Kemendikbud akan Rekrut 17.000 Guru Garis Depan

Hari Guru Nasional/DOK Kemendikbud
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional, di halaman Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat 25 November 2016.*

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud akan merekrut 17.000 guru garis depan atau GGD untuk ditempatkan di 15.000 desa, daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Guru tersebut akan menyandang status calon pegawai negeri sipil (CPNS) setelah lulus program GGD. Program tersebut dicanangkan akan bergulir hingga tahun depan.

Tahun ini, Kemendikbud baru merekrut 6.296 guru hasil dari seleksi program GGD 2016. Pelaksana Tugas Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan, program GGD 2018 akan melibatkan guru honorer bergelar sarjana yang sudah mengabdi di sekolah-sekolah 3T.

Menurut dia, rencana merekrut 17.000 GGD itu sedang dibahas intensif dengan kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Badan Kepegawaian Negara. Hamid berharap, program GGD mendapat dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Pasalnya, gaji untuk para GGD berasal dari APBD masing-masing kabupaten.

“Sudah saya kerjakan datanya. Jadi daerah 3T yang katanya kekurangan guru, sebenarnya gurunya ada tapi non-PNS. Kami nanti akan lihat guru non-PNS mana yang memenuhi syarat (untuk direkrut jadi CPNS melalui program GGD). Artinya, (harus) S1 dan pendidikannya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Itu sudah kami petakan dan sudah ada beberapa daerahnya. Nah itu yang akan dikoordinasikan. Sehingga mereka yang di daerah sudah lama mengabdi punya kesempatan ikut,” ucap Hamid di Kantor Kemendikbud Senayan, Jakarta, Rabu, 13 September 2017.

Dia menjelaskan, guru honorer yang ikut program GGD juga harus lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Menurut dia, sebagian besar guru honorer di daerah 3T tak mengantongi sertifikat profesi alias belum lulus PPG. “Data dari Kemendes PDTT, sekitar 15.000 desa itu tersebar di 122 kabupaten. Untuk ikut seleksi GGD, mereka harus PPG dulu,” ujarnya.

Ia menyatakan, penempatan GGD juga bisa di luar daerah 3T. Pasalnya, beberapa desa di Pulau Jawa pun masih banyak yang berada jauh dari pusat pemerintah kabupaten. Kendati demikian, penempatan di daerah 3T jadi prioritas. “Makanya saya usul, minta secara tertulis ke Kemendes tolong kalau menetapkan daerah tertinggal itu basisnya desa. Karena di semua kabupaten itu ada 1-2 desa yang memang tepencil. Seperti wilayah Lebak, Wonosobo dan Baluran,” katanya.

Meningkatkan kualitas guru

Mendibud Muhadjir Effendy menuturkan, selain memenuhi jumlah guru, untuk mengikis kesenjangan kualitas pendidikan di daerah 3T juga harus diperhatikan. Itu sebabnya langkah itu dibarengi dengan pembangunan sarana dan prasarana. Menurut dia, dari dua opsi tersebut, pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas guru terlebih dahulu.

“Misalnya yang saya minta untuk diberi prioritas itu soal literasi. Terutama untuk tingkat pendidikan dasar. Saya imbau para pegiat lterasi untuk bersedia bergabung agar siswa yang berada di wilayah pinggiran segera sejajar dengan tingkat penguasaan literasi dengan teman daerah lain,” ujar Mendikbud.

Muhadjir mengatakan, kesenjangan pendidikan di wilayah 3T di antaranya dapat terlihat dari jumlah guru honorer yang lulus seleksi CPNS. “Kemarin Menkumham keluhkan kesenjangan pendidikan pada saat tes CPNS karena banyak sekali calon dari daerah yang tidak lulus itu memang betul. Itu memang jadi problem yang harus segera dibenahi,” katanya.***

Baca Juga

Jawa Barat Raih Anugerah Kihajar 2017

JAKARTA, (PR).- Pemerintah provinsi Jawa Barat meraih penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (Kihajar) 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KEPALA SMKN 1 Kota Bekasi I Made Supriatna menunjukkan mesin "Esemka" hasil rakitan anak didiknya. Mesin "Esemka" tersebut kemudian dikirim untuk dirakit menjadi "Kiat Esemka" yang saat ini tengah dipesan untuk diproduksi sebanyak 2.000 unit.*

Revitalisasi SMK Libatkan 3.574 Industri

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng sebanyak 3.574 industri untuk bekerja sama mempercepat proses revitalisasi