Kemenristekdikti Diminta Jangan Gegabah Tutup Perguruan Tinggi Swasta

Ilustrasi/PR

JAKARTA, (PR).- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengingatkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk tidak bertindak gegabah dengan menutup banyak perguruan tinggi swasta. Kemenristekdikti harus memastikan bahwa mahasiswa, alumni, dosen, dan tenaga administrasi pada 25 PTS yang sudah terlanjur ditutup tidak dirugikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, penutupan PTS berpotensi menimbulkan kegaduhan di dunia pendidikan tinggi nasional. Menurut dia, penutupan tersebut sebagai bentuk dari kelalaian Kemenristekdikti dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan.

“Saya prihatin terjadinya penutupan itu, jumlah 25 bukan sedikit,” ucap Ferdiansyah kepada “PR” di Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2017.

Ia menuturkan, seharusnya Kemenristekdikti memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan, bukan menutup PTS yang bermasalah. Pasalnya, kehadiran PTS memberi banyak manfaat bagi masyarakat.
Terutama bagi calon mahasiswa yang gagal bersaing masuk ke perguruan tinggi negeri. Ia menilai, kurang tepat jika salah satu landasan dari penutupan itu hanya untuk mengurangi jumlah perguruan tinggi yang dianggap terlalu banyak.

“Sebenarnya, yang harus dicermati, apa penyebab utama penutupan? apa emang semata-mata kampusnya bermasalah atau mungkin kurangnya pembinaan dan pengawasan. Saat PTS itu ada masalah tidak cepat direspon. Prinsipnya, jangan merugikan rakyat, terutama civitas akademika kampus yang ditutup itu,” ujar politikus dari Fraksi Partai Golkar ini.

Ia menyatakan, Kemenristekditi sebaiknya menyiapkan solusi lain ketimbang terus menutup perguruan tinggi yang dianggap bermasalah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi nasional. Menurut dia, kehadiran perguruan tinggi di daerah menjadi solusi untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan.

Sebelumnya, Menristekdikti Mohamad Nasir menjelaskan penutupan 25 PTS tersebut untuk memastikan agar masyarakat mendapatkan tempat kuliah yang berkualitas. Semua PTS yang ditutup itu tidak memiliki sarana prasana menunjang, tata kelola keuangan yang buruk dan tak memiliki jumlah dosen minimal.

Menurut dia, masih ada 102 PTS lain yang dalam proses pembinaan yang tidak menutup kemungkinan berakhir dengan penutupan.***

Baca Juga

Teknologi Telah Mengubah Sistem Perkuliahan

JAKARTA, (PR).- Tata kelola perguruan tinggi harus selaras dengan kemajuan teknologi. Hal ini agar dosen dan mahasiswa bisa beradaptasi dengan perubahan zaman.

Efisiensi Anggaran, Fakultas Keilmuan Serumpun Akan Digabungkan

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mewacanakan penggabungan fakultas yang dianggap memiliki latar keilmuan serumpun. Hal tersebut dilakukan untuk menghemat biaya operasional kampus.