Berantas Ijazah Palsu, Verifikasi Ijazah Lewat Daring

PETUGAS menunjukan ijasah dan akta perceraian palsu yang dibuat oleh tersangka FSI dan MBH di Mapolsek Cirebon Utara Barat, Selasa (23/4). FSI dan MBH sejauh ini sudah membuat puluhan ijasah, akta cerai, KTP dan KK palsu yag beredar sampai ke Jakarta dan
Ilustrasi Ijazah Palsu/HANDRIANSYAH/PR

JAKARTA, (PR).- Untuk memberangus praktik jual beli dan penomoran ijazah palsu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi membangun Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik (Sivil). Semua perguruan tinggi wajib mengikuti program penomoran ijazah nasional (PIN).

Cara tersebut dianggap bakal menjadi solusi ampuh untuk menyelesaikan permasalahan ijazah nasional.

Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, pemberlakukan Sivil juga memudahkan pemegang ijazah dan pihak industri. Pasalnya, ijazah tak perlu lagi dilegalisir saat akan dipakai untuk syarat melamar kerja. Pihak industri tinggal mengakses Sivil untuk mengetahui keabsahan sebuah ijazah.

"Jadi, ke depan tak perlu lagi ada legalisir ijazah. Misal industri ingin tahu lulusan yang akan diterimanya, cukup mengakses Sivil," kata Nasir, di Jakarta, Selasa, 10 Januari 2017.

Ia menyatakan, Sivil dapat mendeteksi lebih awal peredaran ijazah palsu. Dengan demikian, pihak Industri akan menerima lulusan yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan.

"Apalagi yang jual beli ijazah, kalau ketahuan, langsung kami tutup. Dan kami serahkan kepada penegak hukum," ujarnya.

Nasir menegaskan, praktik korupsi termasuk pembuatan ijazah palsu menjadi kendala utama bangsa Indonesia dalam upaya memajukan dunia pendidikan. Menurut dia, korupsi terjadi karena birokrasi yang kompleks dan urusan administrasi yang panjang berjenjang.
"Birokrasi dan urusan administrasi pasti bersentuhan dengan manusia, dan itu rawan penyimpangan. Makanya, penggunaan teknologi menjadi sangat penting untuk menekan praktik korupsi," ucapnya.

Selain ijazah, Kemenristekdikti juga mengembangkan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas proses akreditasi pada perguruan tinggi. Fasilitas yang diklaim bisa menekan biaya proses akreditasi hingga 20 persen itu akan dioperasikan pada Mei 2017.***

Baca Juga

Pemerintah Fokus Benahi Politeknik

CILACAP, (PR).- Sekitar 82 persen siswa lulusan SMK/SMA tercatat sebagai tenaga kerja nasional 2016. Sementara itu, jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi hanya sekitar 17,5 persen dan lulusan sekolah dasar mencapai 60 persen.

Riset Peternakan Bisa Percepat Kemandirian Pangan

JAKARTA, (PR).- Implementasi hasil riset dan teknologi pada sektor peternakan akan mempercepat kemandirian pangan nasional terutama untuk mewujudkan target swasembada daging.

PUI Jadi Tulang Punggung Riset Pemerintah

JAKARTA, (PR).- Pemerintah mendorong Pusat Unggulan Iptek (PUI) nasional untuk lebih banyak menghasilkan riset yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

unbk, kabupaten bandung barat, sman 1 lembang

Pemerintah Hapus UN Perbaikan

JAKARTA, (PR).- Pemerintah tidak akan menggelar Ujian Nasional Perbaikan (UNP) dalam penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2017.