Akses Terhadap Pendidikan Tinggi Belum Penuhi Target

Ilustrasi Wisuda/SARNAPI/PR

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menargetkan, pada akhir 2017 akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi bisa mencapai 31,75 persen. Target tersebut lebih tinggi dari capaian 29,15 persen pada 2015 dan 31,61 persen pada 2016. Dalam jangka waktu dua tahun ke depan, Kemenristekdikti optimistis bisa meningkatkan akses pendidikan tinggi mencapai 32,55 persen.

Menristekdikti Mohamad Nasir menuturkan, akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi hingga triwulan III 2017 berada pada angka 28,14 persen, kurang 3,61 persen dari target. Menurut dia, untuk memenuhi target tersebut, Kemenristekdikti akan mengoptimalkan semua skema dan sumber daya seperti memastikan beragam beasiswa berjalan dengan baik.

Ia menjelaskan, dari target total sebanyak 475.180 paket beasiswa diploma dan sarjana pada 2017, hingga triwulan III ini sudah diserap sebanyak 405.587 paket. Jumlah tersebut meningkat ketimbang pada 2015 yang sebanyak 370.751 paket dan 2016 sebanyak 371.424 paket. “Target 2018 sebanyak 504.704 dan 2019 sebanyak 804.383. Tahun 2015-2017, rata-rata 74 persen beasiswa diberikan kepada mahasiswa kurang mampu dan afirmasi Papua dan 3T (terluar, terdepan, tertinggal),” ucap Nasir belum lama ini di Jakarta. 

Selain meningkatkan akses, Kemenristekdikti juga terus berupaya meningkatkan kualitas lulusan dan mutu pendidikan tinggi. Nasir menjelaskan, serapan tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi masih yang paling rendah jika dibandingkan dengan lulusan pendidikan menengah, terutama lulusan SMK. Untuk meningkatkan daya saing sarjana, Nasir mengeluarkan kebijakan sertifikasi kompetensi. “Targetnya ada 15.600 mahasiswa yang akan memperoleh sertifikasi kompetensi pada 2019,” katanya.

Ia menuturkan, jumlah mahasiswa yang memperoleh sertifikasi kompetensi terus meningkat dari tahun 2015 sampai triwulan III pada 2017. Pada 2015 terdapat 2.527 mahasiswa, 2016 terdapat 9.280 mahasiswa, dan triwulan III pada 2017 terdapat 12.333 mahasiswa. Menurut dia, pemerintah menargetkan 14.400 mahasiswa bersertifikasi kompetensi pada 2018.

Selain sertifikasi mahasiswa, Kemenristekdikti juga memaparkan jumlah dosen politeknik tersertifikasi mengalami peningkatan pada 2015 sebanyak 1.442 dosen, 2016 sebanyak 3.126 dosen, dan triwulan III pada 2017 sebanyak 3.836 dosen. Kemenristekditi mengargetkan 4.286 dosen pada 2018 dan 4.786 dosen pada 2019.

Relevansi

Nasir mengakui, relevansi antara mutu perguruan tinggi dan kebutuhan dunia industri masih rendah meskipun akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi terus meningkat. Hal tersebut tercermin dari rendahnya serapan tenaga kerja para lulusan perguruan tinggi yang hanya sebesar 17,5 persen. Persentase tersebut jauh lebih kecil ketimbang tenaga kerja lulusan SMK/SMA yang mencapai 82 persen, sedangkan lulusan SD mencapai 60 persen. 

Pemetaan serapan tenaga kerja tersebut hampir tak akan berubah setidaknya dalam kurun 5 tahun ke depan jika tak ada langkah cepat dan tepat dalam merevitalisasi pendidikan tingi. Pasalnya, relevansi lulusan perguruan tinggi terhadap kebutuhan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam upaya mengurangi sarjana menganggur. 

Nasir mengatakan, untuk menghadapi tantangan persaingan global, revitalisasi pendidikan tinggi vokasi akan menjadi solusi seperti yang diamanatkan Presiden Joko Widodo. Revitalisasi tersebut di antaranya dengan melibatkan praktisi industri untuk menjadi dosen. “Dengan melibatkan peran industri diharapkan lulusan politeknik kompeten dan industri dapat pasokan tenaga kerja terampil dan siap pakai," ujarnya.***

Baca Juga

Merger PTS akan Dipermudah

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan membentuk panitia khusus untuk mengawal percepatan proses penggabungan (merger) beberapa perguruan tinggi swasta (PTS).

Teknologi Telah Mengubah Sistem Perkuliahan

JAKARTA, (PR).- Tata kelola perguruan tinggi harus selaras dengan kemajuan teknologi. Hal ini agar dosen dan mahasiswa bisa beradaptasi dengan perubahan zaman.

Efisiensi Anggaran, Fakultas Keilmuan Serumpun Akan Digabungkan

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mewacanakan penggabungan fakultas yang dianggap memiliki latar keilmuan serumpun. Hal tersebut dilakukan untuk menghemat biaya operasional kampus.