Redistribusi Guru Harus Tepat Sasaran

Ilustrasi/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meredistribusi guru di dalam satu zona. Hal tersebut dianggap penting untuk merangsang pertumbuhan kualitas pendidikan yang merata. Sebagian guru yang mengajar di sekolah unggulan akan bertukar tempat dengan beberapa guru di sekolah yang kurang berprestasi. 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarana Surapranata mengatakan, implementasi redistribusi guru akan dimulai tahun ini. Kendati demikian, pemerintah akan menjalin komunikasi terlebih dahulu dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi dan daerah. “Kalau bisa tahun ini, kenapa harus ditunda-tunda,” ujar Pranata di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017.

Ia menjelaskan, tata ulang penempatan guru sangat penting untuk menguatkan sistem PPDB yang pada tahun ini bebasis zonasi. Menurut dia, guru harus siap dipindahkan ke sekolah baru. “Tak perlu khawatir, dipindahnya juga masih dalam satu zona. Jadi tak ada alasan menolak karena jauh dari keluarga. Misalnya, tidak mungkin dari Tanjung Priok dipindah ke Kebayoran, karena beda zona,” katanya.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menyatakan, pemindahan tempat tugas merupakan salah satu konsekuensi dari profesi guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia menegaskan, untuk membangun pendidikan berkualitas, sistem zonasi PPDB saja tidak cukup. Pemerintah mencanangkan membina satu sekolah di setiap zona untuk dijadikan percontohan sekolah berkualitas.

“Harus ada intervensi lanjutan yang di antaranya pembenahan distribusi guru. PNS itu harus bersedia ditempatkan di mana saja. Kalau menolak dipindahkan, ya silakan resign (mengundurkan diri) saja. Lebih jelasnya lagi mengenai teknis redistribusi guru ini akan dibahas secara khusus melalui rapat koordinasi dengan kepala dinas yang akan digelar dalam waktu dekat,” ucap Hamid.

Ia menyatakan, ketimpangan kualitas sekolah tak lepas dari peran guru. Menurut dia, saat ini, guru berprestasi menumpuk di beberapa sekolah favorit. Kondisi tersebut tidak baik untuk perkembangan pendidikan nasional. Pasalnya, akan terjadi kastanisasi sekolah. “Jika proses pemerataan kualitas pendidikan seperti ini tidak akan mengurangi kualitas siswa dan proses pembelajaran di sekolah-sekolah unggulan. Jangan lupa, redistribusi dan zonasi ini positifnya kita akan mendapat sekolah-sekolah berkualitas baru,” ujarnya.

Tepat sasaran

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) Unifah Rosyidi menambahkan, guru selalu siap untuk mengabdi di mana saja. Kendati demikian, ucap dia, program redistribusi guru harus direncanakan dengan matang dan tepat sasaran.

Menurut dia, pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kompetensi guru. “Melalui pelatihan-pelatihan itu yang harus dilakukan, bukan tiba-tiba dengan dilakukan uji kompetensi,” kata Unifah.

Pada tahun ini, pemerintah mulai berusaha menghilangkan dikotomi antara sekolah unggulan dan nonunggulan. Niat serius tersebut ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17/2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Semangat dari permendikbud tersebut di antaranya untuk menggiring pandangan orang tua siswa agar percaya dengan kualitas semua sekolah, mulai dari SD hingga SMA sederajat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, zona sebagai landasan utama sekolah dalam merekrut calon siswa. Menurut dia, sistem zonasi secara perlahan dianggap bakal mampu mengikis ketimpangan mutu sekolah.***

Baca Juga

Kebijakan Guru Mengajar 40 Jam Seminggu Jalan Terus

JAKARTA, (PR).- Kendati kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan sedang dikaji ulang, pemerintah tetap akan mulai menerapkan kebijakan menambah jam mengajar guru dari 24 jam menjadi 40 jam dalam seminggu pada tahun ajaran 2017/2018.

Belajar 40 Jam Ternyata tak Sesuai UU Guru

JAKARTA, (PR).- Jumlah guru di Indonesia tidak ideal, tak seimbang dengan jumlah siswanya. Kondisi ini akan membuat kebijakan sekolah lima hari 40 jam dalam seminggu sulit diterapkan di daerah.

SUASANA kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas IV di SDN Margahayu I, Jln. Kopo Bihbul, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Senin (16/1). Anggaran untuk pendidikan dalam APBD 2012 Kabupaten Bandung dialokasikan sebesar Rp 75 miliar.*

2.806 Guru Terima SK CPNS

JAKARTA, (PR).- Sebanyak 2.806 guru menerima Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK-CPNS) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).