Ditanya Soal Bangunan SD Rusak, Mendikbud Mengaku Lebih Perhatikan PAUD

Mendikbud Muhadjir Effendy/HILMI ABDUL HALIM/PR

CIBINONG, (PR).- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui masih banyak ruang kelas di Sekolah Dasar yang rusak. Kementerian terkait mengalihkan fokus alokasi anggaran untuk lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Muhadjir menyebutkan alokasi anggaran untuk pengembangan PAUD di kementeriannya naik hingga tiga triliun rupiah pada 2017 bahkan dinaikkan lagi pada 2018 mencapai empat triliun rupiah. "Memang pemerintah saat ini mulai mengalihkan perhatiannya pada pendidikan anak usia dini atau PAUD," katanya, Selasa 5 Desember 2017.

Pada saat mengunjungi peluncuran program studi PAUD di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Muhadjir menegaskan kementeriannya akan memprioritaskan pengembangan PAUD. Perhatiannya ditunjukkan dengan membuat program Bantuan Operasional untuk PAUD (BOP).

Nominal bantuan tersebut menurutnya hampir sama dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menanggapi ruang kelas yang rusak di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Bogor, Muhadjir mengakui jumlahnya membludak pada tahun ini karena memasuki masa rapuh yang hampir bersamaan.

Ruang kelas yang rusak akhir-akhir ini menurut Muhadjir sebagian besarnya dibangun pada rentangĀ 1973-1994. Sejak reformasi 1998 sampai sekarang ia mengakui hampir tidak ada perbaikan ruang kelas berskala besar. "Makanya sekarang ini panen yang rusak," katanya.

Muhadjir mengakui anggaran yang dimiliki kementeriannya terbatas untuk alokasi perbaikan ruang kelas sedara massive dan menyeluruh. Menurut data terbaru yang ia terima, jumlah sekolah yang memiliki ruang kelas rusak mencapai kurang dari 20 ribu sekolah.

Informasi ruang kelas yang rusak saat ini diakui lebih mudah tersebar di tengah masyarakat. Muhadjir menganggap media sosial dan media berbasis jaringan sangat cepat memberitakan keberadaan ruang kelas yang rusak di daerah-daerah bahkan daerah terpencil sekalipun. "Kami senang karena bisa segera meresponnya," katanya.

Rusak bersamaan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam menyebutkan sebanyak 1.543 sekolah dasar di daerahnya dibangun pada periode tersebut. Karena itu ia sepakat dengan Mendikbud bila banyak di antara ruang kelas yang rusak secara bersamaan akhir-akhir ini.

Luthfie juga menyoroti keberadaan sekolah tersebut di lahan yang tidak seharusnya bahkan rawan bencana seperti di pinggir sungai atau dekat kuburan. Ia mengakui pemerintah daerahnya kesulitan memindahkan sekolah tersebut karena keterbatasan anggaran.

"Sekolah yang belum diperbaiki ruang kelasnya tersisa 900 ruang kelas. Setiap tahun kita menyelesaikan perbaikan untuk 100 sekolah atau sekitar 300 ruang kelas," kata Luthfie menjelaskan. Ia menargetkan perbaikan tersebut bisa diselesaikan pada 2018 melalui anggaran daerah yang ada.

Namun menurut Komite Pemantau Legislatif mencatat jumlah ruang kelas SD yang rusak di Kabupaten Bogor hampur setengahnya. Mereka mencapai jumlahnya mencapai 2.369 unit dari total ruang kelas yang ada sebanyak 5.005 unit.

Koordinasi Divisi Advokasi Anggaran Kopel, Anwar Razak meminta pihak eksekutif dan legislatif segera bertindak. "Masih janji sana sini tapi belum ada langkah konkritnya. Sementara anak-anak sekolah sekarang sangat khawatir karena hujannya deras. Kelas disampingnya juga mau ambruk," katanya. ***

Baca Juga

Kalla Tantang Ilmuwan Diaspora

JAKARTA, (PR).- Wakil Presiden Jusuf Kalla menantang 40 ilmuwan diaspora Indonesia yang kini berkarier di 32 kampus di 11 negara untuk membuat standar baru dalam dunia pendidikan tinggi nasional.

Pemkot Bogor Bantu Korban Kebakaran Rp 750.000/Bulan

BOGOR, (PR).- Pemerintah Kota Bogor akan memberikan bantuan uang untuk sewa kontrakan sebesar Rp 750.000/bulan bagi setiap keluarga korban kebakaran di Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah.

Polisi Lakukan Sidak Setelah Tawuran Tewaskan 1 Pelajar

CIBINONG, (PR).- Petugas kepolisian, Pemerintah Kecamatan Cibinong dan instansi lain di Kabupaten Bogor melakukan inspeksi mendadak, Rabu, 3 Januari 2018, ke beberapa sekolah yang kerap terlibat tawuran antar pelajar.

Rencana USBN SD Dibatalkan

JAKARTA, (PR).- Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) membatalkan rencana mengujikan delapan mata pelajaran pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD).