Dinilai Abaikan Kewajiban, Pemprov Jabar tak Anggarkan PPDB 2017

Perkenalan/DWI SETYADI/PR
PERKENALAN siswa baru di SMK Negeri 3 Baleendah, Kabupaten Bandung, Sabtu 15 Juli 2017.*

BANDUNG, (PR).- Langkah Pemprov Jabar yang tidak menganggarkan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berpotensi malaadministrasi. Pasalnya, PPDB merupakan kegiatan tahunan. Berdasarkan perintah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, SMA dan SMK dikelola oleh pemprov sehingga perlu diambil langkah antisipatif dalam penganggaran. 

Persoalan uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi juga seharusnya tidak dijadikan pembenaran. Soalnya, bila memang alih kelola batal, anggaran untuk kegiatan PPDB akan dikembalikan ke kas negara.

”Anggaran itu seharusnya sudah disusun pada 2016. Namun, jika tidak dianggarkan, kuat dugaan ada pengabaian kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh gubernur, sekretaris daerah, dan Kepala Disdik Jabar,” ujar Ketua Transparansi Indonesia Dedi Haryadi melalui telefon, Jumat, 14 Juli 2017.

Ia mengatakan, ketika dana sudah dianggarkan, kemudian ada hambatan sehingga PPDB tidak dikelola oleh pemprov, itu tidak akan jadi persoalan. Akan tetapi, kondisi sebaliknya yang terjadi, itu akan memberikan efek pada proses PPDB.  Dedi menuturkan, masyarakat bisa saja melaporkan pejabat terkait ke Ombudsman atau DPR. Pasalnya, pengabaian ini berpotensi menimbulkan korban.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat Haneda Sri Lastoto mengatakan hal yang senada. Menurut dia, PPDB terkait langsung dengan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara yang wajib mempersiapkan kegiatan PPDB. Haneda menyebutkan, berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juncto Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. 

”Yang bisa memutuskan itu kan eksekutif dan legislatif. Apakah sudah terpikirkan tentang jadwal pelaksanaan PPDB yang membutuhkan biaya besar di Jawa Barat? Mesti juga dilihat, adakah unsur kesengajaan dengan tidak disiapkannya anggaran. Saya kira benar, kalau suatu anggaran tidak tereksekusi, wajib dikembalikan ke negara,” ujarnya.

Karena ini sudah berjalan dan final, Haneda mengatakan, penyelenggara harus melihat pada korban langsung, yaitu calon siswa yang tidak mendapatkan haknya, yakni kursi di sekolah. Ia menyebutkan, paling tidak, pemerintah tidak bisa balik badan dengan kewajibannya karena ada jeda waktu yang cukup untuk mempersiapkan semua itu.

”Dalam jangka pendek, kewajiban utama Disdik harus memastikan tidak ada warganya/siswa yang tidak mendapat bangku sekolah. Semua wajib mendapatkan hak atas pendidikan. Silakan Disdik mencari solusi atas hal ini,” katanya.

Hak layanan dasar

Koordinator Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP) Harry Santoni mengaku tengah mendiskusikan upaya hukum untuk mengadukan pengabaian yang dilakukan Pemprov Jabar. Menurut dia, PPDB ini menyangkut hak layanan dasar bagi masyarakat. Seharusnya, pemerintahan mengutamakan pelayanan publik itu.

Langkah berikutnya yang akan ditempuh adalah menginventarisasi korban dari kisruh PPDB di Jawa Barat. Harry menyebutkan, nanti akan terlihat petanya dengan jelas. Ia berharap, ini kekacauan terakhir dan tidak perlu berulang.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas Disdik Jabar Dadang Rahman menyebutkan, tidak semua calon siswa yang berstatus rawan melanjutkan pendidikan (RMP) dapat ditampung di sekolah negeri. Meskipun demikian, Disdik telah menyiapkan bantuan berupa penyaluran mereka ke sekolah swasta.

”Untuk mendorong penerimaan RMP di sekolah swasta, kami telah berkoordinasi dengan para kepala sekolah swasta. Layanan itu gratis karena didukung oleh bantuan operasional sekolah (BOS) pusat dan BOS Pendidikan Menengah Universal (PMU),” ujar Dadang.*** 

Baca Juga

Nama Calon Siswa Mendadak Hilang di Situs PPDB

BANDUNG,(PR).- Memiliki nilai Ujian Nasional yang jauh di atas passing grade di sekolah tujuan memberikan keyakinan lebih besar akan lolos dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 tingkat SMA dan SMK.

70 Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) Ditolak Sekolah

BANDUNG, (PR).- Sedikitnya 70 siswa yang tergolong rawan melanjutkan pendidikan (RMP) asal Kota Bandung mendatangi Ombudsman Perwakilan Jawa Barat di Jalan Kebonwaru. Mereka mengadu karena tak diterima oleh SMAN dan SMKN.

Sekolah tak Boleh Menolak Siswa Berstatus RMP

JAKARTA, (PR).- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan, pihak sekolah dilarang menolak siswa dengan status rawan melanjutkan pendidikan (RMP) saat membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017.