Beri Dukungan Sekolah Lima Hari, MUI Beri Masukan untuk Mendikbud

Ilustrasi/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menerapkan sekolah lima hari dalam sepekan pada tahun ajaran 2017-2018. MUI juga memberikan masukan secara tertulis untuk menyempurnakan Permendikbud Nomor 23/207 tentang Hari Sekolah. Penyempurnaan itu di antaranya untuk menjamin peran madrasah diniyah dan pesantren agar tak terserabut dari dunia pendidikan nasional.

Ketua MUI Ma’ruf Amien menjelaskan, kebijakan tersebut tepat dan sesuai dengan keinginan MUI yang ingin membantu pemerintah dalam usaha menguatkan karakter bangsa. Kendati demikian, Permendikbud yang melandasi kebijakan tersebut perlu diperjelas, terutama terkait mekanisme pelaksanaan mata pelajaran pendidikan agama Islam.  

“Tadi kami sudah memberikan banyak masukan kepada Mendikbud. Yang kami tangkap kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap dan optional. Tadi memang pendidikan agama ini kan ada di dalam dan luar lingkungan sekolah. Di luar ekolah menurut penjelasan akan memanfaatkan pusat sumber belajar seperti madrasah diniyah. Cuma kami nanti mau memastikan bagaimana statusnya, gurunya, pemberdayaan dari madrasah diniyah yang selama ini kurang diberdayakan bagamana koordinasinya,” ucap Ma’ruf usai bertemu Mendikbud di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Rabu, 14 Juni 2017. 

Diterapkan bertahap

Sebelumnya Kemendikbud resmi mengeluarkan Peraturan Mendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah. Aturan tersebut menegaskan kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan resmi diterapkan pada tahun ajaran 2017-2018. Sekolah negeri dan swasta wajib menggelar kegiatan belajar mengajar 8 jam sehari atau 40 jam seminggu yang digelar Senin hingga Jumat.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap, tidak langsung di semua sekolah dasar dan menengah. Pasalnya, belum semua sekolah siap karena keterbatasan infrastruktur. Tahun ini ditargetkan ada 5.000 sekolah yang siap menggelar full day school. “Kebijakan ini untuk memperkuat pendidikan karakter,” ucapnya.

Muhadjir menjamin, peran madrasah diniyah dan pesantren tetap penting dan akan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut dia, belajar 8 jam sehari tidak harus selalu digelar di dalam kelas. “Ada program kokulikuler dan ekstrakulikuler. Siswa sesuai minat dan bakat dipersilakan belajar di luar kelas. Diatur dengan sefleksibel mungkin dan memanfaatkan sumber belajar yang ada. Itu yang dimaksud pak kyai optional tadi,” katanya.***

Baca Juga

Buruk, Koordinasi Sekolah Lima Hari

JAKARTA, (PR).- Buruknya koordinasi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah membuat kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan menjadi kisruh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi tentang Permendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah.

Sekolah Lima Hari Akan Diperkuat Peraturan Presiden

JAKARTA, (PR).- Kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan tak bisa diterapkan pada tahun ajaran 2017-2018 yang akan berlangsung Juli depan. Pasalnya, regulasi yang melandasi kebijakan tersebut, yakni Permendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah akan diganti dengan peraturan presiden.