Ridwan Kamil Dinilai Terlalu Ikut Campur Urusan Teknis PPDB

BANDUNG,(PRLM).- DPRD Provinsi Jawa Barat ikut angkat bicara terkait carut marutnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandung. DPRD Provinsi Jawa Barat bahkan menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab.

"Dinas Pendidikan terkesan terkooptasi oleh hegemoni walikota yang ikut campur urusan teknis PPDB, hal-hal teknis semestinya diserahkan kepada Disdik dan Kepala Sekolah, Walikota kebijakan besarnya, bukan sebaliknya semuanya bertumpu di walikota. Tidak elok Balaikota didemo orang tua siswa," kata Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar Sunatra, di Bandung, Kamis (9/7/2015).

Sunatra menelaskan, semrawutnya PPDB di Kota Bandung diakibatkan oleh kebijakan walikota tentang SKTM yang membuat semakin carut marut penyelenggaraan pendidikan. Hal ini perlu dievaluasi secara total termasuk mengevaluasi kinerja kadisdik.

"Untuk penerimaan murid baru saja sudah tidak beres, apalagi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan yang tidak bisa, atau terlalu lemah dalam mengelola PPDB ini," ujarnya.

Sebetulnya, menurut Sunatra, persoalan SKTM yang membuat kisruh PPDB ini tidak perlu terjadi kalau Pemkot Bandung konsisten dengan peraturan yang dibuatnya sendiri. SKTM itu hanya alat untuk menjaring anak dari keluarga miskin agar bisa diterima di sekolah milik pemerintah yang porsinya 20%.

"Ingat beda antara keluarga miskin dan keluarga tidak mampu, ukurannya sangat beda. Keluarga miskin sifatnya objektif, misalnya tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan tetap, sedang keluarga tidak mampu sifatnya subjektif, punya pekerjaan, punya penghasilan dan lain-lain," ungkapnya.

Seharusnya, kata dia, bukan SKTM yang dikeluarkan, tapi surat keterangan keluarga miskin ( SKKM ). Kalau SKKM yang dikeluarkan, Sunatra yakin tidak akan membludak seperti SKTM sekarang. "Karena akan malu atau merasa gengsi orang mampu minta surat keterangan miskin," ucapnya.

Menurut Sunatra, tidak tepat kalau ada pengusutan SKTM oleh kepolisian. Karena yang dikenakan pasal pidana adalah dugaan pemalsuan keterangan. Sementara SKTM itu keluar dari RT/RW karena tidak jelasnya kriteria.

"Seharusnya sebelum SKTM dibuat, Walikota mengeluarkan kriteria yang jelas dan objektif dengan ukuran yang bisa dipertanggung jawabkan. Idealnya dua bulan sebelum PPDB dimulai kriteria itu sudah ada yg bisa dipedomani oleh RT/RW," katanya.

Yang seharusnya diusut, menurut Sunatra, adalah sang pengambil kebijakan yang telah membuat masyarakat resah dan menjadikan PPDB kisruh. Bukan orang yang minta SKTM atau yang mengeluarkan SKTM.

"Tidak adil kalau dikenakan kepada para Ketua RT/RW dan Lurah yang menandatangani SKTM. Oleh karenanya kami meminta kepada jajaran kepolisian untuk tidak melanjutkan pengusutan SKTM ini, karena mereka ini korban kebijakan," ujarnya. (Nuryani/A-89)***

Baca Juga

Ayo Siapkan Tas Siaga!

PERTENGAHAN Desember 2017, sebagian pulau di Indonesia mengalami gempa bumi akibat pergeseran lempeng. Salah satu yang cukup besar adalah gempa dengan besaran 6,9 SR dengan pusat gempa di laut selatan Tasikmalaya, Jawa Barat.

Delegasi Unpad Akan hadiri Konferensi Simulasi Sidang PBB di Boston

BANDUNG, (PR).- Tim delegasi dari Universitas Padjadjaran akan berangkat ke Harvard University di Boston, Amerika Serikat, untuk mengikuti simulasi sidang Perserikatan Bangsa-bangsa atau biasa disebut Harvard National Model United Nations

Pendaftaran SPAN Dibuka 1 Maret 2018

JAKARTA, (PR).- Sebanyak 57 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) siap menerima calon mahasiswa baru tahun ajaran baru 2018 melalui Seleksi Prestasi Akademik Nasional-Ujian Masuk (SPAN-UM).