Sekolah Dilarang Pungut Iuran untuk Penyelenggaraan USBN

Ilustrasi/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) jangan sampai membebani siswa. Kepala sekolah dan guru dilarang memungut iuran hanya untuk pengadaan komputer atau kegiatan akademik lain untuk menyambut USBN. Pasalnya, pemerintah tak mewajibkan semua sekolah untuk menyelenggarakan USBN berbasis komputer.

Kepala Pusat Penilaian dan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam menegaskan, sekolah yang tak memiliki komputer lebih baik mengikuti USBN dengan berbasis kertas pensil. "Kami tegaskan pelaksanaan UN gratis, baik UNKP maupun UNBK. Sekolah yang belum siap UNBK jangan memaksakan diri, apalagi sampai membeli komputer baru yang ujungnya memungut dari orang tua siswa," ujar Nizam di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 17 Maret 2017.

Ia menuturkan, sekolah yang tak memadai secara infrastruktur, diarahkan oleh dinas pendidikan setempat untuk menginduk ke sokolah lain yang siap. Kendati demikian, sekolah yang ditunjuk untuk meminjamkan fasilitasnya kepada sekolah lain juga dilarang memungut iuran. "Tentu menumpang di sekolah yang fasilitas komputernya sudah baik. Nanti bisa diatur jadwal pelaksanaan UNBK sesuai rayon masing-masing. Atau diperbolehkan juga meminjam laptop milik siswa untuk digunakan saat UNBK," katanya.

Khusus untuk siswa yang memakai komputer jinjing, sekolah harus memastikan tak terjadi kecurangan. Data komputer harus dibersihkan terlebih dahulu. "Mulai hari ini laptop pinjaman itu harus dikarantina. Disimpan di sekolah dan akan dicek oleh petugas. Saya berharap, guru bisa menjamin tak ada lagi bentuk kecurangan dengan cara apapun," ujarnya.

Jumlah peserta yang mengikuti UNKP sekitar 51%, sedangkan 49% lainnya UNBK. Pelaksanaan USBN tahun ini dipastikan berbeda dengan pelaksanaan ujian nasional tahun lalu, yakni mulai dari masa ujian hingga mata pelajaran yang diujikan. "Jika USBN tahun 2016 untuk tingkat SMA maupun SMK dilaksanakan dalam waktu 6 hari maka untuk saat ini di tahun 2017 akan dilaksanakan hanya 4 hari," katanya.

Ia menyatakan, pada tingkat SMA, siswa akan mengikuti UN tiga mata pelajaran wajib, yakni Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Namun, untuk mata pelajaran tambahan sesuai jurusan, siswa hanya wajib mengambil satu mapel saja. Untuk jurusan IPA, misalnya, siswa memilih satu mata pelajaran di antara Fisika, Kimia dan Biologi, sedangkan untuk jurusan IPS siswa memilih di antara mapel Ekonomi, Sosiologi dan Geografi.

Untuk jurusan Bahasa dan Budaya, siswa memilih satu mata pelajaran di antara Sastra Indonesia, Antropologi atau bahasa asing lainnya seperti Bahasa Arab, Jerman, Jepang dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut berbeda dengan tahun ajaran 2016 yang mewajibkan siswa SMA semua jurusan untuk mengikuti enam mapel UN.

"Perubahan kebijakan tersebut tak akan menjadi kendala, termasuk dalam mempersiapkan logistik soal. Pasalnya, UN SMA sebagian besar akan menggunakan komputer. Insya Allah tidak akan ada kendala berarti. Secara teknis, siswa akan diminta mendaftarkan mata pelajaran pillihannya melalui sekolah. Lalu sekolah yang mendaftarkan pilihan siswanya itu kepada dinas pendidikan setempat," katanya.
Mata pelajaran USBN akan dilengkapi dengan materi soal berupa uraian (esai). Model ujian tersebut yang secara garis besar membedakannya dengan ujian nasional tahun lalu. Selama ini, materi soal ujian nasional hanya berupa pilihan ganda dan untuk beberapa mata pelajaran saja.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy mengatakan, 75% materi soal USBN untuk SMA/SMK diserahkan kepada pemerintah provinsi, sedangkan untuk SD dan SMP kepada pemerintah kota/kabupaten. Pelibatan pemerintah daerah dalam membuat materi soal USBN itu berdasarkan pada semangat desentralisasi otonomi daerah. Kemendikbud berusaha mengimplementasikan visi Nawa Cita dari Presiden RI, Joko Widodo, yang pada intinya ingin mewujudkan pendidikan berkarakter yang bernafaskan muatan lokal. Sebanyak 25 persen materi soal dari pemerintah digunakan sebagai indikator standar nasional.

“Jadi ujian model baru ini harus tetap ada standar nasionalnya yang akan diawasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan Kemendikbud. Soal bentuk esai ini untuk menggali kemampuan siswa agar berlatih berpikir kritis. Selama ini kan dalam UN tidak ada esai. Soal sisipan dari pemerintah pusat tak akan berbeda-beda di setiap daerah. Wong namanya standar nasional, masa dibeda beda,” ujarnya.***

Baca Juga

Besok, 1,6 Juta Siswa SMA Ikuti UN

JAKARTA, (PR).- Sebanyak 1,6 juta siswa dari 9.652 SMA/MA sederajat mulai melaksanakan Ujian Nasional (UN) 2016/2017, Senin, 10 April 2017.

Guru Diduga Terlibat Kecurangan UN Terancam Dipecat

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memeriksa beberapa guru yang diduga kuat terlibat dalam kecurangan proses penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN) 2016/2017.

Soal Bocor, Pemerintah Harus Evaluasi USBN

JAKARTA, (PR).- Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) masih karut-marut. Selain terkesan dipaksakan, pemerintah pusat, daerah dan pihak sekolah juga terbukti tak mampu menjaga esensi dari sebuah ujian, yakni menumbuhkan sikap jujur.