Generasi Baru Koperasi

Rully Indrawan

Wakil Ketua Dekopin Pusat Ketua Dewan Penasihat Dekopinwil Jabar

SETIAP  bulan Juli kembali diingatkan tentang sistem ekonomi yang disiratkan dalam konsitusi kita. Koperasi merupakan jelmaan sistem yang dimaksud telah ditegaskan melalui Kongres Koperasi I di Tasikmalaya tanggal 11-14 Juli 1947. Kongres yang digagas oleh  pegiat Gerakan Koperasi di Jawa Barat (Priangan) dengan dipimpin oleh Niti Soemantri (saat itu wakil sekjen Paguyuban Pasundan), didukung penuh oleh  Bung Hatta (wapres kala itu), dan Kepala Jawatan Koperasi Pusat yang berkedudukan di Magelang, yakni R.S. Soeriaatmadja (kemudian menjadi rektor Unpas pertama di tahun 60an); telah melahirkan pemikiran besar dan mendasar tentang sistem ekonomi sebagaimana tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya.
Pertanyaan kekinian, adalah apakah koperasi masih  dibutuhkan oleh masyarakat kita? Apa dan bagaimana kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional? Serta upaya apa yang terpenting dalam merevitalisasi peran kesejarahannya? Menjawab tiga pertanyaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, sebulan yang lalu pasca sarjana Unpas melakukan survei melalui media sosial tentang perlu atau tidaknya koperasi hadir dalam kehidupan masyarakat kita saat ini. Dari 111 responden, menyatakan 85,6% bahwa koperasi “masih diperlukan”. Kemudian saat ditanyakan apakah di sekitar anda, masih terdapat koperasi? 84,7% menjawab “ada”. Lanjut ditanyakan pula, tentang keyakinan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Responden menjawab “sangat yakin” sebesar 34,5%; dan menjawab “yakin” (48,2%).
Jawaban ini cukup mengejutkan bagi saya, sekaligus membuat optimisme baru  karena jawaban tersebut datang dari responden dengan karakteristik, (a) rentang usia produktif, yakni usia 20-40 tahun sebanyak 54,1% usia 40-60 (40,5%); (b)   tingkat pendidikan yang tinggi, yakni sedang mengikuti S1 dan di atasnya sebesar 88,3%. Karakteristik responden di atas, beserta jawabannya, menepis anggapan semula tentang profil koperasi yang bernuansa jadul dan pesimistis terhadap kehadiran koperasi.

Kedua, kontribusi pelaku ekonomi pada tatanan masyarakat modern antara lain diukur dengan kontribusi pada pembentukan PDB. Berdasarkan hasil survey Kompas (10/7), kontribusi koperasi terhadap PDB nasional hanya berkisar 3% saja.  Bandingkan dengan Selandia Baru yang mampu memberikan kontribusi sebesar 20%, Belanda dan Pernacis masing-masing 18%.  Kontribusi koperasi masih sedikit di bawah kontribusi rata-rata negara Asia sekalipun yang hanya mencapai 3,25% saja.  Namun bila hanya melihat kontribusi dari pembentukan PDB bisa sangat menyesatkan. Karena perhitungannya berbasis pada penerimaan pajak lembaga,  dimana justru perlakuan sistem perpajakan kita dirasakan sangat tidak adil bagi koperasi. Kontribusi koperasi tidak boleh dilepaskan dari daya hidup UMKM yang sejauh ini masih minim perhatian pemerintah, sekaligus belum mendapat dukungan sepadan dari perbankan kita. Berdasarkan survey BI, per Januari 2015 diketahui bahwa modal UMKM 82,7% berasal dari non-perbankan. Namun kontribusi UMKM terhadap penyediaan kesempatan kerja sangat tinggi yakni 97,2%;  dan kontribusi pada PDB termasuk yang paling tinggi dibanding negara-negara lain di Asia, yakni 57,8%. UMKM berdasarkan data Bank Indonesia (2012) 99.99% dari total unit pelaku bisnis nasional;  atau sebanyak 56,5 juta unit. Jumlah itu mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 107,7 juta orang  atau 97.2%.
Kehadiran koperasi dalam mendukung daya hidup UMKM sangat besar, walaupun belum ada survey kuantitatif yang kuat untuk menguatkan hal itu. Tetapi hal lain yang patut diperhitungkan adalah peran koperasi yang potensial sebagai agen pemerataan pendapatan, sebagaimana disampaikan oleh Presiden saat kami, pimpinan dekopin,  menghadap sebulan lalu di istana (5/6/2017).

Ketiga,  permasalahan mendasar yang sering dibicarakan khalayak tentang koperasi adalah persoalan sumber daya manusia. Pada survey lain yang dilakukan oleh pasca sarjana Unpas,  melibatkan responden sebanyak 188 orang. Seluruh responden menjawab “penting dan sangat penting” pelatihan tentang penguasaan teknologi informasi, dan 95% pada pengelolaan usaha. Kemudian masing-masing 80% untuk pelatihan kepemimpinan  dan penghimpunan modal. Ini mengindikasikan, masyarakat membutuhkan perubahan kinerja usaha koperasi ke arah bisnis modern. Sebagaimana dikemukakan oleh Renald Khasali (2016), bahwa saat ini kita tengah memasuki era disrupsi bisnis bukan lagi sekadar inovasi atau change. Modernisasi ini pula yang diharapkan dapat menarik perhatian generasi milenial terhadap koperasi. Hampir  seluruh responden menyatakan bahwa koperasi akan dapat menarik perhatian kaum muda, bila koperasi mampu membangun sistem informasi manajemen yang lebih baik lagi. Artinya, kaum muda mengharapkan cara pandang baru dalam pengelolaan koperasi. Harapan untuk modernisasi didukung jawaban 83% responden yang menyatakan perubahan kinerja manajemen yang akan membuat anak muda tertarik pada koperasi. Sedangkan kehadiran kebijakan pemerintah hanya menarik bagi 56% responden. Sedangkan alasan besaran insentif, hanya menarik 52% responden. Mungkinkah ini pertanda akan muncul kembali kader-kader koperasi yang bercirikan social entrepreneurship sebagaimana 70 tahun yang lalu di gagas oleh kaum muda Priangan? Walahuallam bi sawab.***