Jauh Lebih Kecil dari Malaysia, Anggaran Riset Indonesia Harus Ditambah

Ilustrasi/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengusulkan penambahan dana riset menjadi sekitar Rp 40 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 2% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018. Pada tahun ini, dana riset yang disebarkan ke sejumlah kementerian/lembaga terkait sebesar Rp 23 triliun.

Menristekdikti Mohamad Nasir menuturkan, pengajuan tambahan dana tersebut sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek. Menurut dia, jumlah ideal untuk dana penelitian sekitar Rp 100 triliun.

“Harapanya usulan dalam RUU itu bisa disetujui. Dana riset sudah naik terus dari Rp 8 triliun jadi Rp 23 triliun, tahun depan mudah-mudahan naik lagi,” ujar  Mohamad Nasir di Jakarta, Senin 2 Oktober 2017. 

Nasir menjelaskan, dana riset yang dikelola tahun ini di seluruh lembaga pemerintahan hanya sebesar 0,23% dari Gross Domestic Product (GDP). Jika dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara, anggaran penelitian di Indonesia masih sangat kecil. Ia mencontohkan, anggaran riset yang digelontorkan pemerintah Malaysia pada 2017 sebesar 2,8%, lebih dari Rp 150 triliun.

Anggaran riset belum libatkan swasta

Ia mengatakan, pemerintah juga berusaha mencari dana tambahan dari sektor privat dan berbagai kerja sama dengan lembaga luar negeri. Menurut dia, budaya riset di negara lain sudah sangat didukung pihak swasta. Kemenristekdikti juga sedang menjajaki kerja sama dan merenegosiasi kesepakatan lama dengan sejumlah lembaga pendidikan tinggi luar negeri.

“Di Malaysia dan Singapura, kerja sama penelitian dengan industri yang alokasinya mencapai 80% dari pihak swasta dan 20% dari pemerintah. Sedangkan di Indonesia kondisi tersebut terbalik, mayoritas anggaran sebesar 80% lebih banyak dari pemerintah. Maka dari itu, menurut saya kerjasama dengan dunia industri ini harus dipikirkan ulang lagi bagaimana polanya," ujar mantan Rektor Universitas Diponegoro ini.

Ia menegaskan, besaran alokasi dana riset menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Pasalnya, besaran anggaran riset berkorelasi kuat dengan hasil penelitian yang bisa diserap dunia industri.

“Seperti di negara-negara maju lainnya, riset sangat diperhatikan pemerintahnya,” katanya.

Dengan mengedepankan penelitian, ucap Mohamad Nasir, akan lahir inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. “Seperti energi, harus mulai dipikirkan. Jangan hanya mengandalkan fosil, harus ada inovasi, misalnya dari nuklir. Kita harus bisa membuktikan energi nuklir yang aman dan efisien serta bermanfaat,” kata Nasir. 

Pengurus Asosiasi Dosen Indonesia, Armai Arief menambahkan, hasil riset belum banyak dimanfaatkan industri. “Akibat kurangnya pemanfaatan inovasi anak bangsa membuat Indonesia dibanjiri produk impor dengan teknologi negara lain. Padahal banyak dari teknologi (negara lain) serupa dengan hasil riset yang dikembangkan perguruan tinggi," kata Armai.

Menurut dia, regulasi dari pemerintah juga harus bisa menjembatani kebutuhan industri dan perguruan tinggi. Di antaranya, kebijakan paten untuk memberikan perlindungan kepada peneliti yang karyanya dimanfaatkan secara komersil. "Karya inovasi tersebut akan sangat bermanfaat bagi industri, agar produk yang dihasilkan tidak tertinggal dengan negara lain,” ujarnya.***

Baca Juga

84 Profesor Dunia Lakukan Riset Bersama Peneliti Nasional

JAKARTA, (PR). Sebanyak 84 profesor kelas dunia melakukan kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Indonesia melalui program Visiting World Class Professor (WCP) 2017.