Jawa Barat Raih Anugerah Kihajar 2017

Menerima Penghargaan/DHITA SEFTIAWAN/PR
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi menerima piala Anugerah Kihajar 2017 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, di Graha Plasa Insan Berprestasi, Kantor Kemendikbud Senayan, Jakarta, Kamis, 16 November 2017. Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung meraih penghargaan tingkat Madya anugerah tersebut.*

JAKARTA, (PR).- Pemerintah provinsi Jawa Barat meraih penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (Kihajar) 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anugerah yang digelar sejak 2005 itu untuk mengapresiasi kepala daerah yang diangggap peduli dan komitmen terhadap pengembangan teknologi dan komunikasi (TIK) dalam membangun dunia pendidikan dan kebudayaan.

Bagi Jabar, penghargaan tersebut merupakan yang pertama kali. Jabar meraih penghargaan tingkat Madya, sedangkan Sulawesi Utara untuk tingkat pertama dan Jawa Tengah tingkat utama. Penghargaan diberikan langsung oleh Mendikbud Muhadjir Effendy di Plasa Insan Berprestasi, Kantor Kemendikbud Senayan, Jakarta, Kamis, 16 November 2017 malam.

Pemerintah kota Bandung juga meraih penghargaan tingkat Madya untuk kategori pemerintah kota/kabupaten. Anugerah Kihajar 2017 ini diberikan kepada 6 pemerintah provinsi dan 9 wali kota/bupati.

“Kepala daerah Jabar dinilai berprestasi dalam memajukan pendidikan, terutama kebijakan dalam mendukung pemanfaatan TIK. Seperti membuat aplikasi RKPD online dalam upaya membantu 20.000 ruang kelas baru se-Jabar di semua jenjang,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi kepada “PR” usai menerima piala.

Ia menjelaskan, aplikasi RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) online diterapkan sejak 2011. Menurut dia, RKPD online juga terbukti efektif, transparan dan akuntabel sehingga beragam program bantuan untuk pendidikan berjalan tepat sasaran.

Pemanfaatan TIK dalam membangun sistem pemerintahan mampu menekan kemungkinan penyimpangan aliran dana dan kecurangan saat proses lelang proyek.

“Ketika belanja barang, Jabar juga sudah menggunakan sistem LPSE. Sehingga belanja itu secara terbuka, transparan, siapa pun bisa menjadi rekanan. Ini prestasi yang pertama, atas prestasi gubernur dalam menerapkan dan memanfaatkan TIK. Ke depannya, kami akan memfasilitasi semua sekolah SMA/SMK dengan komputer. Sistem IT di setiap dinas juga diutamakan, diperkuar servernya. Dengan demikian masyarakat bisa mengakses secara online,” ujarnya.

Bandung Smart City

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana menuturkan, gagasan Bandung Smart City selaras dengan semangat dari Anugerah Kihajar. Hal tersebut yang akhirnya membawa Bandung turut meraih penghargaan.

“Fasilitas pembelajaran di sekolah di Bandung terus didorong pada berbasis TIK. Untuk UN tahun depan, kami juga menargetkan semua sekolah bisa menggelar UNBK,” katanya.

Mendikbud menuturkan, anugerah tersebut sebagai bentuk penilaian atas komitmen kepala daerah terhadap upaya membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Menurut dia, pemanfaatan TIK sangat penting bagi masa depan bangsa.

“Tanpa TIK, pendayagunaan pendidikan tidak akan optimal. Saya mengapresiasi yang tinggi kepada pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi atas segala upayanya dalam membuat kebijakan, mengembangkan, serta mengimplementasikan TIK,” ujar Muhadjir.

Kepala Pusat Teknologi dan Komunikasi Kemendikbud Gogot Suharwoto menjelaskan, proses penilaian Anugerah Kihajar dilakukan sejak Agustus 2017. Penganugerahan didahului dengan pendaftaran dan pelengkapan berkas oleh Dinas pendidikan provinsi, kabupaten atau kota. Proses kemudian berlanjut pada penilaian yang dilakukan pada bulan Oktober hingga awal November 2017. “Tim juri yang menilai terdiri dari praktisi TIK, akademisi, perwakilan media, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta internal Kemendikbud,” kata Gogot. 

Ia berharap, Anugerah Kihajar dapat menjadi tolok ukur perkembangan TIK untuk pendidikan di Indonesia. Gelaran Kihajar juga menjadi wadah tahunan bagi para pemangku kepentingan untuk dapat mempublikasikan karya, berbagi ide, saling menginspirasi, dan memperoleh informasi terkini.***

Baca Juga

USBN SD Hanya untuk 3 Mata Pelajaran

JAKARTA, (PR).- Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tiga mata pelajaran untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dirancang untuk merangsang murid berpikir kritis dan meningkatkan kompetensi guru dalam membuat soal yang memenuhi standar pendid

Redistribusi Guru Dimulai 2018

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan proses redistribusi jumlah guru akan dimulai pada awal tahun 2018.

Rapor Merah untuk Kemendikbud, Apa Alasannya?

JAKARTA, (PR).- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberi nilai merah terhadap kinerja dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepanjang 2017.

Ketua Umum PB PGRI Akan Setuju Jika USBN SD dan SMP Dihapus

JAKARTA, (PR).- Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menilai salah konteks jika pelaksaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk meningkatkan kompetensi guru. Unifah mengaku akan sepakat jika USBN SD dan SMP dihapuskan.