#KlipingPR Ke Mana Guru Indonesia? Tamatan SMP Sampai Mengajar SMA

Kliping PR 24 November 1981.*

24 November 1981 Kisah ini sudah dipotret Harian Umum Pikiran Rakyat 36 tahun lalu. Namun, faktanya kadang masih ditemui dewasa ini. Yaitu, kekurangan guru di daerah pelosok.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, guru di pelosok ini diberi istilah guru garis depan, yang mengajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Indonesia. Program Guru Garis Depan digalakkan pemerintah karena banyak guru yang menolak dikirim bertugas ke luar wilayah domisilinya.

Padahal daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sangat membutuhkan guru. Sementara di kota-kota besar jumlah pengajar sudah terlampau gemuk dan menumpuk.

Potret tersebut dilaporkan Pikiran Rakyat edisi saat itu dari Banda Aceh. Bahwa tamatan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Aceh Selatan harus mengajar di Sekolah Menengah Atas. Khususnya di wilayah Singkil, kekurangan guru amatlah nyata.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkil Djakfar mengatakan, banyak guru yang telah diangkat PNS menolak bertugas di sana. Terutama karena sulitnya akses dan transportasi.

Di samping itu, harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari dirasa terlalu tinggi. Sedangkan gaji guru baru yang diterima per bulannya sangat minim. Bahkan kadang cair dalam dua bulan sekali.

Para guru PNS, kata Djakfar, sering mengeluh terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. Guru-guru sampai memiliki pekerjaan sampingan untuk menutup kebutuhan rumah tangga.

Salah seorang guru tamatan SMP yang mengajar SMA yakni Muslih. Ia mengaku kepada Kantor Berita Antara, sebenarnya tidak mampu menguasai ilmu yang diajarkan untuk pelajar SMA. Mengingat SMA yang ada di sini kekurangan tenaga pengajar, maka ia bersedia membantu memenuhi jam pelajaran di sekolah ini.

“Terpaksa mengajar karena melihat anak-anak SMA di sini tiap hari jam 10.00 sudah pulang karena tidak ada guru,” katanya.

Minimal 10 tahun pengabdian

Dilansir dari situs pikiran-rakyat.com 12 September 2017, Calon PNS yang lulus program Guru Garis Depan harus mengabdi minimal 10 tahun di daerah penempatan pertama yang ditunjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kendati demikian, mereka diberikan keleluasaan jika ingin pulang untuk merayakan hari besar keagamaan seperti Idulfitri dan Natal.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuturkan, setelah lebih dari 10 tahun, mereka bisa mengajukan permintaan untuk pindah mengajar. 

Program ini tidak sepenuhnya diapresiasi masyarakat. Contohnya di daerah yang masuk garis depan, yakni Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

Mahasiswa Kabupaten Sintang menilai program Guru Garis Depan tidak berperikemanusiaan. Perwakilan aksi mahasiswa Sintang, Endi Dakosta di Sintang, Kamis, 12 Oktober 2017 mengatakan banyak sarjana di daerah pelosok tidak bisa ikut rekrutmen GGD. Dikatakan Endi, syarat rekrutmen GGD yang di antaranya mengikuti program pendidikan profesi guru, akreditasi kampus minimal B telah menjegal para sarjana asli daerah tersebut untuk mendapatkan kesempatan mengikuti GGD.

Masyarakat Peduli Perbatasan, Andreas Nikodemus mengatakan di daerah tersebut ada guru yang sudah mengabdi 12 tahun di perbatasan honorer dengan gaji Rp 400 ribu. Namun kemudian dihadirkan Guru Garis Depan sebanyak tiga orang, yang masing-masing gajinya Rp 8 juta.***

Baca Juga

#KlipingPR Rahasia Benyamin S

20 Desember 1975. Nama Benyamin S. dikenal sejak era 1960-an seiring lagu-lagu dan sejumlah filmnya yang kocak dan juga nyentrik.

Industri Didorong Dirikan Politeknik

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mendorong pihak industri untuk mendirikan dan mengelola politeknik secara mandiri.