus

JAKARTA, (PR).- Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menilai salah konteks jika pelaksaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk meningkatkan kompetensi guru. Unifah mengaku akan sepakat jika USBN SD dan SMP dihapuskan.