Sikap Saling Menghargai Luntur, Praktik Kekerasan Makin Masif

Ilustrasi/DEDEN IMAN/PR
PELAJAR membubuhkan cap telapak tangan pada kain putih yang dibentangkan pada acara peringatan hari anak nasional dan puncak hari keluarga nasional tingkat kota Cimahi 2016 di komplek pemerintahan Kota Cimahi, Jalan Rd Demang Hardjakusumah, Senin, 8 Agustus 2016. Pembubuhan cap telapak tangan tersebut sebagai kampanye "Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak".

JAKARTA, (PR).- Beragam nilai kebangsaan dan budaya saling menghargai perbedaan yang mulai luntur membuat praktik kekerasan di sekolah semakin masif. Banyak guru yang kerap dikriminalisasi saat berusaha menerapkan kedisiplinan. Namun tak sedikit pula siswa yang menderita secara fisik akibat sistem pendidikan yang salah kaprah. Sekolah jangan sampai menjadi tempat yang mengerikan bagi siswa.

Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Doni Koesoema menuturkan, hal tersebut akan terus terjadi selama pemerintah belum mampu membangun pendidikan yang merata dan berkualitas. Menurut dia, dunia pendidikan nasional saat ini lebih mengarah kepada meningkatkan kualitas berpikir siswa.

“Padahal filsafat pendidikan kita seperti yang dicita-citakan Ki Hadjar Dewantara, fungsi sekolah itu ada empat dimensi, yakni pengolahan hidup, olah rasa, olah pikir, olah hati, dan olah raga. Empat hal ini harus segera dikembalikan dalam setiap kinerja pendidikan,” kata Doni dalam diskusi Refleksi Revolusi Mental di Pendidikan Dalam Penguatan Karakter Guru dan Siswa di Aula Kantor Walhi Jakarta, Senin, 1 Mei 2017.

Ia menegaskan, pendidikan karakter diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengikis praktik kekerasan di sekolah. Para guru dan tenaga kependidikan harus mampu membenamkan sikap saling menghargai kepada siswa. “Pendidikan karakter harus menjadi poros dan roh dalam mengelola pendidikan nasional. Untuk itu, perlu komitmen dan konsistensi pemerintah melalui regulasi yang mendukung peningkatan kualitas pemelajaran di kelas, pengembangan budaya sekolah sebagai komunitas moral pemelajar, dan membangun kolaborasi dengan masyarakat secara fair dan adil dalam peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya.

Anggota Dewan Pendidikan Itje Chodidjah menyatakan, setidaknya ada empat kompetensi dasar yang harus dimiliki guru dalam membangun kepribadian pada siswa. Di antaranya aspek kognisi (kemampuan berpikir rasional), afeksi (kemampuan mengelola emosi). Pengembangan kedua aspek tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang dibuat pemerintah dalam merekrut guru.

“Guru harus menjadi panutan dan itu sudah diatur dalam UU Guru Dosen. Komptensi itulah yang jika dikembangkan secara tepat akan memberikan kontribusi besar pada penguatan karakter siswa sebagai bagian dari revolusi mental. Tapi saat ini pengembangan kedua kompetensi tersebut masih lemah dan diperlukan pola pelatihan yang tepat karena berkaitan dengan keterampilan dan sikap bukan hanya pengetahuan,” ujarnya.

Pengurus SEGI Jakarta Hari Prasetyo menyatakan, kendala dan tantangan dalam implementasi pendidikan karakter dan kebhinekaan bukan hanya di lembaga pendidikan. Tetapi juga kondisi keluarga dan lingkungan anak. “Guru memerlukan pelatihan dan penguatan untuk dijadikan role model peserta didik. Tentunya juga dilakukan perbaikan dalam manajemen sekolah. Dari rumah pun, orang tua juga mendukung program sekolah untuk menjadi role model yang baik untuk anak-anaknya. Untuk itu perlu sinergi kerjasama dengan sekolah melalui kegiatan Parenting,” ucap Hari.

Sementara itu, dalam pidato upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pendidikan penguatan karakter akan menjadi program prioritas dan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2017/2018. Ia mengatakan, pemerintah juga akan mendorong pemerataan infrastruktur dan guru.

“Dalam tataran konseptual, sekarang sedang diupayakan agar karakter kembali menjadi fondasi dan ruh pendidikan nasional. Untuk itu pembentukan karakter harus dimulai dan menjadi prioritas pada jenjang pendidikan dasar. Kemudian untuk jenjang pendidikan lebih lanjut harus kondusif bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi dirinya semaksimal mungkin,” ucap Muhadjir.***

Baca Juga

ketua umum, PGRI, Plt

PGRI Menentang Kemendikbud Hentikan Program PLPG

JAKARTA, (PR).-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menentang rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud yang akan menghentikan program PLPG atau Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.

Biaya Kuliah PPG Rp 10 Juta per Semester

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menetapkan biaya kuliah program studi Pendidikan Profesi Guru sebesar Rp 10 juta per semester.

Mengajar Jadi 40 Jam Seminggu

JAKARTA, (PR).- Pemerintah akan mengubah beban jam kerja guru dari 24 menjadi 40 jam seminggu. Kebijakan tersebut akan diterapkan pada tahun ajaran 2017-2018.