Setelah Menunggu 35 Tahun, RUU Kebudayaan Disahkan DPR

Ilustrasi/PR

JAKARTA, (PR).- Setelah menunggu selama 35 tahun, Rancangan Undang-Undang Kebudayaan yang diajukan pemerintah sejak 1982 akhirnya disahkan DPR menjadi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Pengesahan dilakukan dalam rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pemajuan Kebudayaan, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta, Kamis, 27 April 2017 lalu. Pada rapat paripurna tersebut, DPR juga mengesahkan UU Sistem Perbukuan. Kedua UU tersebut akan mempermudah pemerintah dalam menerapkan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid menyambut baik pengesahan tersebut. Menurut dia, pembahasan RUU Pemajuan Kebudayaan berjalan alot sejak 2015 karena melibatkan berbagai pihak, terutama budayawan dan pebisnis. Kendati masuk dalam program legislasi nasional 2016, RUU yang intinya akan mengatur, mengembangkan dan memelihara nilai-nilai budaya nasioal ini tak kunjung rampung.

"Ada tiga materi utama dalam UU tersebut, yakni soal kelembagaan, pendanaan dan sanksi. Sekarang tinggal bagaimana mengimplementasikan perintah UU tersebut ke dalam aksi nyata yang tidak menunggu waktu lama. Ada pasal yang di antaranya menyebutkan, pengarusutamaan kebudayaan dalam pendidikan menjadi sangat penting untuk mendukung program pendidikan karakter yang akan diterapkan pada tahun ajaran baru,” ujar Hilmar di Kantor Kemendikbud Jakarta, Jumat, 28 April 2017.

Pembahasan RUU Pemajuan Kebudayaan juga melibatkan Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, dan Kementerian Hukum dan HAM. Kemendibud menjadi koordinator tim antarkementerian. UU Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan amanat UUD 1945, Pasal 32 Ayat 1. “UUD menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan dan memelihara kebudayaan. Ini yang dibahas, jangan sampai RUU Kebudayaan menghambat kebebasan tapi juga bisa mengatur kebebasan yang kebablasan,” ujarnya.

Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya menyampaikan, terdapat 9 manfaat yang diperoleh masyarakat dari pokok-pokok bahasan atau norma-norma saat RUU ini disahkan menjadi UU. Yakni, kebudayaan sebagai investasi bukan biaya, sistem pendataan kebudayaan terpadu, pokok pikiran kebudayaan daerah, strategi kebudayaan; rencana induk pemajuan kebudayaan, dana perwalian kebudayaan, pemanfaatan kebudayaan, penghargaan dan sanksi. UU Pemajuan Kebudayaan terdiri atas IX  Bab dan 61 pasal.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, kebudayaan tidak hanya pada tarian atau tradisi saja, tetapi juga nilai karakter luhur yang diwariskan turun-temurun hingga membentuk karakter bangsa kita. “Kebudayaan telah menjadi akar dari pendidikan kita, oleh karena itu, RUU Pemajuan Kebudayaan perlu menekankan pada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh,” katanya.

Mengenai UU Sistem Perbukuan, Muhadjir menegaskan, UU tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap budaya membaca. Menurut dia, penumbungkembangan budaya literasi masyarakat merupakan substansi utama yang ingin dicapai melalui UU Sistem Perbukuan.  “Perlu disadari bahwa bangsa yang memiliki budaya literasi yang baik merupakan salah satu ciri bangsa yang cerdas, dan masyarakat mampu memaknai dan memanfaatkan informasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup. Pemenuhan pemilikan budaya literasi ini antara lain dapat didorong dan dikembangkan melalui ketersediaan buku yang bermutu, murah atau terjangkau, dan merata,” ucapnya.

Mendikbud menegaskan, substansi buku bermutu, murah, dan merata yang diatur dalam beberapa pasal UU Sistem Perbukuan perlu diwujudkan melalui dukungan sistem tata kelola perbukuan yang sistematis, menyeluruh, dan terpadu. “Dalam kaitan ini peran pemerintah, para pelaku perbukuan dan masyarakat dalam menumbuh kembangkan ekosistem perbukuan yang baik bersama-sama sangat diharapkan,” katanya.***

Baca Juga

84 Profesor Dunia Lakukan Riset Bersama Peneliti Nasional

JAKARTA, (PR). Sebanyak 84 profesor kelas dunia melakukan kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Indonesia melalui program Visiting World Class Professor (WCP) 2017.

2.992 Guru Honorer Pantas Diangkat Jadi PNS

JAKARTA, (PR).- Sebanyak 2.992 guru honorer pantas untuk segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, mereka sudah berusia hampir 33 tahun, mengantongi sertifikat pendidikan dan ijasah sarjana.