Berantas Ijazah Palsu, Verifikasi Ijazah Lewat Daring

PETUGAS menunjukan ijasah dan akta perceraian palsu yang dibuat oleh tersangka FSI dan MBH di Mapolsek Cirebon Utara Barat, Selasa (23/4). FSI dan MBH sejauh ini sudah membuat puluhan ijasah, akta cerai, KTP dan KK palsu yag beredar sampai ke Jakarta dan
Ilustrasi Ijazah Palsu/HANDRIANSYAH/PR

JAKARTA, (PR).- Untuk memberangus praktik jual beli dan penomoran ijazah palsu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi membangun Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik (Sivil). Semua perguruan tinggi wajib mengikuti program penomoran ijazah nasional (PIN).

Cara tersebut dianggap bakal menjadi solusi ampuh untuk menyelesaikan permasalahan ijazah nasional.

Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, pemberlakukan Sivil juga memudahkan pemegang ijazah dan pihak industri. Pasalnya, ijazah tak perlu lagi dilegalisir saat akan dipakai untuk syarat melamar kerja. Pihak industri tinggal mengakses Sivil untuk mengetahui keabsahan sebuah ijazah.

"Jadi, ke depan tak perlu lagi ada legalisir ijazah. Misal industri ingin tahu lulusan yang akan diterimanya, cukup mengakses Sivil," kata Nasir, di Jakarta, Selasa, 10 Januari 2017.

Ia menyatakan, Sivil dapat mendeteksi lebih awal peredaran ijazah palsu. Dengan demikian, pihak Industri akan menerima lulusan yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan.

"Apalagi yang jual beli ijazah, kalau ketahuan, langsung kami tutup. Dan kami serahkan kepada penegak hukum," ujarnya.

Nasir menegaskan, praktik korupsi termasuk pembuatan ijazah palsu menjadi kendala utama bangsa Indonesia dalam upaya memajukan dunia pendidikan. Menurut dia, korupsi terjadi karena birokrasi yang kompleks dan urusan administrasi yang panjang berjenjang.
"Birokrasi dan urusan administrasi pasti bersentuhan dengan manusia, dan itu rawan penyimpangan. Makanya, penggunaan teknologi menjadi sangat penting untuk menekan praktik korupsi," ucapnya.

Selain ijazah, Kemenristekdikti juga mengembangkan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas proses akreditasi pada perguruan tinggi. Fasilitas yang diklaim bisa menekan biaya proses akreditasi hingga 20 persen itu akan dioperasikan pada Mei 2017.***

Baca Juga

Kuota SNMPTN 2017 Berkurang 10 Persen

JAKARTA, (PR).- Pemerintah menetapkan kuota Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2017 sebesar 30% dari total daya tampung pada setiap program studi. Jumlah tersebut berkurang 10% ketimbang kuota tahun lalu.

15.000 Guru SMK tengah Disiapkan Kemendikbud 

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang melatih 15.000 guru adaptif untuk mengurangi kekurangan sebanyak 91.000 guru sekolah menengah kejuruan (SMK).