Ribuan Guru Honorer Tuntut Kejelasan Status

Tuntut Kejelasan Status/ANI NUNUNG/PR
Puluhan tenaga honorer yang mewakili ribuan guru dan tenaga administrasi honorer di SD dan SMP Negeri sekota Cirebon, diterima Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno dan sejumlah anggota dewan, di ruang serba guna gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis, 20 April 2017. Mereka mendatangi gedung dewan untuk meminta bantuan wakil rakyat memfasilitasi tuntutan kejelasan status kepegawaian melalui SK Wali Kota. Selama ini, status kepegawaian mereka hanya diakui sekolah, berdasarkan SK Kepala Sekolah.***

CIREBON, (PR).- Ribuan guru dan tenaga administrasi honorer di SD dan SMP Negeri sekota Cirebon menuntut kejelasan status kepegawaiannya. Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian melalui SK Wali Kota. Selama ini, status kepegawaian mereka hanya diakui sekolah, berdasarkan SK Kepala Sekolah.

Tuntutan tersebut disampaikan puluhan tenaga honorer yang mewakili ribuan sejawatnya kepada Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno dan sejumlah anggota dewan, Kamis, 20 April 2017.

Mereka mendatangi gedung dewan untuk meminta bantuan wakil rakyat memfasilitasi tuntutan mereka kepada Pemkot Cirebon. Mereka diterima Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno dan sejumlah anggota dewan di ruang serba guna gedung DPRD Kota Cirebon.

Menurut salah seorang koordinator tenaga honorer, Kusmana, selama belasan tahun mengabdi menjadi honorer, mereka tidak memiliki SK honorer yang diakui Pemkot Cirebon. Mereka hanya memiliki SK yang ditandatangani kepala sekolah di sekolah setempat.

"Meski bekerja di lingkungan lembaga pemerintah daerah, namun keberadaan kami seperti tidak diakui pemda setempat," kata Kusmana.

Padahal sesuai ketentuan, katanya, Wali Kota Cirebon bisa saja mengangkat tenaga honorer untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan. Sejumlah aturan bisa dijadikan pijakan dan payung hukum.

"Di tengah moratorium penerimaan PNS, wali kota dapat mengambil tindakan diskresi dalam pemenuhan kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai ketentuan UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan," katanya.

Ketentuan lain yang juga bisa dijadikan acuan yakni UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Menurut Kusmana, saat ini ada sekitar 2.000 tenaga pendidik dan kependidikan honorer di SD dan SMP negeri di Kota Cirebon.

Diungkapkannya, selama ini dengan status honorer di SDN Kartini 4, dia hanya mendapat honor Rp 600 ribu per bulan. Honor sebesar itu, hanya sekitar sepertiga dari UMK Kota Cirebon yang ditetapkan sebesar Rp 1,741 juta.

"Saya masih mending, untuk penjaga sekolah malah honornya hanya Rp 300 ribu per bulan," katanya. Selain kejelasan status kepegawaian, mereka juga menuntut diprioritaskan untuk menjadi PNS, saat moratorium dicabut.***

Baca Juga

Kebijakan Guru Mengajar 40 Jam Seminggu Jalan Terus

JAKARTA, (PR).- Kendati kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan sedang dikaji ulang, pemerintah tetap akan mulai menerapkan kebijakan menambah jam mengajar guru dari 24 jam menjadi 40 jam dalam seminggu pada tahun ajaran 2017/2018.

Kabupaten Cirebon Darurat Kekerasan Seksual Anak

SUMBER, (PR).- Kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Cirebon ibarat fenomena gunung es. Antara fakta yang terjadi dengan yang dilaporkan ke polisi, ada kesenjangan data yang sangat jauh bedanya.

Belajar 40 Jam Ternyata tak Sesuai UU Guru

JAKARTA, (PR).- Jumlah guru di Indonesia tidak ideal, tak seimbang dengan jumlah siswanya. Kondisi ini akan membuat kebijakan sekolah lima hari 40 jam dalam seminggu sulit diterapkan di daerah.

Setiap Jam Terjadi Perceraian di Kabupaten Cirebon

SUMBER, (PR).- Angka perceraian di wilayah Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun 2017 saat ini, setiap jam bahkan terjadi kasus perceraian di wilayah Kabupaten Cirebon.