Ribuan Guru Honorer Tuntut Kejelasan Status

Tuntut Kejelasan Status/ANI NUNUNG/PR
Puluhan tenaga honorer yang mewakili ribuan guru dan tenaga administrasi honorer di SD dan SMP Negeri sekota Cirebon, diterima Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno dan sejumlah anggota dewan, di ruang serba guna gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis, 20 April 2017. Mereka mendatangi gedung dewan untuk meminta bantuan wakil rakyat memfasilitasi tuntutan kejelasan status kepegawaian melalui SK Wali Kota. Selama ini, status kepegawaian mereka hanya diakui sekolah, berdasarkan SK Kepala Sekolah.***

CIREBON, (PR).- Ribuan guru dan tenaga administrasi honorer di SD dan SMP Negeri sekota Cirebon menuntut kejelasan status kepegawaiannya. Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian melalui SK Wali Kota. Selama ini, status kepegawaian mereka hanya diakui sekolah, berdasarkan SK Kepala Sekolah.

Tuntutan tersebut disampaikan puluhan tenaga honorer yang mewakili ribuan sejawatnya kepada Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno dan sejumlah anggota dewan, Kamis, 20 April 2017.

Mereka mendatangi gedung dewan untuk meminta bantuan wakil rakyat memfasilitasi tuntutan mereka kepada Pemkot Cirebon. Mereka diterima Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno dan sejumlah anggota dewan di ruang serba guna gedung DPRD Kota Cirebon.

Menurut salah seorang koordinator tenaga honorer, Kusmana, selama belasan tahun mengabdi menjadi honorer, mereka tidak memiliki SK honorer yang diakui Pemkot Cirebon. Mereka hanya memiliki SK yang ditandatangani kepala sekolah di sekolah setempat.

"Meski bekerja di lingkungan lembaga pemerintah daerah, namun keberadaan kami seperti tidak diakui pemda setempat," kata Kusmana.

Padahal sesuai ketentuan, katanya, Wali Kota Cirebon bisa saja mengangkat tenaga honorer untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan. Sejumlah aturan bisa dijadikan pijakan dan payung hukum.

"Di tengah moratorium penerimaan PNS, wali kota dapat mengambil tindakan diskresi dalam pemenuhan kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai ketentuan UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan," katanya.

Ketentuan lain yang juga bisa dijadikan acuan yakni UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Menurut Kusmana, saat ini ada sekitar 2.000 tenaga pendidik dan kependidikan honorer di SD dan SMP negeri di Kota Cirebon.

Diungkapkannya, selama ini dengan status honorer di SDN Kartini 4, dia hanya mendapat honor Rp 600 ribu per bulan. Honor sebesar itu, hanya sekitar sepertiga dari UMK Kota Cirebon yang ditetapkan sebesar Rp 1,741 juta.

"Saya masih mending, untuk penjaga sekolah malah honornya hanya Rp 300 ribu per bulan," katanya. Selain kejelasan status kepegawaian, mereka juga menuntut diprioritaskan untuk menjadi PNS, saat moratorium dicabut.***

Baca Juga

Sikap Saling Menghargai Luntur, Praktik Kekerasan Makin Masif

JAKARTA, (PR).- Beragam nilai kebangsaan dan budaya saling menghargai perbedaan yang mulai luntur membuat praktik kekerasan di sekolah semakin masif. Banyak guru yang kerap dikriminalisasi saat berusaha menerapkan kedisiplinan.

Jumlah Guru Kelas Harus Ditambah

JAKARTA, (PR).- Kebutuhan jumlah guru kelas untuk Sekolah Dasar (SD) akan terus meningkat dalam kurun lima tahun ke depan.

SEORANG pekerja menyelesaikan pembuatan kursi dari nyaman rotan, di salah satu toko di Jln. Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (8/2). Penyerapan bahan baku rotan tahun ini diperkirakan mencapai 70.000 ton, meningkat 25 persen dibanding tahun lalu sebesar

HIMKI Deklarasikan 16 Mei Sebagai Hari Mebel Indonesia

SUMBER, (PR).- Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendeklarasikan Hari Mebel Indonesia. Deklarasi itu digelar di sentra industri rotan Desa Tegalwangi Kabupaten Cirebon, Selasa, 16 mei 2017.