USBN Untuk Menakar Integritas Guru

USBN/ADE BAYU INDRA/PR

JAKARTA, (PR).- Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2017 bukan hanya menjadi sarana untuk menilai kemampuan akademik siswa. Tetapi juga menakar integritas guru.

Pasalnya, naskah soal USBN sepenuhnya dibuat oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada sekolah untuk menggandakan soal.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad menegaskan, pelaksanaan USBN tahun ini pada dasarnya untuk menilai kejujuran guru. Bukan hanya sebagai alat penentu kelulusan siswa.

Menurut dia, pemerintah juga mengabulkan keinginan guru yang menuntut kewenangan penuh untuk memberikan penilaian kepada siswa.

“USBN kan ujian yang diselenggarakan sekolah, jadi kami hanya mengawasi. Jika masih ada terjadi kebocoran soal, itu berarti ada masalah dalam integritas guru. Kami akan mengevaluasi dan jika ada kecurangan, tentu akan ada sanksi. Dengan membocorkan soal itu artinya guru tak bisa memotret kamampuan anak didiknya dengan benar,” ujar Hamid di Gedung A Kantor Kemendikbud Senayan, Jakarta, Senin, 20 Maret 2017.

Hamid menyatakan, kejujuran guru menjadi sangat penting agar tak merugikan masa depan siswa. Ia menyatakan, pemerintah pusat pasti akan menelusuri dan menindaklanjuti setiap laporan negatif seperti dugaan kebocoran soal.***

Baca Juga

UCU mengajar sejarah pada mata pelajaran IPS, di kelas IX B, SMPN 44 Bandung, Jalan Cimanuk, Kota Bandung, Selasa, 29 Agustus 2017. Guru sejarah saat ini diharapkan untuk berperan bukan sebagai pendongeng.*

Mekanisme Pelatihan Guru Belum Sistematis

JAKARTA, (PR).- Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Isti Handayani meminta pemerintah memperbaiki mekanisme pelatihan guru.

Kemenristekdikti Cabut Moratorium Prodi Kedokteran

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mencabut moratorium pembukaan program studi kedokteran baru, yang sebelumnya berlaku sejak 14 Juni 2016 lalu.

Indonesia Kekurangan Doktor

JAKARTA, (PR).- Perguruan tinggi nasional masih kekurangan jumlah dosen bergelar doktor. Dari total sekitar 165.000 dosen yang tersebar di 4.500 kampus negeri dan swasta, jumlah doktor yang ada saat ini baru sekitar 16.000 orang.