Dana BOS MI Diharapkan Cair Maret

Sosialisasi Dana BOS/SARNAPI/PR
Seorang kepala Madrasah Ibtidaiyah sambil membawa anaknya mengikuti sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) di Gedung Ormas islam, Kamis, 16 Februari 2017.*

SOREANG,(PR).- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pemerintah pusat untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten Bandung sampai sekarang belum ada pencairan. Pihak Kemenag Kabupaten Bandung berharap agar pencairan BOS pusat bisa cair pada Maret mendatang.

"Namun semuanya tergantung dengan kesiapan para kepala MI dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban BOS periode sebelumnya maupun pengiriman data-data yang diperlukan," kata Kepala Kemenag Kabupaten Bandung, Dah Saefullah, dalam sosialisasi BOS dan Program Indonesia Pinar (PIP) di Gedung Ormas Soreang, Kamis, 16 Februari 2017.

Menurut Dah Saefullah, pihaknya takkan menghalangi atau menunda pencairan BOS meski untuk periode pertama dari Januari-Maret 2017 belum cair. "Rencananya pencairan BOS periode pertama akan dilaksanakan pada awal atau pertengahan Maret mendatang bekerja sama dengan Bank BNI. Semoga semuanya berjalan dengan lancar," ucapnya.

Dah Saefullah mewanti-wanti agar penggunaan BOS maupun bantuan siswa dalam bentuk PIP sesuai dengan ketentuan pemerintah. "Jangan sampai ada MI yang berurusan dengan aparat penegak hukum karena tidak menggunakan dana BOS dan PIP secara benar," ujarnya.

Sosialisasi BOS dan PIP diikuti ratusan kepala MI se-Kabupaten Bandung yang diberikan jajaran Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Bandung. "Sosialisasi ini sebagai awal pembekalan kepada para kepala MI agar mengelola BOS dan PIP dengan baik," katanya. ***

Baca Juga

Rp 14 Triliun untuk Rehabilitasi Bangunan SD Rusak

JAKARTA, (PR).- Pemerintah akan mengutamakan pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar di daerah pelosok. Strategi tersebut dianggap solutif untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang merata.

Sekolah tak Boleh Menolak Siswa Berstatus RMP

JAKARTA, (PR).- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan, pihak sekolah dilarang menolak siswa dengan status rawan melanjutkan pendidikan (RMP) saat membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017.

Daerah Masih Bebas Terapkan Aturan PPDB

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan aturan sendiri dalam menggelar seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017.

Dinilai Abaikan Kewajiban, Pemprov Jabar tak Anggarkan PPDB 2017

BANDUNG, (PR).- Langkah Pemprov Jabar yang tidak menganggarkan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berpotensi malaadministrasi. Pasalnya, PPDB merupakan kegiatan tahunan.