Gaji Guru Terlambat, Pemprov Jabar Alokasikan Rp 286 Miliar

Ilustrasi/DOK PR

BANDUNG,(PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana Rp 286 miliar untuk menuntaskan persoalan keterlambatan gaji, tunjangan dan honor guru SMA/SMK baik PNS maupun honorer yang tertunda hingga 3 bulan, Januari-Maret.

"Ini pembayaran pertama dan akan dirapel Januari-maret. Angarannya cukup besar, Rp 286 miliar cair,"kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa ketika dihubungi wartawan, Kamis, 20 April 2017.

Dia menuturkan, keterlambatan pencairan TPP, gaji dan honor guru tersebut dikarenakan ada proses, khususnya untuk PNS. Sesuai dengan Permendagri yang baru, semula hibah ke kab/kota, sekarang menjadi anggaran di dinas.

"Sehingga anggaran di Dinas pendidikan breakdown ke balai, dari balai ke sekolah. Dan di sekolah tidak biasa, jadi proses adminitsrasinya menghambat proses pencairan. Tapi Alhamdulillah disdik dan keuangan kerja siang malam, hari ini cair," ujar Iwa.

Diakui dia, saat ini pencairan sudah berjalan karena administrasi sudah selesai, sehingga mulai hari ini bertahap cair, dan sudah transfer ke rekening penerima yang, ditransfer langsung ke rekening guru-guru terkait.

"Karena keterlambatan ini saya menerima beberapa utusan, dari guru honorer maupun guru PNS soal hal inii. Langsung malam itu juga memerintahkan kadisdik dan kepala Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar dana-dana tersebut cair. Dan hari ini secara bertahap akan cair, baik untuk tunjangan penghasilan guru negeri, untuk sertifikasi dan honor,"ucap Iwa.

Dengan adanya keterlambatan tersebut, Iwa mengakui memang tidak mudah mengimplementasikan aturan di era transisi seperti pada saat ini.

"Mohon maaf disdik kewalahan. Namun semua administrasi bisa tertangani. Dan langsung saya memantau di lapangan," kata dia.***

Baca Juga

Jawa Barat Raih Anugerah Kihajar 2017

JAKARTA, (PR).- Pemerintah provinsi Jawa Barat meraih penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (Kihajar) 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Oknum Guru Penganiaya Siswa Harus Dipidana?

JAKARTA, (PR).- Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan pelaku tindak kekerasan terhadap siswa harus dihukum pidana agar menimbulkan efek jera.

2.992 Guru Honorer Pantas Diangkat Jadi PNS

JAKARTA, (PR).- Sebanyak 2.992 guru honorer pantas untuk segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, mereka sudah berusia hampir 33 tahun, mengantongi sertifikat pendidikan dan ijasah sarjana.

PDIP Pastikan Kehadiran Susi Pudjiastuti di Bandung

BANDUNG,(PR).- Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat memastikan sembilan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang terjaring dalam pendaftaran PDIP dan juga radar DPP PDIP akan hadir dalam Silaturahmi dan Curah-Gagas Bakal Calon Gubenur dan Wa