Sekolah Satu Atap Kurangi Kesenjangan, Fokus di Daerah Tertinggal

Mendikbud Muhadjir Effendy/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Sekolah satu atap dan berasrama menjadi salah satu model yang akan dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah tertinggal. Langkah ini untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan. Model tersebut akan diterapkan di desa terpencil terutama yang berada di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).

Kemendikbud masih menghitung jumlah daerah yang membutuhkan sekolah satu atap. Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, pembangunan sekolah model tersebut akan dimulai di wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku. Menurut dia, sekolah satu atap dan berasrama akan menjadi solusi bagi siswa yang tinggal jauh dari pusat pendidikan.

“Fokusnya ke Papua, NTT dan Maluku dulu. Karena di sana masih ada siswa yang 2 bulan tidak sekolah karena terhalang musim gelombang. Dua bulan ketinggian gelombang bisa 4-6 meter sehingga tak mungkin ke sekolah. Harus ada kebijakan khusus, sekarang sedang kami rumuskan sekolah satu atap dan berasrama. Nggak mudah tapi akan kami lakukan,” ujar Muhadjir di Kantor Kemendikbud Senayan, Jakarta, Kamis, 14 September 2017.

Ia menyatakan, sekolah satu atap dan berasrama tidak menggunakan bangunan sekolah yang sudah ada. Pemerintah akan mendirikan bangunan baru dan dilengkapi fasilitas memadai. Gedung ini seperti gedung asrama untuk para siswa. Muhadjir menjelaskan, sekolah satu atap tahap pertama fokus kepada sekolah dasar.

“Jadi, unit bangunannya baru. Pak dirjen yang sudah tahu datanya. Anak SD yang mau dtarik ke asrama ini juga mesti kami pertimbangkan. Soalnya jumlahnya ada puluhan ribu. Tapi mereka anak bangsa dan satu orang pun bermakna. Mereka harus bisa melanjutkan sekolah hingga tamat SMA,” ujar mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Asrama untuk siswa SD

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menambahkan, mendirikan sekolah satu atap dan berasrama sudah dimulai sejak 2-3 tahun lalu. Namun, masih ditujukan bagi SMP dan SMA. Hamid menjelaskan, mengasramakan siswa SD sedang dalam pembahasan.

“Ada kampung yang terpencar dan anaknya diasramakan itu sudah berjalan. Kalau siswa SD nampaknya masih belum diasramakan. SMP ada beberapa yang kami bangun langsung dengan asramanya. Itu sekolah baru. Untuk mengatasi kesenjangan di daerah 3T kami juga menyiapkan tenaga guru dan kependidikannya,” kata Hamid.

Menambah jumlah sekolah satu atap dan berasrama juga untuk mendukung program Guru Garis Depan (GGD) yang digulirkan sejak 2016. Program tersebut diklaim mampu untuk mempercepat pemenuhan jumlah guru di daerah 3T. Hingga saat ini, Kemendikbud sudah mengirim sebanyak 6.296 guru ke berbagai daerah. “Targetnya mencapai 17.000 guru untuk mengajar di 15.000 desa terpencil,” ujarnya.

Hamid menegaskan, program GGD tahun depan tidak hanya merekrut guru baru. Program ini juga merekrut guru honorer dengan kualifikasi sarjana dan sudah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Lulusan program GGD akan berstatus calon pegawai negeri sipil dan harus mengabdi minimal 10 tahun di sekolah yang tersebar di daerah 3T. “Mereka tak otomatis jadi PNS karena kami akan menilai kinerja dan komitmennya selama bertugas,” ucapnya.***

Baca Juga

Penguatan Pendidikan Karakter Dimulai Semester Depan

JAKARTA, (PR).- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan implementasi program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) secara serentak akan dimulai pada semester genap tahun ajaran 2017-2018.

67 Bahasa Daerah Nyaris Punah

JAKARTA, (PR).- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuat kamus bahasa daerah yang terancam punah. Saat ini, sebanyak 67 bahasa daerah yang terancam punah sedang direvitalisasi.

Kasus Dwi Hartanto Harus Jadi Pelajaran

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan memperketat proses seleksi ilmuwan diaspora yang diundang dalam program Visiting World Class Professor (VWCP).