Mahar Politik

Asep Salahudin

Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Barat

TENTU saja siapa pun memiliki hak konstitusional untuk menjadi bupati, gubernur  bahkan presiden. Tersebutlah pasangan Tubagus -Anton, Dedi-Dedi, Ridwan-Uu, dan Sudrajat-Syaekhu. Orang Jawa Barat pintar sekali bikin plesetan. Masing-masing calon itu secara berurutan disingkat menjadi Tuan Dede Rindu Susu. Pikir saya bagus juga politik “dipermainkan” agar tidak terlampau serius. Toh pada akhirnya siapa pun yang terpilih, Jawa Barat akan tetap berjalan sesuai takdirnya. Apalagi ada sebuah adagium bahwa semakin bagus janji politik itu ditawarkan, kian kuat janji-janji itu untuk dipunggungi di kemudian hari.

Di musim pilkada langsung, popularitas dan elektabilitas menjadi modal utama, di samping finansial. Bahkan mungkin hal finansial ini yang paling dominan seperti hari ini ramai dipercakapkan dalam ungkapan “mahar”. Semula “mahar” itu istilah teknis fikih berkaitan dengan urusan kawin mawin (munakahat), sekarang ternyata bertemali dengan dunia politik. Atau mungkin, seperti dalam obrolan ringan dengan Hawe Setiawan, politik itu berkaitan dengan “pelaminan”. Terpaksa saya harus sepakat. Toh ada banyak contoh juga yang meneguhkan kesimpulan itu. Calon wakil gubernur Jawa Timur mengurungkan niatnya gara-gara urusan paha perempuan. Tempo hari Bupati Garut juga diberhentikan  gara-gara kawin siri yang lagi-lagi interaksi simboliknya lekat dengan “pelaminan”.

Karena tidak ada makan siang gratis, ajakan partai itu jangan dibaca secara  lugu. Tidak ada dukungan cuma-cuma. Partai politik hitungannya bukan sebatas kursi kekuasaan tapi juga investasi meraup suara saat pemilihan umum. Dalam demokrasi elektoral, mesin politik itu membutuhkan biaya sangat besar maka biasanya salah satu pundinya adalah  meminta mahar dan  setelah itu menyimpan “kadernya” di kursi kekuasaan.

“Lovers dan haters”

Di luar mahar, halaman muka politik erat hubungannya dengan saling merisak. Seorang yang semula dipuja sedemikian rupa karena gerakan moralnya, ketika masuk lingkaran kekuasaan maka dia tidak bisa menghindari hukum besi kekuasaan. Akan dipuja lovers dan atau dicaci maki gerombolan  haters. Siapa pun penguasa itu dan dari mana pun datangnya. Karena biasanya yang menang akan mabuk kekuasaan, yang kalah tidak pernah berhenti mencari kesalahan lawan kalau perlu dengan memfitnahnya. Apalagi di era ketika media sosial menjadi sejarah harian  kita, perang kata-kata itu nyaris tidak lagi menggunakan akal waras.

 

Arus politik

Tentu tidak ada yang keliru dengan mimpi siapa pun yang berminat menjadi gubernur atau jabatan publik lainnya. Terkenal atau tidak. Tapi sejauh mana mimpi itu bisa direalisasikan dan berfaedah? Yang sering terjadi  karena tidak punya kemampuan  yang tadinya bertekad membenahi  birokrasi justru  terbawa arus limbo kekuasaan. Apalagi misalnya kalau calon penguasa  itu sama sekali tidak memiliki rekam jejak memadai  di birokrasi  maka  yang terjadi  “kekacauan” pemerintahannya. Bagaimana mau menerapkan prinsip-prinsip bernegara yang benar kalau sejak awal warga tidak pernah tahu visi dan pandangan politiknya, jejak pemikirannya.

Sedikit saja belajar dari sejarah bahwa yang bikin manusia pergerakan itu hebat salah satunya karena mereka maju ke gelanggang politik tidak dengan kepala kosong tapi dilengkapi konsep jelas. Datang dengan kekuatan literasi tak terbantahkan. Soekarno, Hatta, Natsir, Syahrir, Amir Syarifuddin, Syafruddin Prawiranegara,Tan Malaka, Agus Salim, Wahid Hasyim, Otto, Juanda, dan lain sebagainya bukan ujug-ujug menjadi penguasa setelah Indonesia diproklamasikan tahun 1945. Mereka sejak 1920 sudah berdebat tajam tentang ideologi seperti dapat kita baca dalam buku-buku yang dihasilkannya. Bahkan ketika harus di penjara kolonial Belanda menjadi manusia buangan, proses debat kebangsaan itu terus dilangsungkan dengan meriah, menukik, dan sarat ilmu pengetahuan.

 

Moralitas politik

Tidak ada yang menyangsikan empat calon gubernur Jawa Barat itu. Namun juga tidak ada yang mampu memberikan kepastian seandainya menjadi Gubernur visinya bisa ditransformasikan menjadi sekian kebijakan yang memihak warga Jawa Barat yang multikultural. 

Bagi partai, menang tentu bersyukur, seandainya kalah minimal partainya telah terpromosikan lewat hingar bingar para calon yang bersemangat menjadi gubernur itu dengan pembiayaan dari mereka sendiri. Satu yang memberi harapan pada mereka adalah kecenderungan pemilih masyarakat Jawa Barat yang biasanya menyimpan banyak kemungkinan. Sebuah perjudian politik yang mungkin layak dirayakan.

Di Jawa Barat pilgub 2018 tidak ada figur determinan. Semua memiliki kemungkinan kalah dan menang secara sama.    Hanya di Jawa Barat lembaga survei prediksinya selalu  berantakan. Dalam pemilihan gubernur tempo hari, tidak ada yang mengunggulkan Ahmad Heryawan, seorang anggota dewan DKI Jakarta dan aktivis PKS yang tak dikenal publik  tapi bisa memenangkan pemilihan. Anggota DPD Jawa Barat hari ini nyaris semuanya di luar perhitungan banyak pengamat di samping juga kiprahnya sampai hari ini yang la yamutu wa la yahya.

 

Jabatan

Bagi siapa pun tahta adalah godaan. Harus disikapi hati-hati. Saya jadi ingat Sultan Muhammad Ibnu Malik, penguasa dinasti Saljuk. Pada masanya Sang Sultan pernah  menawari kawan lamanya Imam al-Ghazali menjadi menteri  dengan segala fasilitas gemerlap. Al-Ghazali  alih-alih menerima malah dia menulis surat yang kemudian menjadi kitab At-Tibrul Masbuk fi Nashihatil Muluk . ”Senarai Mutiara Nasihat untuk Para Penguasa”. Al-Ghazali menolak pinangan itu sekaligus dengan tenang menasihati Sang Penguasa agar cermat  mengelola  kekuasaan. Bukan hanya dalam tindakan saja, tapi sejak dalam pikiran.***