Wali Kota Dukung Orangtua Siswa Beli Bangku Sekolah

Kegiatan belajar/DOK. PR

BEKASI, (PR).- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mendukung kebijakan sejumlah kepala sekolah di Bekasi yang melakukan penarikan uang pembelian bangku dan meja belajar dari orangtua siswa selama prosedurnya dipenuhi.

"Walaupun alokasi dana pendidikan kami pada 2016 mencapai 28 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) namun itu belum mencukupi untuk pembelian mebel sekolah," katanya, Kamis 12 Januari 2017 seperti diberitakan Antara.

Menurut dia, Dinas Pendidikan setempat telah mengalokasikan dana Rp 60 miliar untuk kebutuhan belanja mebel pada 2016 namun belum seluruhnya berhasil terserap.

Kondisi itu mengakibatkan sejumlah sekolah yang masih mengalami kekurangan meja dan kursi belajar terpaksa memungut uang sumbangan dari sejumlah orangtua siswa.

Kondisi itu salah satunya terjadi di SMPN 34 Kota Bekasi yang memungut uang bangku sebesar Rp 140 ribu per siswa dan menimbulkan kekecewaan orantua siswa.

Rahmat menilai, selama prosedur penarikan uang bangku itu ditempuh secara utuh oleh kepala sekolah, kebijakan tersebut sah-sah saja dilakukan. Prosedur yang dimaksud di antaranya pembentukan tim diskusi komite sekolah serta meminta persetujuan dari Dinas Pendidikan.

"Proses yang benar adalah sekolah membuat tim diskusi komite sekolah dan memanggil orangtua siswa. Kalau hanya sepuluh atau 20 orangtua ada yang tidak setuju, itu bukan persoalan," katanya.

Selanjutnya, konsultasikan hasil keputusan tim diskusi itu kepada Kepala Dinas Pendidikan agar dibuat keputusan.

Rahmat juga menyebutkan, keuntungan dari pembelian mebel secara swadaya di antaranya adalah tidak terkena pajak serta kualitas material bangunan lebih terjamin karena diawasi langsung saat pengadaan.

Namun Rahmat mengingatkan agar kebijakan penarikan dana swadaya siswa itu tidak melibatkan orangtua dari kalangan masyarakat tidak mampu.

"Kalau siswa tidak mampu, jangan diwajibkan, lihat konsisi ekonominya. Kalau prosesnya betul, tidak akan salah, yang penting asetnya dicatat dalam neraca sekolah," katanya.***

Baca Juga

SMA Dilarang Pungut Biaya

CIKARANG, (PR).- Bupati Neneng Hasanah Yasin menegaskan, sekolah menengah atas/sederajat dilarang memungut biaya pada orang tua murid. Meski kini dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat, larangan itu tetap berlaku sesuai komitmen Kabupaten Bekasi di dunia pendidikan.

Kisah Nuryadi, Sopir Angkot yang Berjuang Tebus Ijazah Anaknya

NURYADI Kusumajaya (52) siang itu datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dengan gamang. Mengenakan batik namun bersandal jepit, warga RT 3, RW 13, Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar itu bermaksud meminta solusi.