Menyongsong Tahun Politik

Wim Tohari Daniealdi

Staf Pengajar di FISIP Universitas Pasundan,Bandung

TAHUN  2017 adalah tahun gaduh. Kini, kita  memasuki tahun 2018, atau pengamat banyak menyebutnya sebagai tahun politik. Terdapat 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang rencananya akan menggelar Pilkada Serentak tahun depan. Pertanyaannya, seberapa siapkah kita menapaki turbulensi politik ini?

Hingar bingar Pilkada DKI 2017 memang sudah kita lewati. Tapi limbah konflik Pilkada DKI yang begitu berserak, tidak begitu saja mudah disusun kembali menjadi harmoni. Bahkan setapak demi setapak, limbah konflik tersebut mulai didaur ulang ke dalam formasi konflik politik yang baru di tingkat elit dan kelas menengah kita.

Setelah perhelatan politik di DKI selesai, kita sama-sama berharap, kondisi ini bisa menurunkan suhu politik negara kita, setelah semua dinamika politik yang sangat melelahkan ini. Sebab kita tidak tahu, apakah masih tersisa energi dan modal sosial kita untuk melanjutkan dinamika politik ini, bila ternyata dinamika politik dari perhelatan ini terus bereskalasi.

Di sisi lain, kelas menengah kita, yang secara teoritis merupakan kunci tegaknya sistem demokrasi, sekarang kondisinya sudah cukup mengkhawatirkan. Mereka kini sudah terfragmentasi dan terpolarisasi ke dalam dua kubu yang masih terus saling menghujat dan menyalahkan satu sama lain.

Dalam kasus ini, kita tidak boleh tutup mata, bahwa polarisasi massa pasca Pilkada DKI lalu mulai membentuk patern budaya politik yang konfliktual. Semua isu politik, momen politik, dan agenda politik, selalu membelah opini masyarakat ke dalam dua kubu yang konfrontatif. Bahkan kini, pattern yang sama masih terus bereskalasi, dan membentuk konfigurasi yang sama di setiap isu politik yang muncul di negara ini.

Padahal di tangan kelas menengahlah nasib demokrasi kita dipertaruhkan. Merekalah simpul kohesi sosial, sekaligus sebagai kelas yang paling bertanggung jawab dalam mengamankan modal sosial masyarakat.

Secara umum, modal sosial didefinisikan sebagai investasi dalam hubungan sosial. Investasi ini bisa berupa toleransi, persatuan, dan kerja sama (baca: gotong royong). Nan Lin, dalam penelitiannya mengemukakan bahwa investasi yang dimaksud diharap dapat digunakan sebagai sarana memperkuat (reinforce) identitas sosial, dan pengakuan (recognition) atas eksistensi sebuah masyarakat (Nan Lin : 2001).

Dalam perspektif yang lebih kompleks, modal sosial ini sangat beragam bentuk dan penafsirannya. Namun secara umum, para sosiolog sepakat bahwa modal sosial yang dimaksud adalah nilai dalam sebuah masyarakat yang menjadi esensi terjalinnya kohesi sosial, sekaligus menjadi identitas suatu masyarakat.

Terkait dengan apa yang sudah kita lewati selama masa kampanye Pilkada DKI lalu, hampir semua kita menyepakati, bahwa begitu banyak nilai yang merupakan modal sosial masyarakat kita menguap begitu saja. Satu per satu identitas bangsa kita mengalami erosi yang hebat. Dan sekarang, modal sosial kita sudah sangat tipis, bahkan defisit luar biasa.

Persoalannya, even Pilkada serentak 2018 akan merentang dari Aceh hingga Papua. Di antara jumlah tersebut, terdapat banyak provinsi besar yang merupakan kantong suara nasional seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Tak kurang seperti Jakarta, di provinsi-provinsi inipun diprediksi akan bertabur bintang politik tanah air. Dinamika perebutan pengaruh politik para elit di provinsi-provinsi besar inipun akan cukup keras, mengingat kemenangan di wilayah-wilayah strategis ini akan sangat menentukan seberapa kuat kuda-kuda politik mereka dalam menghadapi Pilpres dan Pemilu 2019.

Ironisnya, semua kandidat yang bertarung baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota ditentukan oleh keputusan DPP setiap partai politik (Peraturan KPU No. 9 Tahun 2016). Dengan demikian, mudah ditebak, formasi konflik di tingkat elit, sangat mungkin menetes ke bawah. Sehingga dinamika kompetisi pilkada menjadi tidak alamiah. Dan ini jelas berbahaya.

Konflik pada skala tertentu merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Bukan sebagai bentuk seleksi alam, melainkan sebagai satu mekanisme pertukaran nilai dalam masyarakat. Untuk itu, kompetisi politik di suatu wilayah, harus dilandasi oleh semangat untuk menemukan satu sintesa baru kepemimpinan yang adaptif terhadap tantangan yang akan dihadapi oleh suatu daerah ke depan. Dalam kerangka inilah, campur tangan pusat yang terlalu besar dalam kompetisi daerah, akan menjadikan konflik ini tidak terjadi secara alamiah. Dan yang pasti, tidak akan muncul satu kepemimpinan otentik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjawab tantangan-tantangan daerahnya.

Maka sangat wajar bila rangkaian event ini dikhawatirkan akan menguras lebih banyak lagi energi kebangsaan kita. Pertanyaannya, masih seberapa kuat modal sosial kita sebagai sebuah bangsa? Belum lagi bila kita menambahkan variabel lain seperti masalah ekonomi, masalah hukum (keadilan), keamanan nasional, dan dinamika lingkungan strategis global yang tidak menentu. Bila tidak cukup kuat, dikhawatirkan satu per satu fondasi kebangsaan kita akan lepas dari porosnya, dan sistem masyarakat di negara yang konon terbuka, toleran dan “tata tentrem kerta raharja” ini, akan kehilangan esensinya.

Kita semua, dan khususnya pemerintah, tentu menyadari kegentingan ini. Tapi kita tetap berharap sesuatu yang terbaik terjadi di tahun depan. Seraya tetap optimistis, agar event politik tahun depan akan melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang otentik, yang mampu membangun daya tahan daerahnya. Agar bangsa ini kuat menapaki puncak pertarungan politik selanjutnya di tahun 2019. Selamat Tahun Baru 2018.***