7 dari 10 Siswa Pernah Alami Kekerasan di Sekolah

Ilustrasi kekerasan/YUSUF WIJANARKO/PR

JAKARTA, (PR).- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai tingkat kekerasan di dunia pendidikan semakin memprihatinkan. Pasalnya, dalam survey yang dilakukan KPAI, sebanyak 7 dari 10 siswa atau sekitar 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah, dengan 45% pelaku kekerasan merupakan guru dan petugas sekolah.

KPAI juga mendata, sekitar 40% siswa berusia 13-15 tahun pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya, 75% siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah. Adapun 22% siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan, dan 50% anak melaporkan mengalami perundungan (bullying) di sekolah.

“Berdasarkan kondisi tersebut, KPAI akan menyelenggarakan FGD (Focus Group Disscussion) bertema Kekerasan di Pendidikan dan kritisi terhadap Instruksi Gubenur DKI Jakarta Nomor 16/2015 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan,” ujar Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti, di kantor KPAI, Jakarta, Kamis, 23 November 2017.

Ia menuturkan, KPAI mendorong tindakan tegas kepada para pelaku kekerasan di sekolah agar ada efek jera dan dapat menjadi salah satu upaya memutus mata rantai kekerasan di pendidikan. Menurut dia, penanganan kekerasan di sekolah hingga saat ini belum efektif.

”Menangani kekerasan di pendidikan selama ini seperti memadamkan api, bukan ke akar masalahnya,” katanya.

Ia menuturkan, kemajuan teknologi seharusnya mampu memberi perlindungan lebih baik kepada siswa. Pasalnya, tindakan kekerasan akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa depan. 
Menurut dia, 70% perilaku anak meniru orang dewasa di sekitarnya. “Dimulai dari contoh tauladan orang-orang dewasa di sekolah untuk membudayakan karakter antikekerasan,” ucapnya.

Paradigma pendidikan

Pengurus Yayasan Sejiwa Dina Haryana menuturkan, kekerasan di sekolah tidak akan berhenti selama paradigma pendidikan belum berubah. Menurut dia, pandangan bahwa kekerasan sebagai bentuk upaya mendisiplinkan siswa merupakan hal yang salah.

“Akan sulit diatasi selama perlakuan sekolah yang tidak konsisten atas kekerasan yang dilakukan siswa kepada siswa lain. Pemahaman tentang definisi kekerasan yang tidak merata. Pemahaman tentang kebijakan-kebijakan yang ada tentang kekerasan di sekolah yang tidak merata. Kondisi di rumah yang tidak harmonis termasuk tekanan ekonomi,” kata Dina.

Menurut dia, faktor lain yang sangat berpengaruh sehingga kekerasan sulit memutus mata rantai kekerasan yakni anak kerap menyaksikan kekerasan melalui games yang dapat memicu anak melakukan kekerasan. “Juga kurang dipahaminya hak-hak anak oleh pihak-pihak yang terkait dengan anak,” ujarnya.

Pengurus Gerakan Nasional Anti Bullying (GENAB) Melanie Sadono Djamin menambahkan, perundungan akan terus terjadi jika pihak sekolah tak mampu menjalin kerja sama baik dengan berbagai pihak.

“Untuk memutus mata rantai kekerasan di sekolah, tidak bisa hanya dilakukan oleh sekolah sendiri, tetapi membutuhkan sinergi banyak pihak, mulai dari orang tua, guru, kepala sekolah, petugas sekolah lainnya, komite sekolah, dinas pendidikan setempat, dan masyarakat,” ujar Melanie.***

Baca Juga

USBN SD Hanya untuk 3 Mata Pelajaran

JAKARTA, (PR).- Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tiga mata pelajaran untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dirancang untuk merangsang murid berpikir kritis dan meningkatkan kompetensi guru dalam membuat soal yang memenuhi standar pendid

Ketua Umum PB PGRI Akan Setuju Jika USBN SD dan SMP Dihapus

JAKARTA, (PR).- Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menilai salah konteks jika pelaksaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk meningkatkan kompetensi guru. Unifah mengaku akan sepakat jika USBN SD dan SMP dihapuskan.

Ini 5 Elemen untuk Hadapi Revolusi Industri 4.0

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyiapkan 5 elemen yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Rapor Merah untuk Kemendikbud, Apa Alasannya?

JAKARTA, (PR).- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberi nilai merah terhadap kinerja dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepanjang 2017.