Kejahatan terhadap Anak

Antik Bintari

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad, Fasilitator Nasional Model  Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

AWAL tahun 2018 publik dikejutkan oleh adanya beberapa pemberitaan terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak. Pertama, kasus sodomi yang dilakukan seorang guru honorer madrasah di Tanggerang Banten. Kedua, kasus video konten pornografi yang melibatkan tiga anak jalanan di Kota Bandung. Sebelumnya, pada bulan September 2017 terungkap penjualan konten pornografi anak yang telah diperjualbelikan ke 49 negara. Konten pornografi yang melibatkan anak tersebut disebarluaskan melalui akun sosial media seperti Twitter, Whatsapp, telegram dan  diproduksi di Kota Bogor. Melihat beragam kasus yang menimpa anak-anak Indonesia dan meningkat dari tahun ke tahun, tidak heran saat ini Indonesia memasuki fase darurat kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak.

Faktanya, pelaku kekerasan dan kejahatan  seksual  lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dan kini lebih banyak menyasar korbannya adalah anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Umumnya, berdasarkan beberapa hasil peneltian, sebagian besar pelakunya pada awalnya juga merupakan korban kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan data tahun 2013 yang dilansir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) RI disebutkan 1 dari 12 anak laki-laki menjadi korban dari 900.000 kekerasan seksual yang terlaporkan, sedangkan pada anak perempuan perbandingannya adalah 1 banding 19 anak.

Secara umum faktor pemicu terjadinya kekerasan/kejahatan seksual di antaranya adalah rentannya ketahanan keluarga; mudahnya akses terhadap konten pornografi, korban yang tidak tertangani dengan baik atau tidak mendapatkan rehabilitasi, serta norma hukum yang ada belum memberikan efek jera dan efek cegah. Selain hal yang disebutkan tadi, dalam banyak teori, dimungkinkan akan terjadi segala bentuk dominasi, opresi, arogansi dan kekerasan dimana terjadi ketimpangan relasi kuasa. Senada dengan yang disampaikan oleh Aditya, peneliti dari Rifka Annisa (2015), bahwa hal tersebut dapat berlaku dalam berbagai bentuk relasi sosial yang melibatkan hubungan laki-laki-perempuan, kaya-miskin dan dewasa-anak-anak. Masyarakat cenderung permisif terhadap bentuk-benuk kenakalan laki-laki yang mengandung muatan seksual. Akibatnya, laki-laki mempraktikkan perilaku yang menjurus pada pelecehan seksual, biasanya dimulai dengan lelucon seksis, masyarakat abai dan menganggap sebagai hal yang tidak serius. Peneliti dari Rifka Annisa tersebut menyampaikan bahwa laki-laki baik pelaku maupun yang berkecenderungan menjadi pelaku umumnya selama ini tumbuh dibesarkan  dalam kultur patriarkhi yang membuat mereka mengadopsi nilai dan norma tunggal maskulinitas yang berorientasi pada kontrol, dominasi dan superioritas laki-laki terhadap perempuan dan anak dalam semua tata kehidupan.

 

Tidak tahu

Publik mungkin juga banyak yang baru menyadari bahwa lingkungan sekitar tidak menjadi tempat aman bagi anak dan malah berpotensi terjadinya berbagai tindak kekerasan termasuk di dalamnya adalah tindak kejahatan seksual. Banyak pihak yang tampaknya tidak mengetahui bahwa tiga tahun lalu sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA), yang mengisyaratkan bahwa anak-anak Indonesia sangat rentan menjadi korban dan pelaku dari tindak kejahatan tersebut. Akan tetapi kecenderungannya isu-isu anak seperti halnya isu-isu perempuan sering kali terabaikan dan tidak menjadi prioritas dalam pembahasan di berbagai kelompok yang memiliki kepentingan termasuk masyarakat sekitar.

Saat ini sesungguhnya telah terdapat beragam usaha preventif yang dibuat dan di implementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan. Pada umumnya program-progaram preventif penanggulangan  kekerasan/kejahatan seksual terhadap anak menyasar pada anak-anak yang rentan menjadi korban, tapi sasaran belum mencakup pada mereka yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan/kejahatan seksual itu sendiri.

Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang digagas oleh KPPA RI pada tahun 2015 merupakan salah satu model perlindungan anak dengan fokus pada tindakan preventif dan menekankan pada bentuk peningkatan keterampilan diri orang tua dalam pengasuhan anak, keterampilan anak dalam melindungi dirinya serta kepedulian masyarakat untuk turut serta menjaga anak-anak di lingkungan sekitar. Selain itu pembudayaan norma dan mengubah nilai-nilai dalam masyarakat yang berkecenderungan memicu terjadinya tindak kekerasan/kejahatan seksual terhadap anak juga menjadi bagian dari bentuk intervensi PATBM.

Pembudayaan norma yang dimaksud dilaksanakan di antaranya adalah mengkaji ulang norma yang ada, mengenali bentuk-bentuk norma antikekerasan, maupun yang kurang mendukung atau menimbulkan kesenjangan/keterbatasan terhadap norma yang ada. Hal ini akan lebih efektif apabila dikaitkan dengan intervensi melalui program-program yang menyasar pada mereka yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan/kejahatan seksual termasuk kelompok laki-laki secara umum di masyarakat. Karena pada kenyataannya lebih banyak masyarakat dari kelompok perempuan lah yang berpartisipasi aktif dalam tindakan pencegahan kekerasan/kejahatan seksual pada anak di masyarakat. Realitas tersebut dapat dilihat dari lebih dominannya kehadiran para ibu sebagai peserta di acara-acara atau kegiatan-kegiatan sosialisasi, pun menjadi aktivis/kader perlindungan anak di masyarakat. Bahkan ini juga cenderung terjadi di tingkat pembuat kebijakan, birokrasi dan kepala daerah, yang masih memandang isu anak identik dengan urusan perempuan serta tidak dijadikan isu utama dalam penyelenggaraan pembangunan.

Untuk itu sekali lagi, perlu lebih banyak program pencegahan yang menyasar laki-laki dan melibatkan laki-laki dengan menitikberatkan pada tujuan spesifik yakni mentransformasikan pola relasi yang timpang antarjenis kelamin dan status sosial dengan mengubah nilai-norma maskulinitas patriarkhi menjadi nilai-nilai kesetaraan dan berkeadilan dimana didalamnya terkandung  penghargaan terhadap sesama ***