Tunjangan Fungsional Guru Dipotong Rp 250.000 Diprotes PGRI

Ilustrasi/SYAHZANAN HAUNAN FATHARANI

JAKARTA, (PR).- Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) memprotes penghapusan tunjangan fungsional bagi tak kurang dari 100.000 guru yang belum lulus sertifikasi. Tunjangan sebesar Rp 250.000 per bulan itu dihapus karena pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 74/2008 tentang Guru menjadi PP nomor 19/2017.

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, setidaknya ada tiga pasal, yakni pasal 19, 20, 21 pada PP 74/2008 yang dihapus dalam PP 19/2017. Ketiga pasal tersebut membahas tentang Tunjangan Progfesi Guru (TPG), yang di dalamnya termasuk tunjangan fungsional. Menurut dia, ratusan ribu guru dalam jabatan yang belum tersertifikasi tersebut kini tak memiliki peluang untuk mendapatkan sertifikasi karena pemerintah telah menghentikan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

“Program PLPG dari pemerintah belum selesai mensertifikasi semua guru tapi sudah dihentikan. Apa itu salah guru? Saya kira tidak. Mari buka hati dengan jernih, jika pendidikan ingin maju, berikan kepercayaan dan penghormatan kepada guru. Kami prihatin karena syarat TPG jauh lebih rumit dibandingkan dengan syarat tunjangan kinerja pegawai negeri,” ujar Unifah, di Gedung Guru PGRI, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2017.

Ia mengatakan, penghapusan tunjangan fungsional semakin memperberat beban hidup guru yang di lain sisi selalu dituntut untuk meningkatkan kompetensi. Ia berharap, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa memperjuangkan hak-hak mendasar guru dan mengajukan perbaikan revisi PP nomor 19/2017 tentang Guru. “Mari duduk bersama dengan PGRI dan membahas lebih menyeluruh soal hak-hak guru. Mari cari solusi terbaiknya seperti apa,” katanya.

Tugas administratif guru

Selain penghapusan tunjangan fungsional, Unifah juga menilai selama ini guru terlalu dibebani oleh tugas administratif seperti mengikuti ujian untuk mendapatkan TPG. Menurut dia, program penguatan pendidikan karakter (PPK) yang digulirkan Kemendikbud akan berjalan lancar selama hak-hak guru tak ada yang terserabut. “PGRI terus berusaha membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru,” ucapnya.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengaku siap berdiskusi dengan PGRI untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Ia mengatakan, tak menutup kemungkinan PP 19/2017 kembali direvisi jika dalam implementasinya benar merugikan guru. Menurut dia, semangat dari revisi aturan tersebut juga untuk memperbaiki kinerja guru dan mewujudkan kualitas pendidikan yang merata.

“Prinsipnya, semua aturan itu dibuat untuk kebaikan, memperbaiki aturan lama yang kurang tepat menjadi lebih baik. Kalau implementasi dari aturan itu (PP 74/2008) ternyata tak mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional, berarti ada yang salah dalam aturannya, makanya ada revisi (jadi PP 19/2017),” ucap Muhadjir.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata menambahkan, dalam PP nomor 19/2017, syarat untuk mendapatkan TPG relatif lebih mudah. Pasalnya, aturan minimal mengajar tatap muka selama 24 jam tak lagi dijadikan patokan. “Kini guru yang menyiapkan silabus, menjadi pembina pramuka, ikut organisasi profesi guru, dihitung untuk mendapatkan TPG. Jadi revisi PP tersebut kini saya kira sudah memihak pada guru,” katanya.***

Baca Juga

Kebijakan Guru Mengajar 40 Jam Seminggu Jalan Terus

JAKARTA, (PR).- Kendati kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan sedang dikaji ulang, pemerintah tetap akan mulai menerapkan kebijakan menambah jam mengajar guru dari 24 jam menjadi 40 jam dalam seminggu pada tahun ajaran 2017/2018.

Redistribusi Guru Harus Tepat Sasaran

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meredistribusi guru di dalam satu zona. Hal tersebut dianggap penting untuk merangsang pertumbuhan kualitas pendidikan yang merata.

Belajar 40 Jam Ternyata tak Sesuai UU Guru

JAKARTA, (PR).- Jumlah guru di Indonesia tidak ideal, tak seimbang dengan jumlah siswanya. Kondisi ini akan membuat kebijakan sekolah lima hari 40 jam dalam seminggu sulit diterapkan di daerah.

SUASANA kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas IV di SDN Margahayu I, Jln. Kopo Bihbul, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Senin (16/1). Anggaran untuk pendidikan dalam APBD 2012 Kabupaten Bandung dialokasikan sebesar Rp 75 miliar.*

2.806 Guru Terima SK CPNS

JAKARTA, (PR).- Sebanyak 2.806 guru menerima Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK-CPNS) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).