Pembangunan 100 Science Technology Park Sulit Tercapai

Berbincang/DHITA SEFTIAWAN/PR
DIRJEN Penguatan Inovasi Kemenristekdikti Jumain Appe (kanan) berbincang dengan salah satu ilmuwan dalam acara ITB-CEO Net & Technopreneurship Festival, di Aula Timur ITB, Bandung, Kamis, 12 Oktober 2017. Dalam forum tersebut, pemerintah, perguruan tinggi dan pihak industri sepakat untuk membangun Science Technology Park di berbagai daerah.*

BANDUNG, (PR).- Target ambisius membangun 100 Science Technology Park (STP) di seluruh Indonesia akan sulit direalisasikan selama pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak industri belum sinergis. Pasalnya, membangun sebuah STP membutuhkan biaya yang sangat besar, lahan yang luas dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu dengan jumlah tak sedikit. 

Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jumain Appe menuturkan, kebutuhan memiliki STP sangat penting agar Indonesia bisa bertahan dan bersaing dalam persaingan global. STP akan memberi kontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Menurut dia, negara yang memiliki STP akan bisa beradaptasi dengan kemajuan inovasi teknologi yang begitu cepat dan dinamis.

“Inovasi teknologi akan menjadi model bisnis masa depan. Contohnya, bisnis transportasi massal sekarang sudah memanfaatkan teknologi sederhana seperti ojek online. Bisnis yang mengandalkan inovasi teknologi akan terus berkembang di berbagai bidang,” ucap Jumain dalam forum ITB-CEO Net & Technopreneurship Festival, di Aula Timur ITB, Bandung, Kamis, 12 Oktober 2017.

Ia mengatakan, ada tiga model STP yang sukses dikembangkan di berbagai negara maju. Pertama, STP yang sepenuhnya dikelola pemerintah, mulai dari pendanaan hingga penyediaan lahan.

Kedua, STP yang diinisiasi pihak industri. Dalam STP jenis ini, pemerintah cukup mendukung dengan mempermudah regulasi, sedangkan para ilmuwan hanya melakukan penelitian yang dibutuhkan pihak industri dan hasil karyanya dipatenkan. Ketiga, STP yang dimotori perguruan tinggi.

“STP jenis ketiga ini, perguruan tinggi mengembangkan penelitian dan memiliki lahan, seperti di Swedia. Baru kemudian mengundang industri untuk menggunakan hasil inovasi teknologi dari para ilmuwannya. Pemerintah bisa membantu dengan memberikan insentif, misalnya bebas pajak. Model ketiga inilah yang paling mungkin dikembangkan di Indonesia,” katanya.

Kendati demikian, ucap Jumain, untuk mengimplementasikan model tersebut juga cukup sulit. Pasalnya, suasana politik di dalam negeri kerap tak kondusif setelah Indonesia menerapkan sistem desentralisasi pemerintahan. “Makanya perlu ada kolaborasi yang tidak parsial. Sekarang kan tidak ada konsep yang jelas, industri, pemerintah dan perguruan tinggi jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Pembangunan 100 STP merupakan program ambisius dari Presiden Joko Widodo. Pembangunan STP dianggap sebagai salah satu solusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. STP didesain untuk menjembatani antara kebutuhan industri dan hasil riset yang berdasarkan pada potensi sumber daya alam dan manusia di setiap daerah.***

Baca Juga

Kasus Dwi Hartanto Harus Jadi Pelajaran

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan memperketat proses seleksi ilmuwan diaspora yang diundang dalam program Visiting World Class Professor (VWCP).