Dunia Tanpa Pemimpin

 Yuddy Chrisnandi

Duta Besar RI untuk Ukraina, Armenia, dan Georgia,  Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional

INDONESIA sudah terpilih kembali menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB,untuk periode 2019-2020, dengan dukungan 144 suara dari 190 negara yang memberikan suaranya pada Juni 2018 lalu di Newyork. Jika dicermati, dukungan dunia terhadap keanggotaan Indonesia sesungguhnya merefleksikan harapan dunia agar Indonesia berperan mengambil langkah  nyata membela kepentingan kemanusian yang universal, menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pertanyaannya, mengapa Indonesia mendapatkan dukungan demikian besar? Apakah karena keberhasilan Diplomasi para kepala perwakilannya di seluruh dunia atau memang secara strategis begitu diperhitungkan?

Ancaman nyata

Patut dicermati, di balik optimisme tahun 2018, terdapat ancaman yang nyata. Realitas pemulihan ekonomi global tidak sekuat yang diperkirakan banyak kalangan. Ada juga risiko geopolitik di berbagai penjuru. Seperti ancaman ketegangan di semenanjung Korea, konflik di Timur Tengah hingga pengakuan Yerusalem Timur sebagai ibukota Israel oleh AS. Lainnya seperti potensi perang di Laut Tiongkok Selatan, tragedi Rohingya, perselisihan antara Ukraina dan Rusia di perbatasan kedua negara serta konflik di berbagai wilayah dunia. Setiap saat masalah-masalah tersebut dapat meledak ke skala lebih luas.

Dalam menatap masa depan, kata orang bijak ada baiknya kembali sejenak menoleh ke belakang. Sejarah umat manusia hampir sepenuhnya dihiasi peperangan. Mungkin itu sebabnya ilmuwan Albert Einstein di tahun 1932 bertanya kepada ahli psikoanalisis Sigmund Freud, mengapa terjadi peperangan? Suratnya yang terkenal itu kemudian diabadikan dalam tulisan Why War? Tulisan tersebut melukiskan perang sebagai penderitaan. Merujuk kembali ke pertanyaan tadi, jawaban Freud, sungguh mengejutkan, perang sebenarnya disebabkan oleh negara, atau apa yang disebut negara atau bangsa. Kata negara mempunyai kekuatan alam bawah sadar (subconscious mind). Negara dapat membentuk tentara dan mengirimkan tentara untuk berperang. Suatu negara modern bahkan mampu secara psikologis mengajak masyarakat agar mencintai negara dan mematuhi segala bentuk hukumnya. Dialog kedua tokoh tersebut ternyata tidak serta merta menghentikan atau mengurangi peperangan. Bahkan teori relativitas Einstein justru menjadi cikal terciptanya bom atom, yang mampu memusnahkan umat manusia dalam detik. Kengerian bom atom kemudian terlihat di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945. 

Sejak usainya Perang Dunia ke-2 kemudian didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seluruh dunia berharap, PBB dapat membantu menyelesaikan berbagai konflik dunia. Namun perlu diingat, Presiden AS (1933 -1945) yang juga dianggap sebagai pendiri PBB, Franklin D. Roosevelt, mengingatkan bahwa stabilitas dunia setelah perang dunia ke-2 bukan hanya karena PBB, tetapi karena negara yang dianggap paling kuat bekerja sama menciptakan stabilitas tersebut.

Bisa jadi karena alasan tersebut, 5 negara yang dianggap terkuat pasca perang Dunia ke-2 yaitu AS, Rusia, Perancis, Tiongkok dan Inggris dianggap sebagai “pemimpin” dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Kemudian mereka diberi hak khusus menjadi anggota tetap DK PBB. Sementara negara lain dipilih oleh Majelis Umum untuk masa berlaku 2 tahun. Dengan sistem seperti ini, diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik. Bahkan, agar perannya lebih kokoh kelima negara tersebut diberikan hak veto sementara yang lain tidak.

Lebih jauh, Artikel 24 Piagam PBB, menyebut DK PBB mempunyai tanggung jawab utama memajukan perdamaian dan keamanan dunia.

Baru-baru ini Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk periode 2019-2020. Kemenangan ini diperoleh Indonesia setelah memenangkan pemungutan suara diadakan Majelis Umum PBB. Dalam proses pemilihan tertutup, Indonesia memperoleh 144 suara dari jumlah keseluruhan 190 anggota PBB yang hadir. Indonesia mengalahkan Maladewa yang memperoleh 46 suara, untuk mewakili kawasan Asia dan Pasifik di DK-PBB, menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya berakhir pada Desember 2018. Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga terpilih menjadi anggota DK PBB periode 2019-2020 adalah: Jerman dan Belgia (mewakili kelompok Eropa Barat); Republik Dominika (Amerika Latin dan Karibia); dan Afrika Selatan (Afrika). Kelimanya akan bergabung dengan 5 negara anggota tetap DK PBB (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina dan Rusia) serta 5 negara anggota tidak tetap lainnya (Pantai Gading, Guinea Ekuatorial, Kuwait, Peru dan Polandia)

 
Tak lagi sama

Perubahan lanskap geopolitik saat ini tentu berbeda dengan tahun 1945 saat PBB didirikan. Perang Dingin antara blok AS melawan blok Soviet telah berakhir tahun 1989.  Perkembangan teknologi dengan kecepatan luar biasa menjadikan pola hidup manusia tidak lagi sama dengan sebelumnya. Tren ini membawa ke arah peningkatan perdagangan dan komunikasi antarbangsa dan negara. Juga terjadi peningkatan akses teknologi, media, pendidikan, kesehatan, barang konsumsi yang meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran di banyak tempat. Dengan teknologi, informasi, jasa dan produk kini dapat mudah didapat.

Saat ini, seseorang mudah berkomunikasi, berbicara dan tatap muka dengan lainnya setiap saat dan waktu melintasi batas negara dan benua. Perubahan berdampak bukan hanya kepada negara bahkan orang perorangan. Banyak institusi segera menyesuaikan total. Semua perusahaan mengarah kepada system online, merevolusi sistem distribusi menjadi zero distribution channel atau penjualan produsen langsung ke pengguna (end user). Institusi keuangan dan perbankan hingga transportasi semua berbasis informasi teknologi. Semuanya telah mengubah banyak profesi pekerjaan. Siapa yang terlambat berubah maka akan tertinggal.

Seiring tren tersebut, konflik global masih mendominasi geopolitik dunia. Permasalahan kemiskinan yang akut di banyak negara, kehancuran ekosistem dan lingkungan hidup, semakin terbatasnya sumber daya alam, ledakan penduduk dunia, perdagangan manusia (human trafficking), peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang hingga penjualan senjata gelap. Semuanya belum terpecahkan, bahkan berpotensi meluas. Lalu orang bertanya, siapa pemimpin dunia nyata saat ini? Apakah masih mereka yang duduk sebagai Anggota Tetap DK PBB tersebut? Jika tidak, lalu apa format institusi global yang mencerminkan keterwakilan kekuatan dunia yang sebenarnya?

Pertanyaan makin mengemuka karena kemudian muncul kekuatan negara baru (emerging power) baik dari segi kekuatan ekonomi atau geografi di berbagai benua seperti di Afrika, Eropa Timur, Asia Tenggara dan Amerika Latin. The emerging power tersebut belum terwakili sebagai Anggota Tetap PBB. Hal ini menguatkan keinginan reformasi mendasar di tubuh PBB.  Belum lagi fakta perlombaan senjata (arms transferred) oleh kelima anggota tetap DK PBB. Ditambah masalah pendanaan organisasi hingga anggapan manipulasi penggunaan hak veto. Seluruhnya menjadi dasar perlunya perubahan kepemimpinan dunia dengan format yang lebih tepat.

Indonesia negara terbesar di Asia Tenggara dianggap mampu bertransformasi menjadi negara demokrasi. Dikenal sebagai negara dengan kepercayaan rakyat terbesar terhadap pemerintahnya (OECD, Government at a Glance 2017, 13/7/17). Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia dalam DK PBB menjawab harapan dunia agar lebih berperan dalam perdamaian dan keamanan dunia. Jika program pemberantasan korupsi, reformasi di bidang penegakan hukum, reformasi birokrasi, pemerataan ekonomi serta peningkatan kualitas dan pendidikan sumber daya manusia berjalan baik, bukan hal yang mustahil Indonesia memimpin transformasi badan dunia tersebut. Bahkan kemungkinan besar dapat mengisi kekosongan kepemimpinan global secara permanen seperti yang diharapkan banyak pihak. Mungkin itulah Harapan Dunia, kenapa mereka begitu  antusias mendukung kita menjadi “Wasit” Perdamaian Dunia. Mari kita bantu untuk membuktikan dan mewujudkannya***